Jakarta, Aktual.co — Ketua Steering Committee Kongres IV Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan terbuka peluang penghapusan jabatan Ketua Harian Partai Demokrat pada masa kepemimpinan selanjutnya.
“Terbuka ruang untuk tetap ada ketua harian. Tidak tertutup kemungkinan pula ditiadakan jika ketua umum bisa penuh mengendalikan partai,” katanya di sela persiapan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Senin (11/5).
Syarief mengatakan jabatan Ketua Harian Partai Demokrat sebelumnya dimunculkan karena Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kala itu masih menjabat Presiden RI ke-6, sehingga tidak bisa secara penuh mengendalikan partai.
Kini, kepastian penghapusan atau tidaknya jabatan ketua harian akan ditentukan oleh tim formatur struktur kepengurusan dalam Kongres IV Partai Demokrat.
Terkait pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat selanjutnya, Syarief yang saat ini juga menjabat Ketua Harian Partai Demokrat mengatakan pihaknya mempersilahkan para kader yang merasa memperoleh dukungan untuk mendaftarkan diri.
Dia mengatakan persentase persyaratan dukungan bagi kader yang akan maju sebagai ketua umum Demokrat selanjutnya kemungkinan akan ditetapkan pada angka moderat.
“Kami tidak buka 40 persen (persyaratan dukungan), karena agak mustahil. Kami perkirakan di angka yang lebih moderat, dan tiga orang bisa maju, kami persilahkan,” kata Syarief.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi diminta untuk menindak tegas dugaan penyimpangan Keppres yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pelantikan sejumlah pejabat eselon I Kementerian ESDM.
Pasalnya, dari informasi yang diterima, Menteri ESDM melakukan pelantikan tidak sesuai dengan nama pejabat dari hasil tim penilai akhir (TPA) yang diketuai presiden.
Demikian disampaikan Koordinator Pospera, Mustar Bona Ventura ketika berbincang dengan Aktual.co beberapa waktu lalu, di Jakarta, Selasa (12/5).
“Keputusan sesuai kepres itu sdh ada, seharunya dijalankan tdk ada kemudian pembelokan seprti itu,” tegasnya.
“Ini artinya ada ketidakberesan. Harusnya pak Jokowi tegas!.” tambah dia.
Menurut Mustar, bila kondisi seperti itu dibiarkan maka itu akan merugikan pemerintahan Jokowi-JK. Presiden, sambung dia harus meminta penjelasan pembelokan isi keppres tersebut.
“Ada ketidakpatuhan terhadap keppres dna sebagainya, artinya ada yang salah, siapa oknumnya? dan itu harus tegas dalam memeriksa itu,” ujarnya.
Namun aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) itu enggan berkomentar ketika ditanyakan, apakah peristiwa itu menjadikan catatan bagi relawan Jokowi-JK untuk merekomendasikan reshuffle.
“Kita belum bicara ke arah sana (reshuffle),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pascapernyataan Presiden Joko Widodo yang menjamin kebebasan pers asing masuk ke Papua. DPR menyarankan agar Badan Intelijen Negara (BIN) harus tepat dan cermat menganalisa situasi.
“BIN harus menyiapkan kekuatan kontra intelijennya,” kata anggota Komisi I Fraksi Fraksi Gerindra, Rachel Maryam Sayidina, dalam keterangan persnya, Selasa (12/5).
Langkah-langkah ini, ungkap Rachel, harus diambil sebagai bentuk sikap hati-hati. Usaha preventif pemerintah pun harus disikapi sebagai suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai bentuk paranoid.
“Saya mengapresiasi usaha Kementerian Luar Negeri yang berencana membuat Pokja khusus Papua. Ini sangat baik untuk melakukan management informasi terhadap berita simpang siur mengenai Papua di dunia Internasional,” pungkas Rachel.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kini mempunyai tim komunikasi dengan status sebagai Staf Khusus Presiden. Tim Komunikasi ini digawangi oleh Staf Khusus Sekretaris Kabinet Teten Masduki dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sukardi Rinakit
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penunjukan Teten Masduki dan Sukardi sebagai penjaga gawang Tim Komunikasi Presiden sudah keluar.
“Mereka berdua nanti yang nanti akan mengkonsolidasikan Tim Komunikasi Presiden, langsung dibawah presiden. Jadi tanyakan langsung ke mereka,” kata Andi di kawasan Sekretariat Kabinet, Senin (11/5) sore seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.
Dalam kesempatan itu, Andi juga menyampaikan bahwa mestinya dia tidak muncul di pemberitaan. Ia menilai dirinya lebih tepat bertugas di belakang.
“Idealnya Sekretaris Kabinet itu back office, tidak muncul ke media. Saya selalu mengatakan ke teman-teman media diusahakan pertanyaanya langsung ke kementerian lembaga yang terkait. Tugas Saya back office, di belakang,” demikian Andi.

Artikel ini ditulis oleh: