Jakarta, Aktual.co — Tiga gunung api di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masih berstatus siaga atau level III mengingat aktivitas vulkaniknya masih tinggi.
“Dapat dikatakan dengan status seperti ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi dan perlu kesiagaan,” kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Lokon dan Mahawu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Kakaskasen Farid Ruskanda Bina, Kamis (14/5).
Ketiga gunung api itu, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gunung Lokon di Kota Tomohon dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Aktivitas vulkanik yang masih di atas rata-rata ini menurut dia, PVMBG Badan Geologi Bandung merekomendasikan radius bahaya yang harus dipatuhi oleh warga sekitar maupun pendaki.
Seperti Gunung Lokon dengan radius bahaya sejauh 2,5 kilometer dari kawah, atau Gunung Soputan dengan radius aman sejauh 6,5 kilometer dari kawah.
“Radius bahaya ini harus dipatuhi dengan maksud dapat terhindar dari bahaya apabila terjadi erupsi,” katanya.
Dia menambahkan, selain ketiga gunung api tersebut, beberapa gunung api lainnya berstatus normal seperti Gunung Mahawu di Kota Tomohon, Gunung Ambang di Bolaang Mongondow, serta Gunung Tangkoko di Kabupaten Minahasa Utara/Kota Bitung.
Selanjutnya, Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro serta Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara.
“Tidak ada gunung api di daerah ini yang berstatus waspada,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyebut ada beberapa nama yang layak masuk dalam Kabinet Kerja bila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
“Ada beberapa nama seperti Ichsanuddin Noorsy, Imam Prasodjo, Yudi Latief, Jimly Asshiddiqie, Faisal Basri, Busro Muqoddas atau Saldi Isra yang layak masuk dalam kabinet,” kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5).
Menurut Said, Presiden Jokowi perlu menunjuk orang-orang baru yang lebih prospektif dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah untuk menggantikan menteri-menteri saat ini yang performanya kurang optimal.
Said menilai ekonom Ichsanuddin Noorsy tepat menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dia memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan konstitusi. Hal itu cocok dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi.
“Atau bisa juga nama lain yang betul-betul memahami masalah-masalah perekonomian, sekaligus memilikii integritas yang diakui publik,” tuturnya.
Sedangkan untuk Sofyan Jalil yang saat ini menjabat Menko Perekonomian bisa digeser di posisi kementerian lain. Begitu pula beberapa nama yang lain yang mungkin bisa direposisi di tempat yang lebih tepat.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebudayaan, Said menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memerlukan orang-orang seperti sosiolog Imam Prasodjo, budayawan Yudi Latief atau nama lain yang memiliki integritas dan keahlian di bidang tersebut. “Presiden Jokowi bisa memilih Jimly Asshiddiqie atau orang lain yang setaraf dengan Jimly untuk menggantikan Tedjo,” ujarnya.
Said mengatakan Jimly merupakan pendiri dan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki integritas tinggi dan mengerti betul persoalan politik negara, peraturan perundang-undangan serta masalah hukum dan keamanan yang sesuai dengan konstitusi.
“Kewibawaan lembaga Kepresidenan juga akan terangkat bila Jimly bisa duduk sebagai Menkopolhukam,” katanya.
Said juga mengusulkan nama ekonom Faisal Basri untuk menggantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atau Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
“Presiden Jokowi perlu figur yang memiliki komitmen tinggi untuk melindungi sumber daya alam dan mineral guna dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Faisal Basri, atau nama-nama lain yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan bangsa lain, tepat menjadi Menteri ESDM atau Menteri BUMN,” tuturnya.
Sedangkan nama-nama seperti Busro Muqoddas atau Saldi Isra bisa menggantikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ternyata elit-elit politik negeri ini masih menyukai pemilihan aklamasi atau musyawarah mufakat  sesuai dengan demokrasi Pancasila.  Demikian disampaikan Politisi Partai Gerindra Sodik Mudjahid, kepada wartawan, Kamis (14/05). 
Hal itu, sambungnya, diketahui dengan banyaknya para pemimpin partai ternyata dipilih secara aklamasi sehingga demokrasi yang terjadi seperti terbalik.
Ya, kenyataannya memang seperti itu, partai besar seperti PDIP, Gerindra dan Demokrat menetapkan ketua umumnya secara aklamasi begitu juga Hanura bukan langsung oleh kader atau perwakilan partainya. Dalam  penyusunan kelengkapan pengurusnya melalui formatur bahkan ada yang formatur tunggal
“Jadi bukan pemilihan langsung yang kesannya lebih liberal,” katanya. (Baca: Pilkada Langsung Rawan Konflik)
Sedangkan, partai-partai yang berupaya tetap demokratis dengan memilih pimpinannya secara demokratis, kata Sodik, justru pecah. Misalnya saja yang sudah terlihatPartai Golkar, PPP dan juga PAN. 
“Dengan kenyataan demikian, bagaimana pilkada langsung, apa masih relevan jangan-jangan nanti juga timbul masalah?,” tanyanya
Menurutnya, dengan fakta-fakta seperti itu, sebenarnya kurang etis dan realistis kalau memaksa rakyatnya yang banyak masih kategori awam harus memilih pemimpin seperti bupati, Walikota dan gubernur dengan cara langsung.
“Karena itu, rakyat sebenarnya bisa dibilang belum siap kalau dipaksakan pemilihan langsung,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan terus memberikan sinyal-sinyal adanya reshuffle kabinet kerja. Kendatipun demikian, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto masih enggan mengumbar menteri-menteri mana saja yang pantas di-reshuffle. 
Dia hanya mengatakan, kalau masalah reshuffle itu mencuat setelah pertumbuhan ekonomi di Indonesia melemah setelah nilai tukar rupiah merosot tajam. (Baca: Reshuffle Harus Segera Dilakukan Presiden Jokowi).
“Seperti kita tahu saat ini perekonomian kita turun. Pasti Presiden sudah memikirkan jalan keluarnya,” kata Hasto saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (14/5).
Selain itu Hasto mengatakan kalau soal reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Jadi dalam hal ini tidak ada satu pun yang bisa mengintervensi Jokowi.
“Pastinya reshuffle ini bukan hanya sekedar mengganti menteri, tetapi bagaimana segala persoalan bisa diselesaikan. Apakah nanti sistemnya diubah, itu kewenangan Presiden,” demikian Hasto.

Artikel ini ditulis oleh: