18 April 2026
Beranda blog Halaman 36304

Pengacara Beberkan PT Bio Farma Giring Proyek Pabrik Vaksin

Jakarta, Aktual.co — PT Bio Farma selaku ‘end user’ seharusnya menjadi pihak yang bertanggung atas kasus korupsi pengadaan fasilitas, riset terpadu dan alih teknologi vaksin flu burung tahun anggaran 2008-2010, di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Demikian disampaikan kuasa hukum Tunggul Parningotan Sihombing, Antoni Silo, ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis (14/5).
Dia mengatakan, dari awal yang mengusulkan proyek pabrik vaksin flu burung ialah Bio Farma. Kalau proyek ini berjalan lancar yang dapat keuntungan juga Bio Farma.
“Bio Farma dapat anggaran vaksin dari APBN. Setelah vaksin jadi dijual lagi ke pemerintah (Departemen Kesehatan),” tegas dia.
Lebih jauh disampaikan Antoni, dalam persidangan Tunggul terbukti bahwa yang berkepentingan di proyek vaksin ini Bio Farma. Dia pun menjelaskan bagaimana upaya perusahaan negara pembuat vaksin itu, mengupayakan agar proyek tersebut terealisasi.
“Fakta hukumnya yang berkepentingan dalam kasus vaksin ini Bio Farma. Karena mereka ‘end user’,” ujarnya.
“2005 Bio Farma kirim proposal ke lembaga donor asal Jepang (JICA) dan WHO. Kemudian mereka ajukan ke Bappenas, tapi ditolak,” papar Antoni.
Setelah ditolak oleh Bappenas, lanjutnya, pada awal 2008 barulah Bio Farma bertemu dengan makelar proyek di DPR, M Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat). Antoni berpendapat, setelah pertemuan itu Bio Farma baru mendapat titik terang perihal kelanjutan pabrik vaksin flu burung.
Dalam kasus yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri ini, terdapat dua tersangka yang sudah disidangkan, yakni Tunggul Parningotan Sihombing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahap II, serta Rahmat Basuki, Ketua Panitia Pengadaan.
Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapat Aktual.co, disebutkan bahwa Bio Farma sepakat dengan rencana Nazaruddin untuk memasukkan proyek vaksin itu menjadi pembahasan di DPR.
Dalam berkas tersebut juga memaparkan bahwa, Bio Farma secara sadar menyelipkan orang Nazaruddin, Minarsih dan Muhammad Nasir dalam membahas proyek tersebut bersama dengan Departemen Kesehatan.
Alhasil, proyek tersebut masuk menjadi salah satu kegiatan Kemenkes. Adapun anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp1,6 triliun yang dikerjakan dengan tahun jamak (multi years) sejak 2008-2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Resmi Dibubarkan, Ini Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Jakarta, Aktual.co — Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) telah resmi mengakhiri masa kerjanya yang telah dijalani selama enam bulan sejak dibentuknya. Diakhir masa kerjanya, tim yang dikomandoi oleh Faisal Basri ini memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah yang bertujuan untuk membenahi tata kelola minyak dan gas di Indonesia.
Kepala Tim RTKM Faisal Basri mengungkapkan bahwa terdapat 12 rekomendasi akhir yang diberikan kepada pemerintah dalam pembenahan tata kelola migas nasional.
Pertama adalah rekomendasi umum. Seperti menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam tata niaga migas untuk meningkatkan sektor midstream dan downstream, khususnya dalam pelaksanaan impor, dan umumnya dalam pengadaan migas.
Rekomendasi yang kedua adalah mengenai pengelolaan penerimaan negara dari sektor migas. Seperti presentase tertentu dari penerimaan negara dari sektor migas yang di luar pajak penghasilan perusahaan minyak disisihkan dan ditabung untuk kepentingan generasi yang akan datang.
“Ketiga, mengenai format tata kelola sektor hulu migas, seperti Pertamina tidak dibebani fungsi pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas, yang dimaksudkan agar Pertamina terhindar dari risiko kontrak migas dan dapat berkonsentrasi pada usaha komersial sehingga berkembang menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi dan berskala global. Keempat, rekomendasi mengenai sistem fiskal sektor hulu migas, yang membuka peluang penerapan sistem fiskal selain yang berlaku saat ini dan model kontrak kerja sama dengan sederhana, transparan, fleksibel dan kompetitif. Untuk wilayah kerja yang memiliki cadangan besar dengan tingkat kesulitan rendah dapat digunakan service contract,” ungkap Faisal dalam dokumen rekomendasinya, ditulis Kamis (14/5).
Selanjutnya, rekomendasi kelima mengatur mengenai perpanjangan kontrak migas. keenam mengenai perizinan dan investasi, ketujuh mengenai infrastruktur, ke delapan mengenai hak daerah, kesembilan mengenai keberpihakan kepada industri dan usaha nasional, sepuluh mengenai tata niaga dan pengadaan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sebelas mengenai penentuan harga BBM di dalam negeri.
Terakhir, seperti pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah pusat dan daerah ditetapkan dengan jelas dan transparan, sehingga pelaksanaannya dapat diawasi dan dievaluasi, disertai koordinasi yang edektif dan peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat publik yang terkait dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut.
“Kemudian kendala yang bisa dihadapi ke depan, hal hal yang perlu diperkuat, kemudian baru kita menekankan apasih prinsip dasar pengelolaan migas, dan kita meramu dan menghasilkan kesimpulan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pengamat; TPPI Pintu Gerbang Ungkap Satu Mata Rantai Oknum Mafia Migas

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Kebijakan Migas Yusri Yusman mengatakan bahwa pengusutan kasus korupsi kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), merupakan gerbang awal untuk mengungkap satu mata rantai praktik mafia migas di sektor hulu.
Seperti diketahui, sejauh ini, tiga tersangka telah ditetapkan oleh penyidik Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim. Salah satu dari ketiga yang ditetapkan tersangka adalah mantan kepala BP Migas Raden Priyono.
“Sebenarnya kasus TPPI hanya salah satu permainan yang kerap dijadikan lahan bancakan oleh petinggi SKK Migas. Jadi kasus kondensat ini bagian kecil, banyak hal lainnya, jikalau ditelisik dengan benar akan banyak terungkap. Ada juga yang namanya Floating Storage Joko Tole, itu kasus yang pernah diungkapkan oleh Bahrullah Akbar yang pada saat itu menjabat sebagai anggota BPK,” ungkap Yusri saat berbicang dengan Aktual di Jakarta, Kamis (14/5).
Menurutnya, kasus lain yang penting diusut dalam mata rantai ini adalah pemberian kuasa penjualan LNG bagian negara kepada anggota konsorsium IDD Chevron Kaltim yakni Chevron Rapak, Ganal Makasar & Eni Muara Bakau.
“Tahun 2011 Raden Priyono memberikan kuasa jual tertuang dalam SK No. 0062/BPOOOOO/2011/ SO tanggal 11 Mei 2011, menjual LNG bagian negara kepada konsorsium Chevron Rapat, Ganal Makasar, dan Eni Muara Bakau. Bayangkan bagian negara diberikan kuasa kepada orang lain. Sedangkan Pertamina dan PGN mencari gas ini tidak mudah. Kan lucu BUMN ini saja susah. Kenapa pejabat BP Migas ini seenaknya,” geramnya.
Bahkan, lanjutnya, BP Migas juga memberikan alokasi gas kepada hampir 100 trader gas dan sebagian bertameng Perusahaan daerah (BUMD) yang tanpa persetujuan Menteri ESDM. Padahal menurut Permen ESDM No 3 tahun 2010, alokasi gas harus atas persetujuan Menteri ESDM.
“Jadi mereka menganggap semua itu seperti nenek moyangnya saja yang punya. Bahkan saya dapat info, dia (Raden Priyono) sempat minta kepada Presiden SBY untuk diformalkan,” imbuhnya.
“Belum lagi banyak dana-dana konversi BBM ke Gas di Dirjen Migas. Itu harus disidik. Karena ini satu mata rantai,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pertamina Salurkan LPG 3 Kilogram Untuk Masyarakat

Denpasar, Aktual.co — PT Pertamina Wilayah Bali menyediakan ratusan tabung LPG tiga kilogram menanggapi keluhan masyarakat setempat terhadap naiknya harga LPG tiga kilogram hingga mencapai Rp 22 ribu pertabung serta adanya kelangkaan LPG di daerah ini.

“Pihak Pertamina turun ke lapangan di daerah Penatih, Denpasar Timur untuk melihat kondisi dari laporan masyarakat terkait LPG tiga kilogram,” kata Branch Marketing Manager Pertamina Wilayah Bali Nusra Iwan Yudha Wibawa di Denpasar, Kamis (114/5).

Ia mengaku, banyak menerima keluhan masyarakat bahwa LPG tiga kilogram yang sangat dibutuhkan masyarakat kondisinya langka dan harganya naik.

Untuk itu pihaknya langsung menyalurkan 560 tabung dengan harga yang jauh lebih murah.

“Untuk di seluruh Bali sudah memetakan ada 65 titik yang menjadi lokasi distribusi yang semuanya berada di pasar tradisional,” ujar Yudha.

Yudha Wibawa mengaku, pemilihan pasar tradisional karena diasumsi bahwa banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan LPG dan membelinya saat mereka ke pasar.

“Pensdistribusian ribuan tabung LPG langsung ke tangan masyarakat. Mereka hanya perlu membayar pertabung Rp 14.500 dengan mendaftarkan KTP terlebih dahulu,”imbuhnya.

Yudha Wibawa menjamin jika stok tabung LPG tiga kilogram di Bali aman. “Kelangkaan kemungkinan terjadi kemandegan distribusi sampai ke tingkat pengecer. Stok perhari di Bali mencapai 168 ribu tabung. Sementara konsumsi rata-rata perhari 140 ribu tabung,” ujar Yudha.

Sebelumnya Komisi III DPRD Bali bersama Kepala Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Bali mengunjungi Kantor Kementerian ESDM di Jakarta guna menyampaikan aspirasi penolakan masyarakat terhadap penghapusan LPG bersubsidi tiga kilogram.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, pihaknya ke Jakarta meminta kepada Kementerian ESDM untuk tidak menjadikan Bali sebagai pilot project pencabutan elpiji bersubsidi tersebut.

Pihaknya tetap memohon kepada Kementerian ESDM agar Bali tidak dijadikan sebagai percontohon penghapusan subsidi elpiji tiga kg. Kalau di daerah lain sukses dan tidak ada masalah, baru Bali berikutnya, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menteri Bambang Yakin Perekonomian Indonesia Alami Pertumbuhan

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakinkan pelaku pasar modal bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap perekonomian Indonesia yang masih berpotensi mengalami pertumbuhan.

“Pemerintah memberikan ‘confidence’. Sekarang kita lakukan itu, untuk menciptakan kepercayaan pasar,” ujar Bambang Brodjonegoro usai diskusi dengan pelaku pasar modal di Jakarta, Rabu (13/5) malam.

Tidak hanya agar investasi asing masuk, tapi siapapun, yang penting semua orang tidak kehilangan harapan bahwa ekonomi Indonesia masih berpotensi untuk tumbuh cukup tinggi, lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha untuk tetap mencari pertumbuhan yang di atas lima persen, salah satunya dengan mengejar pencapaian target penerimaan pajak dan penyerapan anggaran yang lebih cepat pada paruh kedua tahun ini.

“Belanja kementerian kan sudah dianggarkan tinggal dieksekusi, kuncinya tinggal dieksekusi saja. Pemerintah akan mendorong investasi terutama melalui APBN BUMN dan swasta,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2015 ini tumbuh sebesar 5,4 persen. Upaya untuk memperbaiki transaksi berjalan juga termasuk menjadi salah satu fokusnya.

“Tadi saya ‘update’ kenapa pertumbuhan ekonomi ‘slowdown’, poinnya memberi info selengkap-lengkapnya kepada pelaku pasar agar mereka tidak ‘nervous’ dan bertanya-tanya apakah kita punya strategi yang bagus atau tidak. Salah satu kuncinya, investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ke arah angka itu,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Ito Warsito menambahkan bahwa pelaku pasar cukup optimis pertumbhan ekonomi di 5,4 persen, walaupun pada kuartal pertama sebesar 4,7 persen.

“Lembaga dana moneter internasional (IMF) memperkirakan 5,2 persen, kisaran antara target IMF dan pemerintah masih cukup tinggi. Investor jangan panik, pemerintah harus melakukan langkah rill untuk menciptakan pertumbuhan, mendorong peningkatan investasi melalui peraturan yang baik,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki belanja infrastruktur sebesar Rp200 triliun. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur melalui penyaluran penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN.

“PMN BUMN dalam bentuk ‘right issue’, itu untuk mendorong BUMN melakukan ‘leverage’, sehingga hasil yang diperoleh lebih tinggi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menteri Rini Dorong ‘Paksa’ PLN Gandeng General Electric

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong PT PLN (Persero) agar menjalin kerja sama dengan perusahaan Kelistrikan asal Amerika Serikat yakni General Electric (GE). Dikatakannya, kerja sama itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya daerah-daerah terpencil dengan menggunakan teknologi mesin turbin gas milik GE.
“PLN mendengarkan presentasi dari GE dan saya juga mendengarkannya, mengenai GE punya turbin gas yang dapat dikirim dengan cepat dan dipasang dengan singkat. Gas base-nya yang bisa mobile,” kata Rini di Kantornya, Jakarta, ditulis Kamis (14/5).
Rini menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada GE agar membuat paket penawaran serta pembiayaannya. Pasalnya, pemerintah sendiri memang tengah mencari solusi menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil dengan cepat dan ramah lingkungan.
“Namun, kita juga ingin melihat kalau ada kebutuhan di Indonesia bagian timur, seberapa cepat GE melakukan pemasangan pembangkit tersebut,” tandasnya.
Sebagai informasi, Gas-turbine engine adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin dengan pembakaran internal. Didalam turbin gas energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik melalui udara bertekanan yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana, terdiri dari tiga komponen yaitu kompresor, ruang bakar dan turbin gas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain