Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap lima saksi terkait kasus korupsi penyelanggaran ibadah haji tahun 2010-2013 di Kementerian Agama, yang telah menyeret Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka.
Lima dari saksi tersebut mempunyai latar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan satu saksi lagi dari pihak swasta. Namun, tiga PNS yang diperiksa itu tidak diketahui asal instansinya.
Adapun saksi yang diperiksa ialah Kasubag TU Setjen Kemenag Amir Ja’far, Nur Ulfa, Salbiah, Nelly Haryati dan satu dari pihak swasta Junawan.
“Iya betul. Mereka diperiksa untuk tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Kamis (12/3).
Seperti diketahui, SDA yang merupakan bekas Menag diduga telah menyelewengkan pengelolaan dana haji 2012-2013 di Kemenag, termasuk pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain.
Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dana haji yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK setahun yang lalu. Laporan masyarakat ini didukung dengan hasil kajian KPK dan data, serta informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan keterangan.
SDA disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.
Kendati demikian, bekas Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember lalu atas program ‘Payment Gateway’ negara tak mengalami kerugian sebesar Rp 32,4 miliar.
“Sudah ada laporan BPK Desember lalu yang mengatakan negara dirugikan sebesar Rp 32,4 miliar. Itu bukan kerugian negara melainkan negara menerima uang Rp 32,4 miliar,” ujarnya dia di Mabes Polri, Kamis (12/3).
Menurut Denny, hasil BPK tersebut merupakan pemasukan uang negara dan bukan kerugian negara. Apalagi, program tersebut adalah untuk memudahkan pembayaran paspor secara elektronik.
“Program ini adalah merubah pembayaran paspor dari manual melalui loket ada antre panjang menghindari pungli dan calo. Sehingga dirubah menjadi secara elektronik secara online yang kemudian bisa pake SMS banking, dan lain-lain,” kata Denny.
Untuk diketahui, hari ini Bareskrim Polri memeriksa Denny sebagai saksi sekaligus terlapor terkait kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway atau layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014, di Kementerian Hukum dan HAM. 
Dalam pemeriksaan Denny didampingi sejumlah pengacaranya. Dia datang menggunakan baju koko warna putih lengan pendek dengan motif kembang bergaris di dadanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Skadron Udara 8 Pangkalan TNI AU, Atang Sendjaja menggelar pengobatan gratis massal untuk 1.000 masyarakat di Kantor Kelurahan Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Targetnya pengobatan gratis massal diikuti 1.000 warga masyarakat yang ada di wilayah Lanud ATS,” kata Komandan Skadron Udara 8 Lanud ATS Letkol Pnb Hilman Zaeni di Kemang, Kamis (12/3).

Ia mengatakan kegiatan pengobatan gratis massal dalam rangka HUT Ke-50 Lanud ATS yang dilakukan untuk masyarakat desa yang tinggal di sekitar Lanud ATS Bogor.

“Kami sebagai abdi negara selain memberikan pengamanan, dengan HUT Emas ini kami merasa perlu untuk membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan selain memberikan pelayanan kesehatan, kesatuan TNI AU Lanud ATS berharap bisa mempererat tali silahturahim dan persaudaran dengan masyarakat.

“Di sini, kami sudah menyiapkan dokter umum dan dokter spesialis gigi untuk melayani 1.000 anggota masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat juga bisa mendapatkan obat gratis setelah melakukan pemeriksaan di dokter umum atau gigi.
Kegiatan pengobatan massal ini berlangsung berkat bantuan Fakultas Kedokteran UNPAD, KBST Bandung, Terano Club Bandung, Wings Food, instansi pemerintah dan lainnya.

“Instansi kesehatan TNI AU Rumkit dan Lakes gigi dan mulut juga ikut serta dalam kegiatan ini,” katanya.

Kegiatan pengobatan massal berlangsung satu hari, tetapi rangkaian kegiatan HUT Ke-50 Skadron 8 Lanud ATS masih berlangsung pada Minggu 22 Maret 2015 dengan menggelar lomba mewarnai tingkat TK dan SD di Markas Skadron 8 Lanud ATS.

“Targetnya 1.000 peserta dan sang juara akan mendapatkan hadiah gratis ikut terbang dengan pesawat helikopter milik TNI AU,” katanya.

Pada 23 April 2015, kata dia, Lanud ATS akan menggelar ‘Tablig Akbar’ dan acara puncak HUT Skadron 8 Lanud ATS siap menggelar fun bike dengan 2.000 peserta.

“Intinya kami tetap melibatkan warga di sekitar Lanud ATS, silaturahim yang baik bisa menciptakan hubungan yang baik antara warga dengan TNI. TNI milik rakyat bukan rakyat milik TNI,” katanya.

Sementara itu, Enco, warga Kampung Sawah, mengatakan sangat berterima kasih kepada Lanud ATS yang telah memberikan pengobatan gratis.

“Terima kasih Lanud ATS,” katanya seraya berharap pengobatan gratis bisa terus dilakukan untuk membantu masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan, dua tersangka baru terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK tahun 2010 lalu, masih buron.
Dalam kasus ini, sudah ada empat tersangka yakni Bambang Widjojanto, Zulfahmi Arsyad, serta S dan P.
Meski begitu, Budi mengungkapkan, bahwa dua tersangka baru yakni S dan P kini berstatus buron.”S dan P itu bukan pengacara. Keduanya masih dalam pengejaran,” kata Budi di Mabes Polri, Kamis (12/3).
Budi Waseso juga kembali menegaskan kasus Bambang bukan dihentikan melainkan ditunda untuk melengkapi berkas, saksi atau bukti lain sebagai tambahan. “Saat ini sudah 95 persen, lima persennya lagi tinggal penyerahan ke Kejaksaan.”
Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.
Selain BW, penyidik sudah menetapkan tiga tersanka lainnya. Sebelum BW penyidik sudah menetapkan tersangka pada Zulfahmi Arsyad yang merupakan kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. Kemudian menyusul, dua tersagka yang lainnya berinisial S dan P.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu