Jakarta, Aktual.co — Langkah kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang akan melaporkan kubu Agung Laksono ke Bareskrim, Mabes Polri terkait adanya dugaan pemalsuan surat mandat yang dilakukan Munas Ancol dinilai sebagai sikap tidak legowo.
Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Leo Nababan ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (12/3).
“Aburizal ini harusnya legowo, jangan main laporkan ke Bareskrim soal pemalsuan surat mandat, ini kan masalah internal,” kata Leo.
Ia mengatakan bahwa tidak ada  pemalsuan dokumen surat mandat seperti yang ditudingkan oleh kubu Ical.
Lagipula, kata Leo, ini kan urusan internal, ibarat anak jual sapi, masa bapaknya langsung laporkan ke polisi.
“Sudahlah, mendingan Aburizal ini duduk bersama kita susun kepengurusan supaya bisa cepat kita daftarkan ke kemekumham. Kalaupun dia tidak mau, ya sudah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono hari ini. Namun, pertemuan dirinya dengan Agung dalam kapasitas sebagai Ketua MPR RI, sehingga pertemuan itu merupakan hal yang biasa saja.
“Kalau MPR itu kan terima tamu boleh dari kelompok golongan manapun. MPR itu kan politik kebangsaan, siapapun anak bangsa boleh datang, harus kita terima,” ucap Zulkifli yang juga selaku Ketua MPR kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/3).
Dikatakan Zulkifli pertemuannya dengan Agung bukanlah yang pertama kali. Agung juga pernah beberapa kali menyambangi pimpinan MPR sebelum diakui sebagai Ketum Golkar oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Kan saya juga dulu sempat terima pak Agung kan. Diterima. Ketemu (pimpinan) DPR waktu itu juga enggak masalah,” ucapnya.
Lebih lanjut, ketika disinggung apakah safari politik yang dilakukan kubu Agung Laksono untuk mengajak PAN masuk dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)?. Zulkifli hanya mengatakan, PAN dalam posisi mendukung pemerintah bila memang memiliki program yang pro rakyat.
“Jangan manas-manasin lah. Koalisi berjalan dengan biasa. pemerintah kita mendukung penuh, kalau kebijakanya itu pro rakyat. kalau misalnya tidak kita kritik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) teruskan melakukan penyelidikan kasus dugaan penerimaan hadiah menyangkut pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah (DGI), dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian saham PT Garuda yang menjerat Muhammad Nazaruddin.
Kali ini KPK memanggil dua saksi yang dianggap mempunyai informasi mengenai kasus tersebut. Dua saksi yang dipanggil KPK yakni Direktur PT Yorisda Abadi, Sabrina serta satu orang dari pihak swasta, Bayu Wijokongko.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNZ (M Nazaruddin),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Kamis (12/3).
Seperti diketahui, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin sudah menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kasus ini, KPK menemukan beberapa bukti kuat untuk menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka.
Setelah ditelisik, suami Neneng Sri Wahyuni itu diduga telah melakukan pencucian uang. Pasalnya, dia membeli saham PT Garuda Indonesia dengan hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet Sea Games 2011.
Bukan hanya itu, Nazaruddin juga menerima suap pemenangan PT DGI berupa cek Rp 4,6 miliar. Terungkapnya dugaan TPPU Nazaruddin ini lantaran keterangan Yulianis dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet.
Pada kesaksiannya, bekas Wakil Direktur Keuangan Permai itu memberikan pernyataan bahwa lima perusahaan di bawah kendali Permai Grup milik M Nazaruddin telah membeli saham PT Garuda Indonesia senilai Rp 300,8 miliar pada tahun 2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu