28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37704

WNI Hilang, Kemenlu: Ada 16 WNI Ditahan di Turki

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Luar Negeri menyampaikan ada 16 warga negara Indonesia (WNI) ditahan di perbatasan Turki saat berupaya menyeberang ke Suriah, namun belum dipastikan WNI itu adalah orang-orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah memisahkan diri dari rombongan tur.
“Ada 16 WNI yang ditahan otoritas keamanan Turki karena berupaya menyeberang ke Suriah. Hal ini disampaikan oleh juru bicara kementerian Turki yang mengindikasikan bahwa 16 orang ini ditahan,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (12/3).
Menurut dia, berdasarkan keterangan dari pihak otoritas keamanan Turki, keenam belas WNI yang ditahan itu ditangkap ketika berada di daerah perbatasan antara Turki dan Suriah, tepatnya di Kota Gaziantep.
Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Kedutaan Besar RI (KBRI) di Ankara untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki.
“Sekarang Dubes Indonesia di Ankara sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas keamanan Turki untuk mendalami kejadian ini. Kita cari tahu apa benar 16 orang yang ditahan itu adalah 16 WNI yang sempat dinyatakan hilang, dan siapa sebenarnya 16 WNI ini,” ujar dia.
Terkait proses pendalaman yang akan dilakukan, menurut Arrmanatha, pihak KBRI Indonesia di Ankara akan mencari tahu apakah para WNI itu tersangkut masalah hukum di Turki, dan memeriksa data dan kelengkapan dari dokumen perjalanan mereka.
“Jadi, saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan langkah yang akan dilakulan terkait 16 WNI yang ditahan di Turki itu,” lanjut Jubir Kemlu itu.
Sebelumnya, ada 16 WNI yang dinyatakan hilang di Turki, setelah memisahkan diri dari rombongan yang berwisata ke Turki menggunakan biro perjalanan wisata ‘Smailing Tour’.

Artikel ini ditulis oleh:

Keluh Kesah Pengusaha Ikan ke DPD

Pimpinan Komite II DPD RI, Parlindungan Purba (kedua kiri) berbicara dengan sejumlah perwakilan pengusaha dan pmbudidaya ikan di DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015). Komite II mendengarkar permasalahan dan kesulitan yang dialami pada pengusaha dan pembudidaya ikan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Wacana Anggaran Parpol Rp1 Triliun Agar Parpol Mudah Dikendalikan

Jakarta, Aktual.co — Putri Proklamator Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa ada motif penguasa dibalik wacana penganggaran Rp1 triliun terhadap parpol dari Kemendagri.
Menurut dia, Penganggaran dana ini dimaksudkan agar parpol mudah dikendalikan dan patuh dengan rezim penguasa dalam melanggengkan kekuasaan.
“Ini akal-akalan Tjahjo Kumolo, yang akan melemahkan parpol yang memang sudah disorientasi ideologi,” kata Rachmawati, Kamis (12/3).
Rezim penguasa seperti ini money oriented sehingga menjadi lahan subur dan surga bagi para koruptor.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai bahwa pembiayaan melalui APBN kepada partai politik sebesar Rp1 triliun untuk tiap tahunnya, merupakan political will dalam menekan potensi korupsi di tanah air yang acap kali melibatkan partai.
“Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.co, di Jakarta, Senin (9/3).
Dia berpandangan, Partai Politik perlu dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pendidikan kaderisasi dalam melaksanakan program dan operasionalnya. Di samping pola iuran anggota partai harus diwujudkan terbuka untuk kader partai dan simpatisan partai dan penggunaan anggaran dikontrol ketat oleh BPK dan lembaga pengawasan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengawal Tahanan KPK Larang Bonaran Diwawancarai

Jakarta, Aktual.co — Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Raja Bonaran Situmeang, marahi pengawal tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, pengawal tersebut melarang Bonaran melakukan wawancara dengan wartawan.
Pantauan Aktual.co, kejadian bermula usai persidangan eksepsi, saat itu Bonaran yang melangkah keluar ruang sidang hendak diwawancarai oleh wartawan yang datang. Namun, seketika itu pula pengawal tahanan KPK melarang wartawan untuk mewawancarainya.
“Kenapa saya mau diwawancarai tidak boleh, apakah KPK keberatan. Ada apa ini. Saya keberatan dengan cara-cara seperti ini. Nanti saya laporkan ini kekomnas HAM,” ujar Bonaran, di gedung Tipikor, Jakarta, Kamis (12/3).
Kendati demikian, Bonaran pun tidak bisa berbuat apa-apa atas pelarangan tersebut. Dia pun langsung dimasukkan ke dalam ruang terdakwa yang terletak di bagian belakang lantai 1 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Sementara itu, meski Bonaran sudah berada di ruang terdakwa, kondisi masih tetap panas. Di luar ruangan terdakwa, pengacara Bonaran masih beradu argumen dengan pengawal tahanan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Wapres JK Klaim Krisis Listrik Karena Salah Perhitungan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan krisis pasokan listrik yang selama ini dialami daerah di Tanah Air disebabkan adanya salah perhitungan.

“Kenapa kita krisis listrik, itu karena selama ini kita salah perhitungan. Sering kita salah perencanaan karena mengira pertumbuhan listrik itu linier dengan pertumbuhan ekonomi, padahal lebih tinggi,” kata Wapres saat membuka Musyawarah Nasional VI Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia di Kantor PLN Pusat Jakarta, Kamis (12/3).

Dia menjelaskan kalau pertumbuhan ekonomi negara mencapai enam persen, maka kebutuhan listrik bertambah menjadi sembilan persen secara terus menerus. “Ditambah lagi penduduk bertambah 1,5 persen dan akhirnya itu malah kebutuhan listrik pertumbuhannya per tahun mencapai 15 persen,” katanya.

Seharusnya, lanjut Wapres, pemerintah memiliki pasokan pembangkit listrik 10 ribu Megawatt setiap tiga tahun. Jika persediaan itu benar-benar diwujudkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka pasokan listrik di Tanah Air dapat terjaga. “Namun, pengalaman kita (target) 10 ribu MW setiap tiga hingga lima tahun itu banyak yang telat, ditambah lagi tidak ada dorongan sehingga malah belum ada yang selesai. Maka dari itu terpaksa kita gandakan menjadi 35 ribu MW kali ini,” katanya.

Listrik merupakan satu, dari tiga infrastruktur utama, yang diperlukan di semua aspek kegiatan kehidupan bermasyarakat dan tidak dapat tergantikan. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi dewasa ini, lanjut dia, menyebabkan kebutuhan listrik warga meningkat sehingga persediaannya harus dijaga.

“Semakin maju suatu bangsa, maka kebutuhan listriknya semakin tinggi. Ini karena semua bentuk kemajuan itu selalu ujung-ujungnya memakai listrik,” jelasnya.

Beragam peralatan elektronik yang beredar di pasaran menjadi tolok ukur penggunaan listrik di kalangan masyarakat. Sehingga, sebab meningkatnya kebutuhan listrik sejatinya bukan karena banyaknya jumlah penduduk melainkan gaya hidup masyarakat dengan teknologi terkini.

“Contohnya saja, sekarang orang kalau keluar rumah yang pertama kali dicari bukannya dompet tetapi telepon genggam. Bayangkan kalau 200 juta masyarakat mengisi daya telepon genggam mereka secara bersamaan, walaupun (daya baterai) kecil tapi kalau dilakukan berbarengan pasti besar juga listrik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Terkait Mitigasi, PMI akan Edukasi Sekolah

Jakarta, Aktual.co — Palang Merah Indonesia (PMI) berencana mengedukasi sejumlah pelajar di sepuluh sekolah guna meningkatkan pengetahuan mereka terkait mitigasi.

“Ada pengalaman yang kurang bagus di Aceh, ketika akan terjadi Tsunami warga berbondong-bondong mendatangi laut karena terlihat surut, padahal saat itu permukaan air laut sedang menuju pasang tinggi, hal ini bisa terjadi karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang,” kata Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia Ritola Tasmaya di Jakarta, Kamis. (12/3)

Belajar dari kejadian tersebut, ia menilai penguatan ilmu-ilmu terkait mitigasi perlu lebih banyak diberikan pada masyarakat, sehingga salah satu langkah penyebarannya akan dilakukan pada sepuluh sekolah yang disasar organisasi kesehatan nasional ini.

Melalui kegiatan tersebut, PMI akan membagikan sejumlah pengetahuan mengenai langkah-langkah tepat untuk mencegah maupun menghadapi bencana, meliputi gempa, longsor, maupun banjir, ucapnya.

Ritola mengatakan sepuluh sekolah yang akan dilibatkan dalam program itu tersebar pada dua wilayah berbeda, yaitu di Kalimantan Timur dan Jawa Timur, dimana pada tiga bulan mendatang terlebih dahulu dilakukan pemetaan terkait lokasi penyebaran ilmu mitigasi ini.

Namun, tidak hanya mitigasi saja yang dihadirkan pada kegiatan edukasi tersebut, menurut ia, para pelajar dan masyarakat sekitar juga dibekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang memunculkan perilaku hidup sehat, dimana hal itu kemudian diharapkan berdampak positif bagi penduduk serta lingkungan di sana.

“Informasi ini juga akan kita sebarkan kepada masyarakat di sana, dimana target edukasi kita mencapai 20 komunitas di desa-desa yang ada di Kalimantan Timur dan Jawa Timur,” tambahnya.

Selain itu, sosialisasi terkait mitigasi bencana yang dirancanakan PMI, akan menggandeng Palang Merah Korea serta Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang juga bermitra dengan Samsung Electronics Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain