Jakarta, Aktual.co — Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (27/3).
Dari pantauan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, dua bus yang membawa rombongan anggota Komisi III DPR RI beserta sejumlah pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tiba di tempat penyeberangan menuju Pulau Nusakambangan itu sekitar pukul 08.10 WIB.
Kendati demikian, dua bus yang membawa rombongan anggota Komisi III DPR RI itu langsung masuk ke halaman dalam Dermaga Wijayapura.
Dari kejauhan tampak Aziz Syamsudin dan Muhammad Nasir Djamil beserta anggota Komisi III DPR RI lainnya turun dari bus.
Rombongan itu disambut Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Noer Ali beserta sejumlah pejabat Polda Jateng yang telah menunggu di Dermaga Wijayapura.
Selanjutnya, rombongan segera naik ke atas Kapal Pengayoman IV milik Kemenkumham yang akan menyeberangkan mereka menuju Dermaga Sodong di Pulau Nusakambangan.
Informasi yang dihimpun, rombongan Komisi DPR RI itu akan mengunjungi beberapa lapas di Pulau Nusakambangan, antara lain Lapas Batu dan Lapas Narkotika.
Dalam kunjungan di Lapas Batu, rombongan Komisi III DPR RI akan menemui terpidana mati Yusman Telaumbanua yang dikabarkan masih anak-anak saat divonis oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, Sumatra Utara, pada tanggal 21 Mei 2013.
Yusman Telaumbanua dan Rasulah Hia divonis mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho, pada 24 April 2012.
Keduanya kini mendekam di Lapas Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, setelah dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013 bersama 20 narapidana lainnya.
Ketika vonis mati itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Yusman dilaporkan masih berusia 16 tahun karena dia diketahui lahir pada tanggal 5 Agustus 1996 sesuai dengan surat baptis dari gereja

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Akankah Jumat Keramat terjadi di Fraksi Partai Golkar? Dari informasi yang beredar di kalangan wartawan melalui  Ketua DPP Ancol Bowo Sidik Pangarso,
“Hari ini pasca Jumatan kubu Agung akan mengambil alih fraksi Partai Golkar,” demikian informasi yang beredar, Jakarta, Jumat (27/3).
Dari pantauan Aktual.co di ruang Fraksi Partai Golkar yang terletak di lantai 12, Nusantara I, Komplek DPR RI sudah mulai terlihat ramai. Aparat keamanan dari Kepolisian dan pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI juga telah terlihat di lantai 12 tersebut.
“Tidak ada pengambilalihan fraksi. Aparat yang berjaga-jaga karena mengamankan aset negara,” kata salah seorang petugas Fraksi Partai Golkar, yang tak mau disebut namanya.
Juga dari pantauan Aktual.co, dua pintu kaca menuju ruang pimpinan dan sekretaris Fraksi Golkar terkunci. Dibalik pintu kaca pertama, terlihat Pamdal berjaga-jaga dan beberapa aparat kepolisian berseragam telah ada di koridor menuju ruang pimpinan dan sekretaris fraksi.
Sebelumnya, Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar versi Kubu Ancol, Agus Gumiwang dan Fayakhun Andriadi serta Airlangga Hartarto telah menyambangi fraksi Golkar.
“Kita minta Pak Ade dan Bambang Soesatyo untuk angkat kaki dari ruang fraksi,” demikian ancaman Agus.
Hingga saat ini, Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo belum terlihat di ruangan bersama Sekretaris Fraksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan konflik elite Partai Golkar jangan sampai melebar hingga ke tingkat DPD I dan DPD II, karena bisa membahayakan keutuhan partai tersebut.
“Kisruh elite Golkar jangan sampai melibatkan pengurus DPD tingkat I dan II Golkar masuk pada pusaran konflik ini,” kata Pangi, di Jakarta, Jumat (27/3).
Dia menegaskan sangat berbahaya adanya upaya elite Golkar membenturkan antara loyalis Aburizal Bakrie dengan loyalis Agung Laksono di daerah.
Menurut dia, saat ini yang terjadi adalah konflik elite pusat, sehingga jangan sampai menyeret arus elite Golkar di daerah lalu menjadi korban dari polemik di tingkat pusat.
Pangi juga menyatakan, berbahaya kalau kubu Agung Laksono ada upaya “membuang” dan plt-kan loyalis kubu ARB dan begitu juga sebaliknya.
“Kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin akan muncul arus gelombang balik dan perlawanan dari pengurus DPD I dan DPD II terhadap pengurus pusat,” ujarnya.
Menurut dia, kubu Agung harus berhati-hati, karena aksi koboi saling membuang kader Golkar potensial di daerah bisa memunculkan gelombang mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Agung Laksono.
Dia menyatakan gaya politik saling memecat dan menyingkirkan tidak baik dipertahankan, dan seharusnya diyakini tidak akan menyelesaikan persoalan namun justru semakin memperkeruh kondisi di Golkar.
“Bagaimana pun DPD golkar di daerah itu adalah kaki dan tangan yang harus dijaga dan dipelihara, bukan dibuang, dimusuhi atau dijadikan lawan politik oleh DPP Golkar,” katanya lagi.
Menurut dia, apabila nanti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah memutuskan membatalkan tuntutan ARB, maka pengurus DPD Golkar di daerah secara otomatis mendukung kepengurusan Agung Laksono.
Dia menyarankan lebih baik kubu Agung menahan diri dulu untuk tidak merotasi, menyingkirkan dan merombak kepengurusan DPD Golkar daerah dan berniat “membuang” loyalis ARB.
“Saya yakin kalau peristiwa saling menyingkirkan benar-benar terjadi, secara tak langsung mempertinggi tempat jatuh kubu Agung Laksono,” katanya pula.
Pangi menyarankan agar para elit Golkar menunggu dan bersabar dulu sampai ada putusan PTUN.
Menurut dia, setelah ada putusan itu, dengan sendirinya pengurus DPD I dan DPD II loyalis ARB dan loyalis Agung akan segera merapat dan bersatu.

Artikel ini ditulis oleh: