Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, telah menahan kepala sekolah SMK Yayasan Lintas Batas di Entikong M, karena menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah tahun 2013-2014 senilai Rp143 juta.
“Setelah melalui pemeriksaan, tersangka M langsung kami titipkan di Rutan Kelas IIA Pontianak, sambil menunggu proses hukum selanjutnya,” kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, Mula Sardion Pasaribu di Pontianak, Rabu (13/5).
Dia menjelaskan, M sudah dua kali dilakukan pemeriksaan, sehingga setelah pemeriksaan yang kedua, langsung dilakukan penahanan karena khawatir menghilangkan barang bukti dan tindakan lainnya.
“Diduga tersangka dalam proses penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOS, seperti tidak membentuk kepanitiaan, melainkan tersangka sendiri yang menangani dalam penggunaan dana BOS tersebut,” kata Sardion.
Selain itu, dalam mengajukan jumlah data siswanya, tersangka juga menambah jumlah siswa dari yang sebenarnya. Sehingga dana BOS yang diterima SMK YLB Entikong menjadi lebih besar.
“Tersangka juga tidak pernah mengumumkan atau memberitahu kepada para guru di SMK YLB tersebut, bahwa sekolah itu telah mendapat bantuan BOS.”
Hingga saat ini, menurut dia sudah belasan saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Sanggau Cabang Entikong, termasuk tersangka sendiri.
“Tersangka diancam pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi,” kata Sardion.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sampai saat ini belum menerima permohonan grasi terpidana 18 tahun penjara dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
“Sampai detik ini belum sampai di meja saya. Belum sampai di meja saya,” kata Presiden Jokowi di Pinangranti Jakarta Timur, Rabu (13/5).
Ia menegaskan, belum tahu sama sekali isi pengajuan grasi tersebut karena memang belum sampai di mejanya.
Oleh karena itulah, Presiden mengaku belum bisa banyak memberikan jawaban atas persoalan itu.
“Enggak tahu kan belum sampai di meja saya. Isinya apa kan saya enggak tahu. Jadi saya belum bisa jawab,” katanya.
Presiden juga menolak berkomentar soal kemungkinan akan diterima atau ditolaknya pengajuan grasi tersebut.
“Lah kan belum sampai di meja saya kok. Gimana kemungkinan. Jangan-jangan enggak sampai ke meja saya,” katanya.
Sebelumnya Antasari Azhar, terpidana 18 tahun penjara kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, memohon grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Denpasar, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tengah berada di Bali. 
Mantan Presiden RI kelima itu sejak Selasa (12/5) kemarin telah tiba di Pulau Dewata.
Pada saat sama, Ketua DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan berada di Bali pada Kamis (14/5) besok. Salah satu agenda SBY di Bali adalah merayakan ulang tahun mertuanya.
Wakil Ketua DPD PDIP Bali, I Nyoman Parta membenarkan jika putri sulung Bung Karno itu sedang berada di Bali. Hanya saja, Parta mengaku tak mengetahui persis agenda Megawati selama berkunjung ke Bali. 
“Ya, Ibu (Megawati) ada di Bali. Saya kurang tahu agenda beliau di Bali,” kata Parta, Rabu (13/5).
PDIP Bali, lanjutnya, memang tengah memiliki agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) guna membahas pilkada serentak di enam kabupaten/kota di Bali. Namun, Parta menegaskan jika kehadiran Megawati tak terkait dengan Rakerda DPD PDIP Bali. “Ibu (Megawati) datang ke Bali bukan untuk urusan itu,” papar Parta.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta mengatakan, keberadaan dua tokoh nasional di Bali itu merupakan rencana Tuhan. 
” Itu rencana Tuhan. Presiden kelima dan keenam memang memang mempunyai feeling yang baik,” kata Mudarta.
Kendati begitu, Mudarta menampik jika keduanya akan menggelar pertemuan di Bali. Beliau berdua ke Bali tentu berdasarkan dewasa ayu (telah mencari hari baik). Tapi tidak ada agenda bertemu. Mungkin mencari inspirasi di Bali. 
“Bali semakin baik didatangi toko-tokoh nasional.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Muhammadiyah mempertanyakan sikap pemerintah yang lambat dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). 
Organisasi masyarakat Islam itu meminta publik memantau dengan cermat pelaksanaan atas pembatalan UU SDA oleh pemerintah. 
MK, diketahui membatalkan seluruh pasal dalam UU SDA yang diajukan Muhammadiyah Dkk pada 18 Februari 2015 lalu. UU SDA dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta sehingga dinilai bertentangan UUD 1945. 
MK selanjutnya mengembalikan aturan pengusahaan dan pengelolaan air ke Undang-Undang lama yakni UU Pengairan.
“Masalahnya disitu (lambat). Publik harus terus mendesak pemberlakuan atas keputusan MK tersebut,” tegas Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, kepada Aktual.co, Rabu (13/5).
Berbagai revisi terhadap derivikasi dari UU Pengairan sudah seharusnya segera dilaksanakan pemerintah setelah diputuskan MK. Salah satunya mengenai aturan mengenai kontrak-kontrak pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air oleh perusahaan swasta nasional maupun internasional. 
Akan tetapi, hingga kini pemerintah justru tidak bertindak cepat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan sejumlah Peraturan Menteri (Permen). Dahnil menduga sikap lambat pemerintah demikian kerap dilakukan dalam mensikapi putusan MK. 
Padahal, dalam hal putusan UU SDA, payung hukum sangat dibutuhkan pelaku usaha air. 
“Banyak keputusan-keputusan MK yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu singkat. Pemerintah justru melakukan akrobat kebijakan untuk mensiasati keputusan tersebut,” kata Dahnil.

Artikel ini ditulis oleh: