Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pemberitaan terkait penindakan korupsi hanya sekitar 14 persen.
“Kebanyakan media hanya memberitakan soal penindakannya saja, mencapai 86 persen. Padahal kita membutuhkan upaya pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi,” kata Zulkarnain di Jakarta, Senin (13/4).
Dia berharap, media dapat berperan dalam mengontrol kesadaran masyarakat, dan jangan hanya mengangkat isu penangkapan atau penetapan tersangka korupsi.
Menurut dia, KPK akan terus berupaya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai kinerja dan proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Mitra kita dalam melakukan pencegahan korupsi sangat banyak, mulai dari instansi pemerintah pusat hingga daerah. Tolong media juga memperhatikan ke arah itu, untuk memberikan pencerahan pada masyarakat,” ujar Zulkarnain.
Dengan begitu, tukasnya, sama saja dengan media ikut berperan dalam menghapus ruang gerak atau kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi.
Ketika ditemui dalam acara peresmian sistem “whistleblower online” Kementerian ESDM, ia menyampaikan bahwa kerja sama tersebut mampu berimplikasi pada meningkatnya kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu sektor prioritas dalam ‘roadmap’ KPK, karena sektor ini berkaitan dengan hajat orang banyak,” tutur Zulkarnain.
Selain itu, melalui kerja sama tersebut KPK berharap dapat menciptakan integritas lembaga negara, khususnya di lingkungan ESDM, yang berkelanjutan, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Kepolisian Daerah Aceh berhasil menahan 13 tersangka berikut barang bukti berupa senjata api dari kelompok bersenjata yang selama ini membuat kekacauan di daerah itu.
Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi pada gelar BB dan tersangka di Mapolres Lhokseumawe, Senin (13/4) mengatakan, tersangka dan BB tersebut merupakan hasil operasi perburuan kelompok bersenjata di beberapa daerah di wilayah Aceh.
BB yang berhasil disita antara lain sepucuk senapan RPD, tiga pucuk AK-56, sepucuk GLM dan sepucuk pistol jenis FN, 1.620 butir amunisi AK-56 dan beberapa pakaian ala militer serta tas pinggang dan ransel.
Disebutkan, sejumlah barang bukti itu ditemukan secara terpisah. Begitu juga dengan pelaku dari kelompok bersenjata di Aceh saat ini. Daerah temuan sejumlah barang bukti dan tersangka tersebut antara lain, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe.
Kapolda mengatakan, motif kejahatan yang dilakukan kelompok bersenjata adalah karena ekonomi, di mana dengan senjata yang dimilikinya, mereka menyandera orang-orang tertentu dengan meminta uang tebusan.
Sementara mengenai wilayah operasi yang kerap dilakukan kelompok tersebut adalah di tiga wilayah, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
“Secara umum kondisi di Aceh kondusif, hanya di tiga wilayah tersebut yang kerap dijadikan operasi kejahatan oleh kelompok bersenjata itu,” ungkap Husein Hamidi.
Lebih lanjut diungkapkan Kapolda, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda akan terus memburu kelompok bersenjata di Aceh dan jaringannya.
Kepada masyarakat juga diharapkan untuk tidak resah, pihaknya bersama dengan TNI akan mengungkap kasus kelompok bersenjata di Aceh.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan bahwa ketentuan ikhwal polisi parlemen sudah ada diatur dalam Undang-Undang MD3. 
Namun, untuk merealisasikannya, akan dibahas tentang bagaimana DPR dikelola oleh rumah tangga sendiri.
“Karena jangan sampai lembaga dalam trias politika kan ada masing-masing pemisahan ini yang menurut kita kalau aparat dari eksekutif ke kita kan susah ini, bicara tentang parlemen yang mengurus rumah tangganya sendiri,” ucap Desmond, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/4).
Dirinya memandang perlunya tahapan terkait anggaran tentang bagaimana melatih para polisi parlemen agar memahami pengamanan parlemen dengan baik.
“Karena tidak sesederhana itu saya melihat ini ada tahapannya yang mana wilayah polisi parlemen, kita masih perbantuan polisi (dari unsur pemerintah),” ujar Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Ketika ditanyakan ikhwal apakah polisi parlemen nantinya akan diterapkan di tingkat daerah (DPRD), hal itu masih menjadi perdebatan.
“Ini juga harus kita perjelas ada UU MD3 debatnya itu adalah agak susah karena DPRD itu masuk Pemda, ini yang jadi soal kita juga belum clear,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Banda Aceh, Aktual.co — Sepanjang tahun 2014 hingga triwulan pertama 2015, ada 10 kasus kriminal bersenjata yang dilaporkan ke Mabes Polri melalui Polres setempat.
Hal ini disampaikan Kapolda Aceh, Irjen Husein Hamidi dalam konferensi pers yang digelar di Aula Polres Lhokseumawe, Senin (13/4).
“Aceh secara umum sangat kondusif, tetapi ada beberapa kasus kriminal bersejata yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur,” ujar Kapolda didampingi Kadiv Humas Polda Aceh, AKBP T Saladin dan Kapolres Lhokseumawe AKBP Cahyo Hutomo SIK.
Dijelaskan Kapolda, sejak 2014 hingga triwulan pertama 2015, polisi telah berhasil menangkap 13 tersangka di beberapa wilayah hukum jajaran Polda Aceh termasuk di wilayah hukum Polda Riau yang erat kaitannya dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok Din Minimi.
Empat diantaranya ditangkap pada tahun 2014, tujuh lainnya ditangkap pasca kejadian penculikan dan pembunuhan dua anggota TNI dari unit Intel Kodim 0103/Aceh Utara pada Maret 2015 lalu, yakni MR alias Doyok, MZ, AM, DK alias RK, MA alias TA, TS alias AR dan RD alias S, serta  dua lainnya, YM alias Lempap dan MD alias Cek Du, ditangkap di Riau pada awal April 2015.
Ketigabelas tersangka tersebut ditangkap atas dugaan sebagai penyupai logisitik, penyedia transportasi dan mata-matanya kelompok Din Minimi.
Dari pengembangan tujuh orang tersangka yang ditangkap oleh Polisi, kita juga berhasil mengamankan 3 pucuk AK-56, 1 pucuk RPD, 1 pucuk pelontar GLM dan 1 pucuk FN serta 1.620 butir peluru dan juga pakaian menyerupai seragam TNI dan Brimob.
“Saat ini ketujuh tersangka beserta barang bukti telah kita amankan di Mapolres Lhokseumawe untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Sementara enam tersangka lainnya juga masih menjalani pemeriksaan dan pengembangan di Polres Aceh Timur,” pungkas Kapolda Aceh, Irjen Husein Hamidi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby