Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan perbaikan terkait dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja KPK.
Kinerja KPK yang tak sesuai Standart Operation Procedure (SOP) menunjukan  adanya keharusan untuk menemukan orang-orang yang betul-betul mau menerapkan SOP dengan baik.
“Terkait dengan itu melahirkan dampak ganda secara bersamaan,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Rabu (11/3).
Dampak pertama adalah kredibilitas KPK terjaga, dengan demikian (dampak kedua) tak ada pilihan bagi orang lain kecuali mempercayai KPK secara sungguh-sungguh.
Menurutnya, dua dampak ganda dari ketaatan terhadap prosedur yang KPK buat sendiri. Artinya, bagus ke dalam dan bagus keluar, dan itu menjadi harapan yang terjadi di KPK.
Diketahui, BPK RI merekomendasikan KPK untuk menyempurnakan arsitektur prosedur kerja KPK yang komprehensif dan selaras yang meliputi aspek perencanaan, pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta aspek legalitasnya dengan memperhatikan perlunya SOP yang detail yang dapat menjamin standardisasi output dan kontinuitas penanganan fungsi penindakan.
Hal itu tertuang dalam data Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan fungsi KPK tahun 2009 S/D 2011 dengan Nomor 115/HP/XIV/12/2013 Tanggal 23 Desember 2013.
Selain itu, BPK berkomentar keras terhadap SOP Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan persepsi yang berbeda.
“KPK membutuhkan fleksibilitas dengan kombinasi kecepatan dan kerahasiaan, dan karakteristik inilah yang harus diakomodir dan dijelaskan dalam SOP sampai pada suatu rentang detail tertentu,” bunyi komentar BPK dalam data auditnya yang didapat Aktual.co.
BPK juga menyatakan bahwa KPK tidak harus kaku dan fleksibel dalam sebuah organisasi guna menjaga standardisasi kualitas output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, KPK diharapkan dapat mengantisipasi dan mengakomodir karakteristik organisasi dalam detail SOP, sehingga pihak lain tidak memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan suatu proses.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Arqam Azikin mengatakan, jika nantinya kubu AL disahkan Menkumham, maka otomatis AL dan jajaran pengurusnya yang resmi menjalankan mekanisme organisasi partai Golkar dari DPP hingga DPD di kabupaten dan kota.
“Juga secara langsung akan berpengaruh pada konstalasi politik nasional sehingga dapat terjadi instabilitas politik, sebab AL akan mengeluarkan Golkar dari koalisi KMP dan akan menaikkan posisi AL sebagai penentu proses politik di parlemen dan kabinet Jokowi-JK,” kata Arqam Azikin kepada Aktual.co, Rabu (11/3). Arqam Azikin melanjutkan, kondisi ini tentu membuka peluang bagi ARB untuk membentuk partai baru. Karena secara politik ARB masih bisa diperhitungkan dalam kancah politik 2019. Namun sebelum terjadi kisruh lebih jauh terutama pada tingkatan DPD di daerah dan kota. Kedua kubu semestinya saling memahami posisi masing-masing untuk mau membesarkan dan mensolidkan partai Golkar hingga ke kabupaten kota.
“Jalan kompromi masih terbuka, apa lagi dalam menghadapi proses pilkada nantinya,” tutup Arqam.

Artikel ini ditulis oleh: