Jakarta, Aktual.co — PT Garuda Indonesia Tbk menargetkan penghematan biaya hingga 17 persen lewat kerja sama lindung nilai atau “hedging” dengan Bank Internasional Indonesia (BII) Maybank, Bank Mega, ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia serta Bank Negara Indonesia (BNI).

“Seperti yang sebelumnya penghematan bisa sampai 15-17 persen dalam rangka antisipasi ‘uncertainty currency’ (ketidakpastian nilai tukar mata uang),” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo usai penandatanganan kerja sama lindung nilai di Jakarta, Selasa (14/4).

Arif mengatakan kerja sama lindung nilai tersebut melalui mekanisme “cross currency swap” senilai Rp1 triliun, dengan rincian Rp300 miliar dengan Bank Mega, BII Rp400 miliar, ANZ Rp150 miliar dan Standard Chartered Rp150 miliar.

“Ini fase yang kedua untuk ‘recovery’ posisi garuda di 2015 karena tantangannya itu bukan hanya nilai tukar, tetapi juga pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Selain itu, upaya tersebut merupakan bagian dari “quick win” yang Garuda Indonesia jalankan untuk mendorong pendapatan (revenue generator), yang saat ini bisa diraih hingga tumbuh 12 persen. “Kita fokus ‘revenue generatornya’ berjalan baik karena mau ‘refinancing cost restructuring’ kalau ‘revenue generatornya’ enggak bekerja, maka tidak akan jalan,” katanya.

Arif mengaku 25 persen dari target efisiensi biaya pada Kwartal I 2015 sudah tercapai, yakni 174 dolar AS hingga akhir 2015.
Dia menambahkan efisiensi juga dibantu dengan pendapatan dari ajang Garuda Travel Fair pada beberapa waktu lalu yang menyumbang hingga Rp112 miliar dalam waktu tiga hari.

Sesuai asumsi bisnis, dalam upaya lindung nilai tersebut Arif mengaku mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp13.000 dan harga minyak 75 sen dolar AS per liter.

Sesuai kesepakatan dan perjanjian, Arif menjelaskan keempat bank tersebut akan membayarkan kewajiban Garuda Indonesia selaku penerbit obligasi dan denominasi rupiah kepada pemegang obligasi efektif per 5 April 2015 dan Garuda akan membayar seluruh kewajiban kepada keempat bank dalam denominasi dolar AS pada 5 Juli 2018.

Selain itu, untuk memperbaiki struktur pendapatan, Arif akan mengoperasikan pesawat-pesawat yang potensial di pasar Tiongkok dan Timur Tengah serta Eropa dengan menambah frekuensi dan rute.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali bermitra dengan sejumlah bank dalam rangka lindung nilai atau “hedging” melalui mekanisme “cross currency swap” (pertukaran pokok dan suku bunga untuk dua mata uang berbeda) senilai Rp1 triliun.

Dalam penandatanganan kemitraan di Jakarta, Selasa (14/4), Garuda kali ini mengajak Bank Internasional Indonesia (BII) Maybank, Bank Mega, ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia. Direktur Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, kerja sama lindung nilai tersebut merupakan tahap dua setelah sebelumnya telah menggandeng Bank BUMN, yakni Bank Nasional Indonesia (BNI).

Sesuai kesepakatan dan perjanjian, Arif menjelaskan keempat bank tersebut akan membayarkan kewajiban Garuda Indonesia selaku penerbit obligasi dan denominasi rupiah kepada pemegang obligasi efektif per 5 April 2015, dan Garuda akan membayar seluruh kewajiban kepada keempat bank dalam denominasi dolar AS pada 5 Juli 2018.

Dia mengatakan tujuan kemitraan lindung nilai adalah untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan sebaliknya.

“Transaksi ‘cross currency swap’ merupakan bagian dari strategi ‘quick wins’ perusahaan untuk ‘rebound’ di 2015 di tengah tantangan serta menindaklanjuti imbauan pemerintah berkaitan dengan kebijakan lindung nilai BUMN,” ucapnya.

Melalui transaksi “cross currency swap”, lanjut dia perseroan dapat mengurangi risiko melonjaknya biaya operasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS, mengingat sebagian besar biaya operasional, seperti pembelian avtur, “maintenance” pesawat dan sewa pesawat dibayarkan dalam mata uang dolar AS.

Arif memperkirakan efisiensi dari transaksi ‘cross currency swap’ tahap dua selama masa tenor tiga tahun tiga bulan mencapai 16,4 juta dolar AS. Menurut dia, dengan dipatoknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pembiayaan rupiah untuk biaya operasional dalam dolar AS menjadi stabil dan kegiatan perusahaan dapat lebih konsisten.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri oleh Presiden Direktur BII Tazwin Zakarian, Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib, Presiden Director ANZ Indonesia Joseph Abraham dan CEO Standard Chartered Bank Indonesia Shee Tse Koon.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyederhanakan perizinan pelabuhan umum. Kepala BKPM Franky Sibarani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (14/4) mengatakan, penyederhanaan perizinan diperlukan lantaran sekarang ini perlu waktu tiga tahun dalam pengurusannya. Padahal, sektor pelabuhan berperan penting dalam mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

Pemerintah juga sudah menargetkan pembangunan 24 pelabuhan hingga 2019. “Jika satu pelabuhan membutuhkan waktu perizinan hingga tiga tahun, tentu akan sangat sulit membangun 24 pelabuhan dalam kurun waktu lima tahun mendatang,” katanya dalam kunjungan kerja ke Teluk Lamong, Gresik, Senin (13/4).

Merujuk pada proses penyederhanaan perizinan sektor listrik yang awalnya 930 hari menjadi 256 hari, Franky mengatakan pihaknya akan melakukan langkah yang sama pada perizinan sektor pelabuhan. Langkah tersebut antara lain melakukan pemetaan perizinan sektor pelabuhan sehingga akan diketahui berapa waktu pasti yang dibutuhkan untuk pengurusannya.

Berikutnya, BKPM akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menentukan jenis-jenis perizinan yang dapat disederhanakan dan dipercepat waktunya. “Dalam pertemuan dengan pihak Pelindo III, BKPM dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Gresik sudah menyepakati untuk mempercepat perizinan. Kami akan petakan secara lengkap jenis-jenis izin yang dibutuhkan dan mana yang dapat dipercepat,” katanya.

Franky menambahkan, pengalaman Pelindo III dalam mengurus perizinan akan sangat membantu melakukan pemetaan izin tersebut.

Selain ke Pelabuhan Teluk Lamong, Gresik, Franky juga mengunjungi perkembangan pembangunan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE). Kawasan industri yang berlokasi di Manyar, Kabupaten Gresik tersebut, dikembangkan oleh PT AKR Corporindo bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Menurut Franky, pemerintah menempatkan pengembangan kawasan industri sebagai salah satu prioritas untuk mendorong investasi. Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 15 kawasan industri, termasuk 13 yang berada di luar Jawa.

 “Dengan kunjungan semacam ini, BKPM memastikan proyek-proyek investasi yang direncanakan telah berjalan dengan baik. Termasuk mendeteksi adanya persoalan untuk segera dicarikan solusinya. Itu yang disebut tugas BKPM untuk melakukan ‘debottlenecking’. Seperti persoalan perizinan pelabuhan yang berpotensi menghambat pencapaian target 24 pelabuhan dalam lima tahun mendatang,” ujar Franky.

Artikel ini ditulis oleh: