Jakarta, Aktual.co — Palang Merah Indonesia (PMI) berencana mengedukasi sejumlah pelajar di sepuluh sekolah guna meningkatkan pengetahuan mereka terkait mitigasi.

“Ada pengalaman yang kurang bagus di Aceh, ketika akan terjadi Tsunami warga berbondong-bondong mendatangi laut karena terlihat surut, padahal saat itu permukaan air laut sedang menuju pasang tinggi, hal ini bisa terjadi karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang,” kata Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia Ritola Tasmaya di Jakarta, Kamis. (12/3)

Belajar dari kejadian tersebut, ia menilai penguatan ilmu-ilmu terkait mitigasi perlu lebih banyak diberikan pada masyarakat, sehingga salah satu langkah penyebarannya akan dilakukan pada sepuluh sekolah yang disasar organisasi kesehatan nasional ini.

Melalui kegiatan tersebut, PMI akan membagikan sejumlah pengetahuan mengenai langkah-langkah tepat untuk mencegah maupun menghadapi bencana, meliputi gempa, longsor, maupun banjir, ucapnya.

Ritola mengatakan sepuluh sekolah yang akan dilibatkan dalam program itu tersebar pada dua wilayah berbeda, yaitu di Kalimantan Timur dan Jawa Timur, dimana pada tiga bulan mendatang terlebih dahulu dilakukan pemetaan terkait lokasi penyebaran ilmu mitigasi ini.

Namun, tidak hanya mitigasi saja yang dihadirkan pada kegiatan edukasi tersebut, menurut ia, para pelajar dan masyarakat sekitar juga dibekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang memunculkan perilaku hidup sehat, dimana hal itu kemudian diharapkan berdampak positif bagi penduduk serta lingkungan di sana.

“Informasi ini juga akan kita sebarkan kepada masyarakat di sana, dimana target edukasi kita mencapai 20 komunitas di desa-desa yang ada di Kalimantan Timur dan Jawa Timur,” tambahnya.

Selain itu, sosialisasi terkait mitigasi bencana yang dirancanakan PMI, akan menggandeng Palang Merah Korea serta Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang juga bermitra dengan Samsung Electronics Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polri yang mendapatkan anggaran Rp58,1 triliun, masih kekurangan biaya untuk penyidikan ratusan ribu kasus yang dilaporkan setiap tahun.
Demikian disampaikan, Kepala Biro Kelembagaan Tala Srena Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono, di jakarta, Kamis (12/3)
“Hanya 36 persen dari keseluruhan kasus yang dibiayai oleh anggaran pemerintah untuk melakukan penyidikan,” kata Gatot.
Gatot menjelaskan, laporan yang masuk ke kepolisian di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai sekitar 156 ribu kasus.
Ia juga mengungkapkan, anggaran untuk tiap penyidikan kriminal bukan korupsi menurutnya masih rendah.
“Untuk kasus kriminal saja ya, bukan korupsi, kasus ringan itu Rp4 juta, kasus sedang Rp9 juta, kasus besar Rp14 juta,” jelas Gatot.
Ia mengatakan, angka tersebut masih kurang untuk biaya penyidikan. “Kasus paling ringan saja Rp4 juta, ini kurang. Contoh kasus pencurian, kalau pelakunya kabur ke Surabaya, ongkos tiket pesawat saja sudah berapa untuk ngejar ke sana,” kata dia.
Gatot mengungkapkan, keseluruhan anggaran Polri lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai.
“Anggaran untuk Polri memang Rp58,1 triliun, tapi 62 persen nya digunakan membayar gaji pegawai yang hampir 440 ribu, terdiri 423 ribu anggota Polri dan sisanya PNS Polri,” kata Gatot.
Ia menjelaskan sebanyak 11 persen anggaran digunakan untuk belanja modal pembangunan, dan 27 persen lainnya digunakan belanja barang.
Mengenai wacana reposisi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Gatot berpendapat lebih memilih untuk mencari akar permasalahan di tubuh Polri guna memperbaiki Korps Bhayangkara.
“Bukan mereposisi polisi di bawah kementerian, tapi mencari akar masalah,” ujar Gatot.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa kasus dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar, Raja Bonaran Situmeang kecewa dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap sanggahan (eksepsi) yang dia ajukan.
Menurutnya, untuk membuktikan eksepsi tersebut tidak benar, JPU KPK harus membeberkan dua alat bukti yang digunakan untuk menjeratnya dalam kasus suap tersebut.
“Saya kecewa terhadap tanggapan pihak jaksa KPK terhadap eksepsi yang saya ajukan pada persidangan sebelumnya. Saya menduga penetapan status tersangka terhadap saya karena ada unsur dendam,” sesal Bonaran usai sidang mendengarkan tanggapan jaksa KPK terhadap eksepsi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/03).
“Seharusnya KPK berani mengungkapkan dua alat bukti tersebut, sebelum saya disidangkan,” tegasnya.
Menanggapai keputusan pihak KPK, Bonaran pun kembali melontarkan pernyataan akan membongkar fakta sebenarnya dari kasus suap itu di muka persidangan. Namun, ketika ditanya kapan akan membongkar fakta tersebut, Bonaran enggan menjawabnya.
“Tunggu saja saatnya nanti akan saya bongkar, unsur dendam tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, dalam persidangan tanggapan perihal eksepsi terdakwa Bonaran, JPU KPK tetap bersikeras bahwa penentapan status tersangka kepada Bonaran bukan karena unsur dendam. Tetapi, murni karena dua alat bukti permulaan yang cukup, serta surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
“Kami tegaskan, dalam penentapan status tersangka terhadap Raja Bonaran Situmeang, murni karena dua alat bukti permulaan yang cukup,” tegas JPU KPK, Sigit Waseso di Pengadilan Tipikor.
Selain itu Jaksa KPK, menegaskan bahwa surat dakwaan nomor: DAK-03/24/02/2015 pada 9 Februari 2015 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.
“Surat dakwaan secara sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana terdakwa Raja Bonaran Situmeang,” jelasnya
Oleh karena itu, Taufiqurrahman Ruki Cs memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak dan melanjutkan persidangan.
“Kami memohon kepada majelis hakim agar memutuskan menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Raja Bonaran Situmeang dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan siap memberikan penjelasan kepada DPR RI jika memang Hak Angket digulirkan oleh DPR RI.
“Ya kita jalani saja. Bukan saja siap menjelaskan, lebih dari siap,” kata Yasonna usai bertemu dengan pimpinan MPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3).  
Ia juga menyatakan, dirinya sudah menyiapkan laporan terkait dengan keputusannya kepada dua partai politik, Partai Golkar dan PPP.
“Ini saya akan ikut rapat terbatas. Nanti sudah siap semua laporannya, hari ini saya akan serahkan, laporkan kepada presiden, wakil presiden dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM,” kata Yasona yang juga politisi PDIP.

Artikel ini ditulis oleh: