Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
29 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37725

Rupiah Sentuh Rp13.200, BI: Masih dalam Kondisi Aman

Jakarta, Aktual.co —   Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan, secara umum nilai tukar rupiah sampai saat ini masih dalam posisi yang cukup aman.

“Kami ingin sampaikan secara umum, kami melihat itu masih dalam kondisi aman,” kata Agus Martowardojo setelah rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

BI bersama OJK dan para menteri ekonomi dipanggil Presiden untuk berkoordinasi terkait perkembangan ekonomi global dan pelemahan kurs.

Agus mengatakan, pada intinya BI akan selalu berada dan memantau pasar agar volatilitas tidak tinggi.

“Kami ingin itu tetap di batas yang dapat diterima. Apabila volatilitas tinggi kami akan masuk untuk memastikan tetap terjaga,” katanya.

Ia menilai perkembangan ekonomi global ditambah dengan kondisi domestik khususnya pasar valas Indonesia sudah membuat nilai tukar rupiah (year to date) terdepresiasi hingga 5,7 persen.

Namun, kata dia, jika dilihat secara seimbang, Indonesia bersama dengan berkembang utama lain seperti Brasil, Turki, India, dan Afrika Selatan justru banyak disoroti.

“Kita selalu dilihat, kalau rupiah terdepresiasi 5,7 persen, Brasil riilnya terdepresiasi 16,7 persen, Turki 13 persen. Kondisi yang terjadi di Indonesia tidak sebesar depresiasi negara berkembang utama,” katanya.

Agus menambahkan, di kawasan ASEAN, Indonesia juga tidak mengalami hal yang lebih buruk dibandingkan nilai tukar mata uang negara tetangga bahkan misalnya Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura yang juga mengalami tekanan.

Bahkan mata uang Australia dan Selandia Baru juga terdepresiasi lebih besar dari mata uang rupiah.

BI sendiri kata Agus akan mewaspadai inflasi dan transaksi berjalan.

“BI akan memastikan inflasi terkendali dan transaksi berjalan sehat,” katanya.

Pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki transaksi berjalan termasuk komitmen untuk merealisasikan APBN, hingga meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai APBN.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pertina Keluhkan Berkurangnya Dana Penyelenggaraan Presiden Cup 2015

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), Reza Ali, mengeluhkan anggaran dana yang diberikan pemerintah, untuk menyelenggarakan kejuaraan Presiden Cup 2015, yang akan diikuti oleh 25 negara.

Dijelaskan Reza Ali, anggaran untuk penyelenggaraan Presiden Cup tahun ini, bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kejuaraan yang sama ditahun sebelumnya, lebih kecil.

“Pada 2-3 tahun lalu, anggaran kami Rp10 miliar, tahun ini hanya Rp6,9 miliar, itupun setelah diverifikasi kembali, dan surat ke presiden sudah dikirim lima hari yang lalu dan belum mendapat respon,” keluh Reza kepada Menpora Imam Nahrawi di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Turnamen Presiden Cup, rencananya akan diselenggarakan di Palembang pada 19-25 April 2015 mendatang.

Mendengar hal tersebut, Menpora asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, malah menyalahkan Pertina yang tidak dari jauh-jauh hari berkirim surat ke Presiden Joko Widodo.

“Bagaimanapun, proses formal harus dilalui, meskipun proses informal kita jalan terus,” kata Menpora.

Sebagai wakil pemerintah, Menpora seharusnya tidak menyalahkan Pertina terkait dengan pengiriman surat ke Presiden. Justru sebaliknya, Menpora asal Jawa Timur ini, harusnya memberikan dorongan semangat agar Pertina sukses menyelenggarakan Presiden Cup dan mendorong olahraga Indonesia untuk lebih baik lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Chong Wei Berharap Tampil di Olimpiade 2016

Jakarta, Aktual.co — Pebulutangkis andalan Malaysia, Lee Chong Wei, berharap dirinya akan dapat menggikuti Olimpiade 2016, menyusul pengumuman bahwa persidangannya akan dilangsungkan pada bulan depan.

“Mudah-mudahan ini akan segera berakhir… Saya menantikan berita positif. Periode kualifikasi Olimpiade dimulai pada 1 Mei dan saya berharap dapat mengikutinya,” demikian ucapannya seperti dikutip surat kabar Star, Rabu (11/3).

Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia mengatakan bahwa, persidangan Lee akan dilangsungkan di Amsterdam pada 11 April, di mana pengacara sang atlet akan mengajukan sejumlah dokumen kepada panel Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang berisi tiga orang.

Lee memenangi medali perak Olimpiade keduanya di London pada 2012 setelah menjalani pertarungan berat dengan seteru abadinya Lin Dan.

Lee, yang merupakan salah satu atlet papan atas Malaysia, berharap dapat meneruskan rivalitasnya dengan dua pebulutangkis Tiongkok Lin Dan serta Chen Long, ketika ia berupaya untuk memenangi medali emas Olimpiade untuk pertama kalinya bagi Malaysia.

Lee sebelumnya telah menyuarakan kecemasan bahwa ia tidak akan pernah merealisasikan mimpinya untuk menjadi juara dunia dan Olimpiade.

Meski selama bertahun-tahun telah memuncaki daftar peringkat pebulutangkis dan mencapai lima final kejuaraan dunia dan Olimpide, ayah satu anak ini belum pernah memenangi dua gelar utama cabang olahraga bulu tangkis.

Lee diskors dari kompetisi setelah diinformasikan oleh BWF pada Oktober bahwa ia gagal melewati uji obat-obatan pada kejuaraan dunia tahun lalu. Ia menghadapapi skors maksimal dua tahun jika dinyatakan bersalah.

Lee menyebut skors yang diterimanya sebagai sesuatu yang membuatnya sedih. “Lima bulan terakhir begitu sulit. Saya masih kesulitan menghadapi fakta bahwa saya gagal menjalani tes doping. Penantian (persidangan) telah mengikis mental,” ucapnya.

Lee terbukti positif untuk obat anti radang dexamethasone yang dilarang pada Kejuaraan Dunia Agustus silam di Kopenhagen, di mana ia kalah dari Chen di final.

Lee (32) yang berkata bahwa dirinya menerima dexamethasone saat menjalani perawatan batang sel untuk cedera paha pada Juli silam, mengungkapkan bahwa ia akan pensiun jika dirinya diskors dua tahun.

Peringkat Lee merosot ke urutan ketiga dunia sejak ia diskors, sedangkan rivalnya Chen kini menghuni peringkat pertama.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Ekuador Kecam Sanksi AS Atas Venezuela

Jakarta, Aktual.co — Presiden Ekuador, Rafael Correa, mengecam Pemerintah Amerika Serikat, karena memasukkan Venezuela ke dalam daftar “ancaman keamanan nasional” dan memberlakukan sanksi atas tujuh pejabat Venezuela, berkaitan dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Instruksi eksekutif (Presiden AS Barack) Obama mengerikan … Ini adalah upaya tidak sah yang jelas dan nyata untuk merusak kestabilan,” kata pemimpin Ekuador itu di akun Twitternya, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Rabu (11/3).

Pada Senin pagi (9/3) waktu setempat, Presiden AS Barack Obama menandatangani instruksi eksekutif yang memberlakukan sanksi tambahan atas tujuh mantan dan pejabat saat ini di Venezuela sehubungan dengan dugaan korupsi dan pelecehan hak asasi manusia.

Perintah tersebut melarang pejabat Venezuela itu –yang semuanya adalah mantan dan bagian dari aparat keamanan saat ini– memasuki Amerika Serikat, membekukan aset yang mungkin mereka miliki di sana dan melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka.

Obama juga mengumumkan “keadaan darurat” pada Senin, dengan alasan situasi di Venezuela merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan AS akan melakukan “tindakan lebih lanjut” yang berkaitan dengan Venezuela.

Itu adalah babak sanksi ketiga yang dijatuhkan oleh Washington atas para pejabat Caracas dalam waktu kurang dari empat bulan.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menanggapi dengan mengatakan tindakan AS tersebut “dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahnya”.

Kementerian Luar Negeri Venezuela juga telah memanggil diplomat seniornya di AS untuk konsultasi “segera” setetelah pengumuman Presiden Obama itu.

Saat menyampaikan solidaritasnya buat Venezuela dan kembali menyampaikan penolakan terhadap “setiap upaya untuk merusak kestabilan demokratis luar negeri” di negeri tersebut, Pemerintah Ekuador menyatakan Ekuador menganggap pernyataan Pemerintah AS sebagai “resiko serius terhadap perdamaian dan demokrasi di Wilayah Amerika Latin”.

Kementerian Luar Negeri Ekuador telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk “dengan keras menolak perintah eksekutif Obama sebab itu adalah serangan yang tak bisa diterima terhadap kedaulatan Republik Bolivia Venezuela”.

Artikel ini ditulis oleh:

Sempat Buron, Bareskrim Polri Tangkap Mantan Gubernur Maluku Utara

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, Rabu (11/3) malam.
Thaib ditangkap terkait kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara tahun 2004.
Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigjen Pol Ahmad Wiyagus mengatakan bahwa Thaib Armaiyn berhasil ditangkap di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu malam.
“Mantan Gubernur Maluku (Thayib Armayin), buron kasus korupsi ditangkap di Cempaka Putih. Saat ini sedang dalam perjalanan ke Bareskrim,” singkat Wiyagus dalam pesan singkatnya kepada wartawan.
Thaib ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri sesuai surat nomor :S Pgl/1040/2012/TIPDIKOR.
Sebelum Thaib, sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka diantaranya, Rusli Zainal (mantan Karo Keuangan), Jony Nurmidin (mantan Karo Keuangan), Rurmala A Rahman (mantan bendahara), dan Rahim Abdurahman (mantan bendahara). Di antara pejabat tersebut, Rusli Zainal bahkan sudah menjalani persidangan dan divonis 1 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Masyarakat Aceh Pesimis Jokowi Rampungkan RPP Migas

Banda Aceh, Aktual.co — Masyarakat Aceh pesimis terhadap janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Aceh khususnya janji tentang RPP Migas yang dinyatakan selesai dalam sepekan.

“Pernyataan presiden Jokowi tentang RPP Migas itu harus ditindaklanjuti oleh Mendagri, Menkeu, dan Menteri ESDM secepatnya. Jika presiden tidak mengawal janji itu, maka dipastikan RPP Migas sebagai turunan UUPA tidak akan selesai dalam sepekan sesuai janji presiden,” sebut aktivis sosial di Lhokseumawe, Saifuddin Irhas kepada Aktual.co, Rabu (11/3).

Disebutkan, presiden harus mengawal janji tersebut, sehingga seluruh janji yang diungkapkan di Aceh segera terealisasi. Setidaknya, ketika berkunjung ke Aceh, Jokowi berjanji menyelesaikan RPP Migas dalam sepekan, memperpanjang run way bandara di seluruh Aceh, membangun jalan tol dari Aceh hingga Lampung, serta menyelesaikan seluruh pembangunan waduk di Aceh Utara dan Sabang.

Pengamat politik dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Rizwan Haji Ali, menyatakan janji Jokowi merupakan kalimat standar yang digunakan pejabat ketika berkunjung ke Aceh.

“Janji pemerintah Indonesia itu tertuang dalam MoU Helsinki, dalam UU Pemerintah Aceh juga, namun buktinya realisasi turunan UUPA itu tetap lambat,” tegasnya.

Dia berharap, janji Jokowi bisa dibuktinya secepat mungkin. Sehingga, rakyat Aceh bisa melihat komitmen Jokowi terhadap perdamaian Aceh.

“Jika tidak direalisasikan sesuai janji, maka Jokowi sama dengan SBY yang selalu berjanji segera menyelesaikan turunan UUPA namun sampai akhir masa jabatan belum merampungkan turunan UUPA tersebut,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...37,72437,72537,726...43,125Halaman 37,725 dari 43,125

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya