Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
29 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37710

Mangkir Lagi, Polda Metro Ancam Panggil Paksa Saksi UPS

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejauh ini sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 21 saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) disejumlah sekolah di DKI Jakarta pada 2014 lalu.
Namun, hanya 12 saksi saja yang memenuhi panggilan. Jika dalam panggilan kedua tidak juga hadir, polisi bakal melakukan upaya paksa.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, penyidik memberi kesempatan para saksi yang mangkir pada panggilan pertama, untuk memenuhi panggilan kedua yang sudah dijadwalkan penyidik.
“Kami akan layangkan panggilan kedua bagi mereka yang tidak hadir, khususnya yang tanpa ada alasan kenapa tidak hadir.‎ Tentu dalam prosedur apabila panggilan kedua tidak juga dihadiri, kita akan keluarkan surat perintah membawa paksa untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Martinu kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/3).
‎Sejak dimulainya penyidikan, Senin (9/3) lalu, penyidik telah memanggil 21 orang saksi. Namun, sejauh ini, baru 12 orang saksi yang datang memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.
Dirincikan Martin, 21 orang saksi yang dipanggil itu yakni 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 9 orang perusahaan penyedia jasa, 4 orang Kepala Sekolah, 5 orang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan mantan Kasudin Dikmen 1 orang.
“Dari 21 orang saksi yang dipanggil itu‎, baru 12 orang yang hadir yaitu 2 orang dari PPK, 1 orang dari penyedia jasa, 4 orang dari pihak sekolah dan mantan Kasudin,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Proyek Terowongan Jalan Penghubung

Pekerja saat mengerjakan proyek pembangunan jalan inspeksi atau alternatif yang menghubungkan Jalan MH Thamrin dan Pejompongan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015). Jalan alternatif ini rencananya sejajar dengan rel kereta api stasiun Sudirman sebagai bagian dari fasilitas publik yang dapat bermanfaat bagi warga Jakarta. AKTUAL/MUNZIR

Wapres JK Apresiasi Golkar Dukung Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik jika Partai Golkar kubu Agung Laksono menyatakan mendukung pemerintahan Kabinet Kerja.
“Tentu kita sangat berterima kasih bahwa artinya banyak partai yang mendukung Pemerintah,” kata Wapres, usai membuka Musyawarah Nasional Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia di Kantor PLN Pusat Jakarta, Kamis (12/3).
Terkait kemungkinan jatah jabatan bagi Agung Laksono, Wapres mengatakan Pemerintah belum memikirkan sejauh itu.
“Kita tidak bicara posisi. Mendukung bukan berarti mencari posisi. Nantilah itu, jangan sekarang,” tambahnya.
Namun, di balik konflik yang melanda partai beringin itu, Wapres Kalla berharap kedua belah pihak dapat segera islah.
“Islah kan bermacam-macam, pastilah ada yang ingin mempertahankan posisi, tapi semua proses hukum harus dihormati. Islah cepat cepatlah,” ucapnya.
Sementara itu menyangkut posisi sebagai dewan penasihat, Wapres mengatakan pihaknya menolak jika Agung Laksono menawarkan posisi tersebut.
“Tidak, kami sudah berkomitmen yang (sudah menjabat) di pemerintahan tidak boleh mengurus partai lagi,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu (11/3).
Wapres menilai isyarat Partai Golkar yang akan merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat bisa saja terjadi.
“Ini bukan soal rapat-merapat, dulu juga Pak Ical selalu bertemu, berdiskusi untuk bangsa. Tidak ada perbedaannya, bahwa itu masalah keberatan ya tentu bisa terjadi,” tutur Wapres.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengeluarkan surat yang mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
“Setelah kita mendapat keputusan yang diajukan tentang Mahkamah Partai. Setelah mempelajari, mendalami, putusan Mahkamah Partai kami memutuskan seperti amar Mahkamah Partai untuk mengabulkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Lakosno jadi selektif, tidak secara total,” kata Menkumham Yasonna Laoly, Selasa (10/3).
Keputusan tersebut menurut Yasonna memperkuat surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2014 mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali dan Jakarta yang juga mengutip pasal 32 UU Parpol yang menyatakan bahwa perselisihan hasil Munas Bali dan Munas Ancol harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Datangi MPR, Yasonna Laoly Kerjasama Empat Pilar

Ketua MPR, Zulkifli Hasan menerima kedatangan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015). Keduanya membahas kerjasama antara MPR dan Kemenkum HAM untuk melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Zulkifli mengatakan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh MPR saja. Menurutnya pemerintah yakni kementerian terkait, harus bekerjasama dengan DPR demi mewujudkan bangsa Indonesia yang demokrasi. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Tim Kejari Lhokseumawe Ukur Ulang Proyek Taman Riyadhah

Banda Aceh, Aktual.co — Tim Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan pengukuran hasil pekerjaan proyek Revitalisasi Taman Riyadhah Lhokseumawe sumber dana tahun 2014 senilai Rp1 miliar. Jaksa menurunkan tim ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kamis (12/03).
Tim Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dipimpin Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Yusnar Yusuf tiba di Taman Riyadhah sekitar pukul 09.30 WIB. Di lokasi itu sudah ada tim ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Lhokseumawe, Faisal, pihak rekanan dan konsultan pengawas proyek itu.
Saat bersamaan, salah seorang pekerja tengah membongkar konstruksi di bagian tengah taman. “Kita membongkar beton (taman bunga) ini sejak kemarin. Disuruh bongkar karena tanahnya amblas,” ujar pekerja itu.
Awalnya tim ahli mengukur pagar sebelah barat Taman Riyadhah, dilanjutkan pintu pagar besi, panjang pohon hiasan (daunnya terbuat dari plastik), jalan di tengah taman, dan dimensi lainnya.
“Ada yang kurang ya,” kata Yusnar memastikan hasil pengukuran oleh tim ahli. Tim ahli pun memastikan bahwa spesifikasi itu kurang daripada data dokumen yang dimiliki kejaksaan.
“Kali ini kita menurunkan tim ahli dari Politeknik. Semua dimensi diukur untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan sudah sesuai atau tidak. Jadi nanti hasil di lapangan ini akan kita evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Faisal membenarkan pagu proyek Revitalisasi Taman Riyadhah itu Rp1 miliar. “Nilai kontraknya sekitar 980 juta lebih, saya tidak hafal angka pasti. Pekerjaan yang dilakukan rehab total taman, kecuali pagar,” kata Sekretaris BLHK ini.
“(Hasil pekerjaan proyek) ini masih tahap pemeliharaan sampai bulan Juni nanti. Uang sudah ditarik (oleh rekanan pelaksana) 90 persen, masih ada sisa 10 persen lagi karena masih pemeliharaan,” ujar Faisal.
Ditanya soal indikasi ada dimensi tertentu yang ukurannya tidak sesuai kontrak, Faisal  menyebutkan menurut pengakuan pelaksana sudah sesuai dengan spesifikasi. Namun, jika ada yang kurang, harus disesuiakan kembali.
“Yang dibongkar itu (konstruksi taman bunga) karena sudah amblas. Sebagian tembok itu patah saat dipotong pohon tempo hari. Jadi dibongkar untuk diperbaiki kembali,”pungkas Faisal.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian meminta Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengusut kasus tersebut. Pasalnya, proyek senilai Rp 1 M itu diduga tidak sesuai spesifikasi pada beberapa bagian bangunan. Bahkan, hasil rehab taman itu kurang indah dibanding sebelum direhab.

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Terus Melemah, Pemerintah Ogah Ikut ECB Longgarkan Kebijakan Moneter

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa polemik pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang menyentuh level terburuknya setelah 1998, tidak lantas membuat pemerintah mengikuti langkah European Central Bank (ECB) yang melonggarkan kebijakan moneternya.

Menurut JK, saat ini kebijakan moneter di Indonesia sudah cukup longgar. Bahkan beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) juga telah menurunkan tingkat suku bunga acuannya (BI rate) sebesar 25 basis poin.

“Sekarang kan kita sudah termasuk yang longgar (kebijakan moneter), bunga sudah diturunin, macam-macam,” kata JK di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, anjloknya nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal karena menguatnya mata uang USD.

“Ini kan efek dari luar yang paling banyak, dalam negeri juga tentu ada efeknya terhadap ekspor menurun, nilainya atau harga turun, tapi juga lebih banyak dari luar karena menguatnya dolar, karena euro juga melemah,” jelas dia.

Ia menegaskan, jika Pemerintah saat ini melonggarkan kembali kebijakan moneter maka akan berpengaruh terhadap meroketnya angka inflasi.

“Ya kalau dilonggarin nanti terus inflasi lagi, lebih bahaya lagi. Itukan Eropa, kita tidak usah ikut, beda mereka malah krisis, itu hanya untuk Yunani,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...37,70937,71037,711...43,124Halaman 37,710 dari 43,124

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya