Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyebut, kasus korupsi proyek ‘Payment Gateway’ yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bakal menyeret banyak tersangka.
“Calon tersangkanya lebih dari satu orang, tapi memang saat ini belum ada penetapan tersangka. Memang kemungkinan tersangka lebih dari satu,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Kamis (12/3).
Terlebih saat ini, sambung Budi Waseso, kepolisan sudah mengantongi kerugian negara dalam kasus tersebut berdasarkan hasil audit BPK. “Positif ada kerugian negara dari hasil audit BPK.”
Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan penyelidikan pada kasus ini sudah dilakukan sejak Desember 2014.
“Ini berawal dari adanya hasil audit BPK terhadap sebuah kegiatan di Kementrian Hukum dan HAM yang menggunakan anggaran negara. Hasil auditnya memang ada kerugian negara,” kata Ronny.
Ronny melanjutkan hasil audit itu ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada orang-orang di lingkungaan Kementrian Hukum dan HAM pengusaha swasta, dan dari dokumen-dokumen itu disimpulkan ada pidana korupsi, dan dibuatkan laporan polisi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Hadi Poernomo.
Hadi Poernomo bakal diperiksa ‎sebagai tersangka kasus korupsi pajak Bank BCA. Pemanggilan Hadi ini merupakan kedua kalinya yang sebelumnya mangkir dari panggilan KPK.
“Penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada HP sebagai tersangka,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (12/3).
Namun berdasarkan pantauan di lapangan, Hadi Poernomo belum terlihat hadir di KPK. Belum jelas apakah Hadi akan memenuhi panggilan penyidik atau kembali mangkir.
Dalam kasus ini, Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai bekas Dirjen Pajak. Saat menjabat Dirjen Pajak, Hadi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pajak Bank BCA.
Saat itu, Hadi memenuhi permohonan Bank BCA untuk menihilkan beban pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 375 miliar pada tahun 2003. Karena ulah Hadi, negara tak mendapatkan penerimaan. Diduga ada kongkalikong antara Hadi dan pihak Bank BCA.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kubu Zulkifli Hasan menyayangkan mundurnya Tjatur Sapto Edy sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Kata tim sukses Zulkifli Hasan, Viva Yoga Mauladi, pasca Kongres PAN IV di Bali, tidak ada lagi  kubu-kubuan yang terjadi dalam PAN. Sebagaimana diketahui, Tjatur merupakan tim sukses dari Hatta Rajasa.
“Saya sayangkan kenapa Mas Tjatur mundur hanya karena persoalan kongres. Karena Mas Tjatur kan termasuk kader yang potensial. Tidak usah mundur hanya karena persoalan kongres,” kata Viva di Jakarta, Kamis (12/3).
Dia mengatakan kongres telah usai, dan kini saatnya seluruh kader untuk bersatu kembali. “Tidak ada lagi kubu-kubuan,” imbuhnya. Apalagi, sambung Viva, Zulkifli Hasan telah menegaskan bakal menyatukan seluruh kekuatan partai, termasuk dalam kepengurusannya.
Menurut tim sukses Zulkifli Hasan saat Kongres ini, tidak ada keretakan di internal pasca pelaksanaan forum tertinggi partai tersebut. Dia menegaskan apabila ada informasi yang menyebut kader PAN di tingkat bawah bergejolak dan masih terbawa kubu Zulkifli dan kubu Hatta, adalah salah besar. Tidak ada friksi di internal partai mengingat tingkat kesadaran partai berlambang matahari itu sudah sangat baik.
“Mereka menyadari kongres bagian dari proses seleksi. Jadi setelah usai, mereka pulang ke kabupatennya, sama-sama,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisis Budi Waseso mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek ‘Payment Gateway’ ditemukan adanya kerugian uang negara.
“Positif ada kerugian negara dari hasil audit BPK,” kata Budi di Mabes Polri, Kamis (12/3).
Namun demikian, Budi belum bisa melanjelaskan soal temuan kerugian negara itu. Terlebih saat ini pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Denny Indrayana.
Denny bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gatewaye atau layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang diluncurkan Juli 2014, di Kementerian Hukum dan HAM. Pemanggilan Denny ini untuk kedua kalinya oleh Bareskrim.
“Pengacaranya konfirmasi datang tapi belum tahu jam berapa,” kata Budi Waseso.
Untuk diketahui BPK telah merampungkan hasil audit investigasi terkait payment gateway di Kemenkum HAM pada 2014. 
“Kami sudah lakukan audit terhadap payment gateway dan sudah dilakukan,” ujar Kepala BPK, Harry Azhar Azis, di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (11/3).
Dia mengatakan, audit itu pun sudah diserahkan pihaknya ke Kepolisian. “Kepolisian sudah meminta audit itu, dan sudah kita serahkan,” kata dia.
Seperti diketahui kasus yang diduga menjerat mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana ini bermula dari laporan seorang bernama Andi Syamsul Bahri ke Bareskrim Polri, Selasa (10/1) lalu. Dalam laporan LP/166/2015/Bareskrim, Denny dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Wamenkum.
Denny disangkakan pasal 2 jo pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini Bareskrim telah memintai keterangan 20 saksi dari lingkup Kementerian Hukum dan HAM, pihak Kementerian Keuangan, serta pihak swasta. Salah satu saksi tersebut adalah Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Amir diperiksa pertengahan Februari lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu