Padang, Aktual.co — Seorang mahasiswa Universitas Andalas (Unand) diketahui berinisial LW 20 tahun, ditemukan tewas gantung diri pada Mushalla yang baru dibangun di kawasan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu (9/5) sekitar pukul 08.30 WIB oleh warga sekitar.
Kapolsek Pauh, Kompol Wirman menerangkan setelah mendapatkan informasi dari warga setempat, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. 
“Kita dapatkan informasi dari warga setempat, personel langsung kesana untuk pengecekannya,” katanya di Polsek Pauh.
Disebut Kapolsek, korban ditemukan meninggal dunia tergantung dengan seutas tali. Berdasarkan informasi, korban keluar dari tempat kostnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian sekitar pukul 23.00 WIB, Jumat (8/5) malam.
“Informasinya, dia sudah keluar dari malam tadi, dan tidak membawa handphone dan barang-barangnya yang lain.”
Lanjutnya, masih berdasarkan informasi rekan korban, LW diketahui memiliki masalah pribadi dan dikabarkan tengah menjalani perawatan Psikologi tiga kali. Terkait apakah indikasi lain, disebut Kapolsek saat ini belum ada. “Saat ini indikasinya murni bunuh diri, pasalnya belum ada terlihat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,” kata dia.
Sementara itu, jenazah korban sendiri saat ini telah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk selanjutnya dijemput oleh pihak keluarga.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, waktu satu semester cukup untuk mengukur kinerja para menteri atau pejabat setingkat menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Mereka sudah diberi waktu untuk menunjukkan kinerjanya. Tentu kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang sesuai dengan visi-misi presiden dan sesuai harapan rakyat Indonesia,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/4).
Karyono mengatakan, dalam rentang waktu satu semester Presiden Joko Widodo tentu sudah memiliki rapor para pembantunya. Presiden tentu sudah mengantongi data tentang “progress report”, plus minus para menteri dan pejabat setingkat menteri.
“Karena itu, Presiden Jokowi sudah mengetahui, siapa menteri yang layak diganti,” ujarnya.
Menurut Karyono, usia pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memang baru berjalan satu semester. Ibarat manusia, usia enam bulan memang tergolong masih bayi. Namun, Karyono mengatakan, para menteri atau pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja bukanlah jabang bayi yang masih menetek dan disuapi ibunya.
“Mereka adalah orang terpilih yang mendapat mandat untuk mengemban tugas pemerintahan,” kata dia.
Karena itu, bila ada menteri yang tidak mampu menjalankan tugas negara sesuai yang diharapkan presiden dan harapan rakyat maka Karyono menyarankan lebih baik mengundurkan diri. “Bila tidak mau mengundurkan diri maka presiden perlu melakukan ‘reshuffle’ kabinet,” ujarnya.
Apalagi desakan adanya perombakan kabinet saat ini kian menguat, sehingga kemungkinan akan dilakukan Presiden Jokowi untuk memperbaiki kinerja kabinet pemerintahannya. Terlebih, bila menyimak hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang menurun hingga berada di bawah 50 persen.
“Apalagi tingkat kepuasan publik ini berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan yang semakin menurun. Karenanya, salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan ‘reshuffle’ kabinet,” katanya.
Namun, Karyono menyarankan sebelum melakukan perombakan kabinet harus ada beberapa pertimbangan, yaitu penilaian terhadap hasil kerja kabinet dan pertimbangan politis.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti meninjau Pos Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia-Papua Nugini Batalyon Infanteri (Yonif) 323/Raider, serta memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Polri yang sedang bertugas di Pos Kotis (Skouw), Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2015). Dalam pengarahannya, Panglima TNI yang didampingi oleh Kapolri menyampaikan, kedatangannya ke Pos Perbatasan RI dan PNG adalah untuk melihat secara langsung Prajurit TNI dan Polri yang sedang bertugas di Jayapura, Papua. 
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan Polri yang sudah bekerja keras dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, kata dia di Papua. Dia memberikan arahan kepada Komandan Korem dan Komandan Sektor, bahwa kehadiran pasukan TNI kedalam suatu wilayah operasi atau ke wilayah manapun harus bisa merubah wilayah itu menjadi positif. “Satgas Yonif 323/Raider sudah melaksanakan teritorialnya dengan baik, seperti mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan contoh kedisplinan dan menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa masuk dan menjadi anggota TNI.” Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan, dalam konteks sosial, apabila seorang Prajurit TNI menguasai bidang pertanian hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat setempat agar mereka mengerti, sehingga masyarakat bertambah kemauannya dan tetap semangat karena didorong oleh anggota TNI yang sedang bertugas di daerah tersebut. 
“Prajurit TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat dan berbuat semena-mena kepada rakyat.” Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan bahwa masih ada prajurit TNI yang meninggal dikarenakan sakit malaria. Apabila ada yang terkena malaria, segera dibawa ke rumah sakit yang ada di Jayapura, karena kalau mengandalkan yang ada di posko, itu tidak maksimal. “Saya tidak menghendaki kalau masih ada yang meninggal karena sakit malaria, Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan adalah sebagai pasukan yang terdepan.” Usai memberikan pengarahan, Panglima TNI dan Kapolri meninjau Rumah Sakit Apung KRI Soeharso yang berada di Pelabuhan Jayapura untuk melihat kegiatan Bhakti Sosial berupa pengobatan gratis, seperti operasi katarak, sunatan massal dan gigi, yang dilaksanakan tanggal 4 s.d 10 Mei 2015. Turut hadir  dalam kunjungan tersebut, Asrenum Panglima TNI Mayjen TNI Sumedy, S.E., M.M., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Faridz Washington, S.E., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat, Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, S.E., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.E., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Meskipun telah menyiapkan tim khusus untuk menjaring calon kepala daerah yang bersih dan berakhlak. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum memastikan untuk mendorong kadernya sendiri sebagai calon kepala daerah.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, untuk itu partainya akan mengutamakan kader partainya kalau tim khusus berhasil menjaring calon kepala daerah yang benar-benar bekualitas.
“Memang kami mengutamakan kader kami, kalau memang benar-benar ada yang berkualitas, yang berbobot, pasti bakal mengedepankan misi misi kerakyatan, kami akan dorong,” kata Wiranto usai membuka Musyawarah Daerah DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Sabtu (9/4)
Namun dikatakan Wiranto, kalau kandidat itu tidak ada dari internal partainya, Hanura tidak akan memaksakan untuk mengusung kadernya sendiri. Partai Hanura yang diklaim berangkat dari hati nurani rakyat ini, akan rela mendukung calon kepala daerah dari partai lain apabila ditemukan calon yang sesuai kriteria partainya.
“Kalau tidak ada kami tidak akan paksakan, calon dari Hanura yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kami akan mendukung partai-partai lain yang mempunyai calon-calon yang baik. Kita bukan yang penting Hanura, yang terjaring nanti, yang terpilih nanti dan yang betul betul bisa mengemban amanah rakyat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi menyarankan, para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja saat ini tidak pecah dalam mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo.
“Yang terpenting, sekarang itu anggota kabinet harus bersatu dan tidak tercerai-berai. Jalankan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya menanggapi isu perombakan Kabinet Kerja, Sabtu (9/5).
Terkait isu tersebut, mantan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) enggan menanggapinya, karena beralasan bukan haknya dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo.
“Saya justru tidak tahu kalau akan ada perombakan kabinet. Tapi yang jelas, perombakan kabinet itu hak prerogatif seorang Presiden,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam di Malang, Jawa Timur tersebut.
Dia juga mengaku, belum bisa mengukur efektifitas kinerja para anggota Kabinet Kerja karena baru menjabat sebagai pembantu Presiden belum genap tujuh bulan sejak dilantik, Oktober 2014.
“Saya juga tidak bisa mengukur apakah perombakan kabinet ini terlalu cepat atau tidak, sebab masa kerja mereka belum efektif karena baru beberapa bulan,” kata dia.
Kendati demikian, Hasyim Muzadi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pemilihan Presiden 2004 itu, meminta kepada seluruh anggota Kabinet Kerja tetap loyal menjalankan tugasnya.
Sementara itu pada kesempatan terpisah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ridwan Hisjam menilai, terlalu dini jika Presiden perombakan kabinet karena khawatir jika timbul kesan dipaksakan.
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar versi Aburizal Bakrie ini mengatakan, untuk membuktikan kemampuannya maka anggota Kabinet Kerja masih membutuhkan waktu setelah melewati proses penyesuaian beberapa bulan pertama.
“APBN-P 2015 baru disahkan dan para menteri juga belum merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur yang mereka rencanakan karena semuanya masih tahap persiapan,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berpendapat, bahwa memang tidak mudah dalam mengelola sebuah birokrasi, karena itu perlu adanya pengurus yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing.
Hal itu menyusul adanya desakan Presiden Jokowi untuk segera melakukan perombakan kabinetnya. Apalagi banyak menteri di Kabinet Kerja, tidak bekerja dengan baik atau tidak sesuai dengan Nawacita dan Trisakti.
“Dalam mengendalikan birokasi itu tidak mudah, terlebih kalau menterinya tidak punya kepiawaian dalam mengendalikan maka tentu akan menjadi masalah. Jadi kalau masalah person harus betul dipilih benar mempunyai kemampuan,” kata Haryadi dalam acara diskusi Polemik bertajuk ‘Menanti Sabda Reshuffle’ di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Pasalnya, diakui Haryadi, selama enam bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK hampir semua sektor bidang ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena itu, dia menilai, pengusahan menunggu adanya perombakan kabinet tersebut.
“Saya rasa begitu, karena kami punya pandangan, kami melihat dari kinerja dan dilihat dari lahirnya kebijakan. Kalau beberapa menteri dengan style seperti itu (buruk) makin lama dipertahankan maka tunggu kehancurannya,” ujar dia.
Pun demikian, Haryadi menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam melihat untuk mereshuffle para pembantunya sebagai pemilih kewenangan. “Jadi kalau dari pandangan kita perlu adanya (reshuffle), meski keputusan tetap presiden sebagai pemilik kewenangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu