Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri masih mempelajari laporan kuasa hukum perwakilan anggota DPRD DKI, Razman Nasution yang telah melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.
“Laporannya sudah kemarin, dan laporan sudah kami terima. Selanjutnya akan dipelajari dulu, apakah ada pelanggaran pidana atau tidak,” kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto, Kamis (12/3).
Untuk tahapan selanjutnya, sambung Rikwanto yakni penyidik akan memeriksa pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan berbagai barang bukti yang mendukung laporan Razman itu.
Diketahui Razman melaporkan Ahok ke Bareskrim dengan tuduhan fitnah soal adanya dana siluman dan mencemarkan nama baik Pasal 310, 311 KUHP dan pasal 207 KUHP ancaman hukuman 4 tahun. Termasuk kena UU ITE. Razman menyebutkan beberapa barang bukti yang dilampirkan yakni print out dari beberapa media berisi pernyataan Ahok soal dana siluman. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  “Fa’tabiru ya ulil abshor, yang artinya “perhatikanlah wahai yang orang-orang yang memiliki mata hati dengan apa yang terjadi,”. 
Ayat Al Quran tersebut ditujukan untuk menyindir Menteri Hukum dengan HAM, Yasona Laoly yang telah membuat keputusan, yang berakibat terpecahnya partai politik seperti PPP dan Partai Golkar
“Komentar saya, fa tabiru ya ulil abshor,” kata Ketua Fraksi PPP, Hazrul Azwar saat dihubungi terkait keputusan Yasona, Jakarta, Kamis (12/3).
Ayat Al Quran itu, kata dia, sangat lengkap dan maknanya bisa bermacam-macam.
“Jadi jangan diterjemahkan secara tertulis, terjemahkan secara tidak tertulis. Tidak hanya sekedar memperhatikan saja, tapi ada tindakan selanjutnya,” kata Hazrul.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyebut, kasus korupsi proyek ‘Payment Gateway’ yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bakal menyeret banyak tersangka.
“Calon tersangkanya lebih dari satu orang, tapi memang saat ini belum ada penetapan tersangka. Memang kemungkinan tersangka lebih dari satu,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Kamis (12/3).
Terlebih saat ini, sambung Budi Waseso, kepolisan sudah mengantongi kerugian negara dalam kasus tersebut berdasarkan hasil audit BPK. “Positif ada kerugian negara dari hasil audit BPK.”
Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan penyelidikan pada kasus ini sudah dilakukan sejak Desember 2014.
“Ini berawal dari adanya hasil audit BPK terhadap sebuah kegiatan di Kementrian Hukum dan HAM yang menggunakan anggaran negara. Hasil auditnya memang ada kerugian negara,” kata Ronny.
Ronny melanjutkan hasil audit itu ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pada orang-orang di lingkungaan Kementrian Hukum dan HAM pengusaha swasta, dan dari dokumen-dokumen itu disimpulkan ada pidana korupsi, dan dibuatkan laporan polisi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu