Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pertahanan Republik Indonesia hingga Kamis (14/5) ini belum juga melakukan tender, untuk memilih pesawat tempur baru untuk pengganti armada pesawat F-5E/F Tiger II milik TNI Angkatan Udara yang sudah semakin tua.
Para pengamat militer menyebutkan, ada beberapa pesawat tempur canggih yang ditawarkan untuk mengganti F-5E/F. Pesawat-pesawat itu adalah pesawat generasi 4+++, yang mampu menjalankan berbagai misi tempur, mulai dari intersepsi, serangan darat, dan pengintaian.
Kandidat pengganti F-5E/F itu antara lain: pesawat  tempur Saab JAS 39 Gripen, Sukhoi Su-35BM, F-16 Block 60, Eurofighter Typhoon, dan Dassault Rafale. Ada yang bermesin tunggal (Gripen dan F-16), dan ada juga yang bermesin ganda (Su-35BM, Typhoon, dan Rafale).
Pesawat Gripen mampu lepas landas dan mendarat di jalan raya biasa sepanjang 800 meter dan lebar 9 meter. Selain itu, cara perawatannya juga sederhana dan mudah, seperti F-5E/F. Sedangkan biaya bahan bakarnya cuma 4.700 dollar AS per jam terbang.
Sementara itu, pesawat Su-35BM dipandang memiliki daya gentar yang tinggi, karena jarak tempuhnya yang jauh dan mampu mengangkut berbagai persenjataan. F-16 Block 60 adalah varian F-16 yang tercanggih, di mana TNI-AU saat ini sudah menggunakan F-16A/B dan F-16 setara Block 52.
Terakhir pesawat Typhoon dan Rafale adalah pesawat yang sangat canggih, dan sudah memenuhi persyaratan standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Keduanya menggunakan radar canggih yang bisa melacak semua sasaran seketika. (rio)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Bareskrim Mabes Polri terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan pokok perkara korupsi penjualan Kondensat milik negara yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Polisi Victor Edi Simanjuntak, mengungkapkan para saksi yang telah diperiksa belum terbuka soal kasus dugaan mega korupsi tersebut.

Beberapa saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim pada Senin dan Selasa lalu, antara lain berasal dari unsur PT TPPI, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan.

“Rata-rata masih belum terbuka masih memberikan keterangan normatif, ada yang lupa, capek dan singkat,” kata Victor kepada wartawan, Kamis (14/5).

Victor mengakui butuh kesabaran dan penguasaan data yang lebih matang menghadapi para saksi yang tertutup itu. Karenanya, pada pemeriksaan berikut penyidik akan menyiapkan pertanyaan dan data yang lebih matang. Sehingga dengan begitu dapat diperoleh keterangan penting terkait pengembangan kasus korupsi tersebut.

“Tentu kita butuh kesabaran, dalam pemeriksaan lanjutan pertanyaan akan tajam,” ujarnya.

Selain itu, kata Victor, pihaknya juga harus menguasai data awal yang sudah dikantongi penyidik mengenai dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp22 triliun ini.

Data awal itu, lanjut Victor, nantinya akan menjadi ‘amunisi’ penyidik mengorek keterangan para saksi lebih dalam. “Dokumen itu kita tunjukan ke saksi, kita tanyakan,” ungkapnya.

Saat diisinggung apakah saksi yang tertutup kemungkinan mendapat intimidasi dari pihak lain, Victor enggan berandai-andai menanggapinya. “Itu perlu dibuktikan,” katanya.

Dalam kasus dugaan mega korupsi PT TPPI ini, penyidik sudah menetapkan tiga tersangka. Diantaranya Djoko Harsono (DH), Honggo Wendratno (HW), dan Raden Prijono (RP). Demi pengembangan kasus, ketiganya bahkan sudah dicekal berpergian ke luar negeri.

Kendati demikian, ketiga tersangka itu belum diagendakan pemeriksaan sebagai tersangka, karena penyidik akan berfokus pada pemeriksaan sejumlah saksi terlebih dahulu.

Bareskrim menduga korupsi kondensat dan pencucian uang tersebut bernilai sekitar US156 juta atau sekitar Rp2 triliun. Kasus terjadi ketika adanya penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI pada kurun waktu 2009 hingga 2010 dengan penunjukan langsung.

Artikel ini ditulis oleh: