Jakarta, Aktual.co — Persatuan Wartawan Indonesia cabang Papua akan melaporkan pemukulan terhadap wartawan Cenderawasih Pos, Fiktor Palembangan yang diduga telah dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondi.
“Kami sedang membuat format suratnya, kalau sudah selesai, hari ini juga kami segera layangkan laporannya ke Polda Papua,” kata Ketua PWI Papua Abdul Munib di Jayapura, Senin (18/5).
Dia menjelaskan, surat laporan tersebut dibuat setelah pertemuan dengan sejumlah organisasi pers di kantor PWI setempat pekan lalu. “Diharapkan Indonesian Journalist Network Papua juga bisa segera bergabung,” katanya lagi.
Dalam rapat itu, kata Munib, disimpulkan bahwa Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondi sengaja menghalang-halangi wartawan saat melakukan liputan jurnalistik. Seharusnya dalam surat permintaan maaf Bupati Biak Numfor itu, di dalamnya tertulis bahwa dia tidak akan mengulangi lagi pebuatan itu kepada siapa pun. 
“Dia harus memberikan jaminan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, dan sudah sepantasnya hadir bertemu dengan insan pers, korban dan redaksi Cenderawasih Post untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi,” katanya pula.
Munib juga sepaham dengan pernyataan sejumlah pihak bahwa permintaan maaf saja tidak cukup dilayangkan oleh Bupati Biak Numfor itu.
“Tindak kekerasan yang dilakukan olehnya harus diproses hukum, sehingga dapat memberikan efek jera. Wartawan dilindungi ketika menjalankan tugasnya,” kata dia.
Fiktor Palembangan, wartawan Cenderawasih Post perwakilan Kabupaten Biak Numfor dipukul oleh bupati setempat terkait pemberitaan kebakaran Pasar Inpres setempat, pada Sabtu (9/5) sore. (Baca juga: Pemukul Jurnalis di Papua Diharapkan Tetap Diproses Hukum)
Sejumlah pihak mengecam dan mengutuk tindakan pejabat yang dinilai arogan dan berlaku seperti preman itu, baik di Kabupaten Biak Numfor dan di Kota Jayapura.
Tindak kekerasan dilakukan seorang bupati itu, memunculkan aksi demo dari sejumlah wartawan di Kota Jayapura dengan menggelar aksi solidaritas berunjuk rasa di Mapolda dan kantor gubenur Papua pada Selasa (12/5).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan stategi baru untuk menghadapi sidang perdana praperadilan, yang digugat oleh mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5).
“Kita mengubah strategi. Ada strategi baru yang akan kami gunakan nantinya,” ujar pimpinan sementara KPK Johan Budi ketika dihubungi. 
Strategi itu diubah pasca kekalahan KPK menghadapi gugatan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan baru Mahkamah Konstitusi tentang perluasan obyek praperadilan, sehingga KPK perlu mencari strategi baru untuk menghadapinya. 
“Namanya strategi, tidak bisa kita ungkapkan sekarang. Itu untuk kita gunakan di pengadilan.”
Ketika disinggung soal hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati yang meminta KPK menunjukkan dua alat bukti penyidikan Ilham. Namun, KPK enggan memberikannya karena hal tersebut dianggap sudah masuk ke pokok perkara.
Menurut Johan, semestinya dua alat bukti yang diminta itu hanya ditunjukkan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Jika permintaan dua alat bukti berulang dalam sidang praperadilan Hadi, KPK telah menyiapkan opsi untuk menghadapinya. (Baca juga: Lawan KPK, Mantan Kepala BPK Tak Didampingi Pengacara)
“Kalau situasi berulang, kita sudah siapkan opsi. Apakah akan kita tunjukkan alat bukti, kita lihat saja nanti,” ujar dia.
Sidang perdana praperadilan Hadi Poernomo sedianya sudah berjalan sejak, Senin (11/5) lalu, tetapi diundur karena pihak KPK tidak hadir dalam sidang. Pekan lalu, Hadi hadir seorang diri tanpa didampingi kuasa hukumnya.
Hal tersebut pun dilakukan, pada sidang kali ini. Dia lebih memilih untuk melawan KPK tampa didampingi oleh kuasa hukumnya. (Baca juga: KPK Diminta Jelaskan Penuntasan Kasus BCA dan Korupsi Haji)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengapreasiasi langkah cepat aparat terkait kasus lima anak yang ditelantarkan orang tuanya.
Reni menyatakan hal itu dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (18/5) sebagai tanggapan terkait dengan peristiwa penelantaran lima anak oleh orang tuanya di Cibubur, Jawa Barat.
Pertama, pengungkapan kasus penelantaran lima anak yang dilakukan oleh orang tuanya berkat kerja sama antara masyarakat dan negara (KPAI dan Polri) merupakan cara yang ideal. Pola kerja sama yang bagus antara masyarakat dan aparat negara memang dibutuhkan.
“Ini juga seperti oase di tengah sikap individualisme di perkotaan,” katanya.
Rupanya, kata dia, sikap gotong-royong sebagai ciri khas masyarakat Indonesia masih ada di tengah-tengah di masyarakat dan hal ini patut disyukuri.
Kedua, pengungkapan persoalan tersebut harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap kedua orang tua yang terindikasikan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Ketiga, terkait nasib lima anak yang terlantar itu sebaiknya aparat pemerintah juga melibatkan keluarga besar yang bersangkutan. Misalnya, nenek atau keluarga dekat lainnya dengan dipastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak itu dengan tetap dalam pengawasan pihak yang berwenang.
“Jangan sampai situasi yang terjadi saat ini justru menambah beban psikologis terhadap anak-anak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: