1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36789

Pakar psikologi: Gerakan Aksi Yang Muncul Bisa Jadi Gejala Menakutkan

Jakarta, Aktual.co — Pakar Psikologi Politik UI, Dewi Haroen menuturkan aksi gerakan rakyat dan mahasiswa yang mulai muncul merupakan gejala menakutkan. 
Pasalnya, sejumlah mahasiswa telah lakukan konsolidasi dan aksi massa menuju aksi ‘Mei Menggugat’ pada tanggal 20 Mei mendatang.
“Masyarakat mendukung gerakan yang muncul melalui sosial media, ini gejala menakutkan karena kondisi ini tidak menguntungkan semuanya,” ujar Dewi, di Jakarta, Selasa (14/4).
Ada kelompok tertentu  yang tidakpuas akan pemerintahan sekarang, yang berada di belakang layar dan mengakomodir massa aksi tersebut.
“Saya melihat ada tangan-tangan bermain disini karena ketidakpuasan. Akibatnya masyarakat bertemu dengan kepentingan kelompok ini, dan ini bahaya,” katanya.
Selain itu, lanjut Dewi, kondisi ekonomi dan politik negara yang semakin carut marut semakin mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partai politik yang kemudian dimanfaatkan kelompok-kelompok di belakang layar tadi.
“Semua partai jelek, hati-hati dengan kondisi ini, partai wong cilik sudah korupsi, publik sudah tak percaya partai politik. Kondisi-kondisi ini menyebabakan orang tak percya DPR, partai dan pemerintah,” ungkapnya.
Dewi menuturkan, demokrasi saat ini diambang pertanyaan, sebab demokrasi 17 tahun tidak membuat masyarakat sejahtera.
“Adanya perebutan kekuasaan, ketidakpuasan semakin menggunung, akhirnya masyarakat bertanya-tanya di 20 Mei ada apa?,”
“Saya melihat tidak sampai ke rezim 98 terulang, tapi gerakan ini tentunya berbahaya, jangan sampai kita kembali ke masa sebelum demokrasi,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sejumlah Dokumen Disita dari Penggeledahan Kantor PT MMS

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor PT Mitra Maju Sukses, Senin (13/4) kemarin. Dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen.
“KPK menyita sejumlah dokumen dari lokasi penggeledahan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jakarta, Selasa (14/4).
Namun demikian, Priharsa tak bisa merinci dokumen apa saja yang telah disita oleh lembaga tersebut.
Sebelumya, KPK menyita uang senilai Rp 500 juta saat operasi tangkap tangan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adriyansyah di Hotel Swiss-Belresort Sanur, Bali, Kamis sore, pekan lalu.
Uang tersebut diserahkan oleh Agung Krisdianto, kurir Direktur PT Maju Mitra Sukses Andrew Hidayat.
Pelaksana Wakil Ketua KPK, Johan Budi, menyebutkan ini bukan kali pertama Adriyansyah menerima suap. Suap tersebut diduga untuk kepengurusan izin PT Maju Mitra Sukses untuk usaha pertambangannya di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pemkab Tangerang Bakal Dirikan Stadion Mini Disetiap Kecamatan

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, merencanakan membangun stadion mini setiap kecamatan sehingga diharapkan tumbuh bibit atlet terbaik serta membuat warga setempat menjadi sehat karena ada sarana berolahraga.

“Kami menyiapkan anggaran Rp10 miliar setiap stadion mini yang berasal dari APBD 2015,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Selasa (14/4).

Iskandar mengatakan proyek stadion mini itu dilaksanakan secara bertahap dan akhirnya tersebar pada 29 kecamatan.

Dia menambahkan untuk tahun 2015 direncanakan sebanyak 10 stadion mini dibangun rata-rata pada lahan sekitar 1,5 hektare tiap stadion.

Namun Pemkab Tangerang tahun 2014 telah membangun tiga stadion mini yakni di Kecamatan Legok, Solar dan Kecamatan Kemiri.

Saat ini, katanya, ada kendala proyek itu karena warga menjual lahan dengan harga mahal sehingga terpaksa harus mencari lokasi yang lebih baik.

“Padahal pemerintah daerah sudah menetapkan harga sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tapi warga meminta lebih mahal,” katanya.

Dia menambahkan anggaran proyek stadion mini itu sudah disetujui oleh DPRD setempat sehingga harus dilaksanakan sesuai tepat waktu.

Sedangkan panitia harus bekerja keras untuk mencari lahan yang sesuai dengan NJOP agar stadion itu segera terwujud dan bermanfaat bagi warga.

Stadion mini tersebut dengan kapasitas 300 hingga 400 tempat duduk, dibangun secara terbuka dan diperuntukan bagi cabang sepak bola atau dapat juga dimanfaatkan oleh cabang lain.

Selama ini, warga setempat memanfaatkan lapangan milik pengembang atau sekitar pabrik yang belum digunakan untuk berolahraga atau bermain sepak bola maka ketika dibangun kegiatan olahraga terhenti.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Temui Presiden, Kadin Utarakan Skema Pembiayaan Inovatif di Sektor Kelapa Sawit

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menemui Presiden RI Joko Widodo untuk membahas dukungan terhadap rencana pemerintah dalam membangun ketahanan pangan Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/4).

“Khususnya langkah-langkah tujuan prioritas Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kami juga memberikan laporan dan masalah yang ada di lapangan. Untuk mempermudah ketahanan pangan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Agribisnis dan Pangan Franky O Widjaja.

Dalam kesempatan itu, Franky juga mengutarakan skema pembiyaan inovatif (Innovative Financing) yang diawali dengan meremajakan dua juta hektar lahan untuk petani sawit dan memberikan pinjaman dengan bunga yg murah.

“Sektor ini adalah contoh sukses kemitraan lintas pihak dan penyediaan pembiyaan saat diinisiasi awal dekade 80-an,” ujar Franky.

Skema pembiyaan inovatif di sektor Kelapa Sawit seperti ini dapat menjadi dapat menjadi dasar pengembangan skema sejenis di sektor komoditas pangan lainnya. Selain itu masih terdapat langkah efisiensi lainnya untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu dengan menjaga harga bahan pangan yang mudah dijangkau.

“Ternyata proses penyediaan komoditas dari petani hingga ke pembeli rantainya cukup panjang, padahal ada langkah yang bisa dilakukan untuk efisiensi. Kita dapat memperbaiki sistim untuk efisiensi, khususnya pasca panen. Untuk memperbaiki harga pasar,” ujar Franky.

Menurut Franky, upaya membangun ketahanan pangan akan menempatkan petani termasuk peternak dan nelayan selaku ujung tombak. “Kemitraan sektor swasta dan pemerintah dengan memberdayakan koperasi akan membantu petanui menjadi semakin terlatih menerapkan praktik pertanian terbaik, mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai, memiliki akses atas bibit unggul dan pupuk, serta membuka pangsa pasar bagi produk mereka,” ujar Franky.

Artikel ini ditulis oleh:

Reklamasi dan Giant Sea Wall Sama Merusak Teluk Jakarta

Jakarta, Aktual.co —Digugatnya izin yang diberikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera, dinilai positif oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
Sekjend KIARA Abdul Halim berpendapat sangat baik kalau kemudian masyarakat menggunakan haknya untuk membatalkan seluruh proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Sebab proyek reklamasi bisa berakibat buruk pada kawasan Teluk Jakarta. Seperti penggusuran masyarakat nelayan, rusaknya ekosistem pesisir, kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang. Tak hanya itu, reklamasi juga akan sebabkan bencana ekologis yang lebih besar.
“Antara lain hilangnya ikan di perairan utara Jakarta, mengurangi potensi pariwisata bahari karena rusaknya laut, serta abrasi di pesisir teluk Banten maupun pantai utara Jawa karena tambang pasir untuk pembuatan pulau buatan,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co, Senin (13/4).
Dia juga menambahkan, reklamasi Teluk Jakarta dan mega proyek Giant Sea Wall (GSW) tidak bisa dipisahkan. “Itu kan saling terkait, dimana nantinya Giant Sea Wall bakal dibangun setelah di dalamnya selesai dibuat 17 pulau-pulau buatan itu,” ucap dia. Diketahui, Jakarta Monitoring Network (JMN) menggugat izin reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Sekretaris Jenderal JMN Amir Hamzah mengatakan tujuan gugatan adalah supaya program reklamasi di pantai utara Jakarta dihentikan. Jadi tidak berhenti di gugatan terhadap izin untuk anak perusahan Agung Podomoro saja. 
“Podomoro hanya ‘entry point’ saja. Kita inginnya itu seluruh program reklamasi jangan diteruskan. Paling banter, reklamasi hanya terealisasi di dua pulau saja yang sudah dieksekusi di jaman orde baru. Tapi 15 pulau lainnya harus dihentikan,” kata dia.
Izin yang diberikan Ahok digugat karena dianggap tidak layak dan menyalahi aturan. Karena melangkahi Undang-Undang dari Pemerintah Pusat. “Padahal sebagai gubernur, Ahok baru bisa memberi izin pelaksanakan ke perusahaan untuk melakukan reklamasi setelah dia dapat dari berbagai instansi di pemerintah pusat,” ucap Amir.

Artikel ini ditulis oleh:

Mendagri Minta Pemprov DKI Tidak “Lelet” Serahkan Draf APBD

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telat dalam memberikan draf mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.  Hal tersebut disampaikan Mendagri saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).
“Tahun depan penyerahan anggaran harus tepat waktu,” ujarnya. 
Dikatakan Tjahjo bahwa Jakarta merupakan daerah yang menjadi barometer bagi daerah lainnya.  Untuk itu kata Tjahjo sebaiknya Pemprov DKI tidak berlarut-larut dalam pembahasan anggaran.
“Kami tidak akan ikut campur dalam masalah politik yang terjadi, tetapi jangan sampai proses politik di antara keduanya malah merugikan masyarakat terkait tertundanya penyusunan APBD,” katanya.
Jakarta sendiri kata Tjahjo merupakan sebuah pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia memiliki beragam masalah yang kompleks dan perlu penanganan segera.  “Jakarta ini punya banyak masalah klasik. Banjir, kemacetan, infrastruktur,” paparnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain