Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
1 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 36795

Korupsi Payment Gateway Bareskrim Geledah Dua Vendor

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) kembali melakukan penggeledahan di dua perusahaan vendor yang terlibat proyek payment gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasoi Manusia.
“Saat ini sedang dilaksanakan penggeledahan di dua lokasi kantor vendor terkait payment gateway,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Selasa (14/4).
Agus mengatakan hari ini yang digeledah hanya PT Nusa Satu Inti Arta (Doku) dan PT Finnet Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Telkom, bukan di kediaman Denny Indrayana.
“Hanya di vendor, (bukan rumah). Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi apa yang diperlukan penyidik.”
Beberapa minggu lalu Bareskrim juga melakukan penggeledahan di ‎Kementrian Hukum dan HAM. Hasil penggeledahan berupa dokumen, surat, proposal hingga notulen rapat sebanyak 299 item.
‎Untuk diketahui, PT Nusa Satu Inti Arta (doku) bersama PT Finnet Indonesia menjadi perusahaan yang menggerakkan program tersebut tahun 2014 lalu. Dua perusahaan ini diduga kuat dipilih tanpa proses lelang, melainkan penunjukan langsung. PT Nusa Satu Inti Arta merupakan perusahaan informasi teknologi (IT) Solution dengan brand doku.
Perusahaan ini bergerak di bidang penyedia sistem pembayaran online terintegrasi. Dalam sebulan, doku menangani rata-rata 2,7 juta transaksi online dengan nilai mencapai Rp 1 triliun.
Sementara PT Finnet Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran elektronik. 60 persen saham perusahaan ini dimiliki PT Telkom Indonesia. 
Salah satu sistem pembayaran elektronik perusahaan yang ditangani PT Finnet Indonesia adalah program layanan pembelian tiket yang diluncurkan PT KAI pada pertengahan Maret 2015 lalu. Oleh PT KAI, PT Finnet Indonesia diminta menyediakan fasilitas layanan pembelian tiket elektronik. Layanan berupa vending machine pembelian tiket kereta api itu diberi nama e-kiosk.
Denny sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi payment gateway. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran paspor elektronik di Kementrian Hukum dan HAM.
Atas perbuatannya bekas wakil menteri Hukum dan HAM itu  dijerat dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Brownies Isi Ganja Beredar, BPOM: Pengawasan Ada di Tangan Pemda Setempat

Jakarta, Aktual.co — Kepala Humas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Nani Budrorini mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat membendung beredarnya makanan brownies yang berisikan narkotika jenis ganja yang saat ini beredar di tengah masyarakat. Karena menurutnya kalau dalam hal pengawasan yang memiliki kewenagan adalah pemda setempat.
“Kalau untuk pengawasannya ada di Pemda masing-masing,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/4).
Dikatakan Nani soal peredaran brownies yang beredar tersebut bukanlah kewenangan BPOM. Karena menurutnya BPOM berperan untuk melakukan uji laboratorium terhadap makanan.
“Bukan, itu kan makanan jadi bukan produk olahan, jadi petugas lapangannya bukan dari BPOM,” paparnya. 
Untuk diketahui pada 13 April Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan adanya penjualan kue brownies yang terbuat dari campuran ganja di sebuah apartemen di Tangerang.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ada Potensi Penyelewengan di Pembayaran Pengamanan Kantor Ahok

Jakarta, Aktual.co —Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mensinyalir ada potensi kerugian negara di pembayaran honorarium kegiatan pengamanan kantor Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di tahun 2014.
“Jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp 232.883.000,” ujar Ucok, dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Selasa (14/4).
Dari mana angka itu berasal? Ini penjelasan Ucok.
Kata dia, dari surat tugas yang diterbitkan, realisasi anggaran untuk pengamanan kantor Ahok sebesar Rp 732.988.250. Padahal realisasi anggaran untuk pembayaran honorarium kegiatan pengamanan kantor Ahok sudah habis sebesar Rp 746.985.000.
Tak berhenti di situ. Seharusnya, ujar dia, honorarium yang diterima untuk pengamanan kantor Ahok pun hanya sebesar Rp 514.102.000.
Dari hitung-hitungan Ucok, potensi kerugian negara sebesar Rp  232.883.000 berasal dari honorarium yang sudah dikeluarkan. Yakni sebesar Rp 746.985.000 dikurangi honor yang seharus diterima sebesar Rp 514.102.000.
Adapun surat tugas realisasi anggaran sebesar Rp 732.988.250, dijelaskan Ucok terdiri dari: 
1. Surat tugas nomor.2365/_1.86 tertanggal 31 December 2013 untuk masa pelaksanaan bulan Januari sampai Maret 2014, dengan anggaran sebesar Rp 245.556.250; 
2. Surat tugas Nomor.1027/_1.86 tertanggal 28 Maret 2014 untuk masa pelaksanaan April sampai Juni 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 243.467.250; 
3. Surat tugas nomor.2486/_1.86 tanggal 30 Juni 2014 untuk pelaksanaan bulan Juli sampai September 2014 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 243.964.750.

Artikel ini ditulis oleh:

Penanganan Tipikor Oleh KPK Berdasarkan Instansi

Per 27 Februari di tahun 2015 ini, penanganan tindak pidana korupsi ditemukan di lingkungan kementerian/lembaga sebanyak 6 perkara, dan instansi Pemerintah Provinsi sebanyak 2 perkara.AKTUAL/NELSON

Per 27 Februari di tahun 2015 ini, penanganan tindak pidana korupsi ditemukan di lingkungan kementerian/lembaga sebanyak 6 perkara, dan instansi Pemerintah Provinsi sebanyak 2 perkara.AKTUAL/NELSON

Perdagangan Menurun, Apakah Ekspor Tiongkok Kehilangan Harapannya?

Jakarta, Aktual.co — Data perdagangan Tiongkok menunjukkan, adanya penurunan ekspor pada bulan Maret sebesar 14,6 persen (dalam mata uang Yuan, red) dari tahun sebelumnya. Hal ini jauh dari ekspektasi sejumlah analis yang memprediksi kenaikan lebih dari delapan persen.

Sementara itu, impor mengalami penurunan 12,3 persen dibandingkan dengan perkiraan yang penurunannya lebih dari 11 persen. Hal itu berarti, surplus perdagangan bulanan Tiongkok menyusut ke level terkecil dalam 13 bulan terakhir.

Demikian dilansir BBC Business, Selasa (14/4), pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 7,4 persen pada 2014 dinilai merupakan yang terendah selama hampir 25 tahun. Para analis mengungkapkan, bahwa indikator terbaru menunjukkan adanya tanda-tanda perlambatan yang terus berlanjut.  

Dalam Dolar AS, ekspor bulanan Tiongkok turun sebesar 15 persen. Sedangkan, impor turun 12,7 persen. Berdasarkan data resmi, pada bulan Maret 2015, Tiongkok mengalami surplus perdagangan sebesar 18,16 miliar yuan (atau sekitar USD2,92 miliar).

Pada bulan Februari, surplus perdagangan bulanan Tiongkok mencapai rekornya, yaitu USD60,6 miliar. disebabkan oleh tumbuhnya ekspor dan impor yang menurun.

Artikel ini ditulis oleh:

Penyelesaian APBD DKI Jakarta

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) usai memaparkan hasil pertemuan membahas APBD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4). Presiden memastikan kisruh APBD DKI 2015 antara Pemprov dan DPRD selesai, karena Kemendagri telah menetapkan pagu anggaran APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,286 triliun, sehingga dapat disahkan dan digunakan pada 20 April mendatang. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

1...36,79436,79536,796...43,136Halaman 36,795 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya