Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat tekanan dari dunia internasional terkait eksekusi mati yang diberlakukan di Indonesia, khususnya terhadap para napi narkoba.
Menurutnya, meskipun banyak tekanan namun eksekusi mati merupakan kedaulatan hukum di Indonesia.
“Memang harus saya sampaikan, banyak sekali tekanan-temanan dari dunia internasional. Tapi ini kedaulatan hukum kita. Sudah berkali-kali saya katakan, ini kedaulatan hukum kita. Jangan saya ulang lagi,” kata Jokowi, Kamis (12/3).
Dia menambahkan, waktu pelaksanaan eksekusi mati berada di tangan Kejaksaan Agung selaku eksekutor.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Denny Indrayana mengklaim tidak ada kerugian dalam proyek payment gateway yang dibuat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mempersilahkan Denny melakukan pembelaan diri terkait perkara yang menjeratnya. Namun dia menegaskan, pihaknya akan membuktikan bahwa ada kerugian negara dalam program pembuatan paspor elektronik itu.
“Itu boleh boleh saja. Itu setiap orang berhak membela diri. Dan akan kita buktikan nanti,” ujar Budi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Menurutnya, setiap tindak pidana korupsi pasti memiliki kerugian negara. Penyidik Bareskrim kata dia juga akan membuktikan dengan menetapkan terangka dalam kasus tersebut.
“Nanti akan tahu tersangkanya, bisa saja lebih dari satu,” ujarnya.
Kendati demikian, Budi belum dapat memastikan apakah Denny memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi tersebut. Dia pun enggan berspekulasi apakah Denny akan menjadi tersangka.
“Keterlibatan Denny gimana hasil pemeriksaan nanti. Kita belum bisa pastikan, tapi yang sekarang dilaporkan kan beliau dan sedang diperiksa sebagai saksi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Denny Indrayana enggan menjelaskan kasus dugaan korupsi proyek layanan Payment Gateway di Direktorat Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM yang diduga melibatkan dirinya itu.
Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekitar pukul 15.30 WIB, bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menolak menjabarkan materi perkaranya tersebut. Dia merasa kesal lantaran tak dibolehkan untuk didampingi pengacara saat pemeriksaan berlangsung.
“Kasusnya nantilah. Yang pasti sudah saya jelaskan, kami dengan senang hati memberi penjelasan. Nanti akan kami sampaikan kepada kepolisian,” kata Denny usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, apabila dalam pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukumnya, dia khawatir penyidik tak memahami pokok materi dari kasus tersebut.
“Saya pikir supaya pemahaman tidak sepotong-sepotong, nanti ada saatnya saya jelaskan utuh. Di dalam saya minta didampingi dan tidak berikan penjelasan. Karena kalo sepotong-sepotong keliru,” ujarnya.
Sementara, salah satu kuasa hukum Denny, Defrizal Djamaris mengatakan kliennya menginginkan pemeriksaan dirinya harus didampingi kuasa hukum. Namun penyidik melarang dengan alasan yang tertuang di SOP dari Bareskrim.
“Alasan nggak boleh masuk ada aturan Kabareskrim. Kita ingin menghadap sama Kabareskrim, katanya jawabannya akan sama. Lama disitu kita negosiasi penyidik biar kita bisa dampingi,” kata Defrizal.
Akhirnya, kliennya pun mengalah dan bersedia diperiksa. Namun dari pengakuan Denny, kata Defrizal, hanya menjawab 2 pertanyaan dari 5 pertanyaan yang disiapkan penyidik.
“Jadi 2 jam berdebat dan 2 jam diperiksa. Denny bilang pertanyaan identitas dan pertanyaan kedua mengerti gak saudara dipanggil. Di pertanyaan kedua, Denny bilang saya mau diperiksa penyidik kalau ada didampingi pengacara. Sementara ada 2 pertanyaan di situ klien kita berhenti,” beber Defrizal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby