Jakarta, Aktual.co — Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang menekankan keberpihakannya terhadap kubu Agung Laksono atas perselisihan dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar, terus menuai kritik.
Pengamat politik Reform Institute, Yudi Latif, menilai langkah yang diambil oleh Menkumham sangatlah prematur.
“Memang saya kira putusan Menkum HAM terlalu prematur, karena Mahkamah Partai Golkar sendiri kan tidak mayoritas memberikan suara ke  kubu Agung, 50-50,” kata Yudi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
Yudi menyebut, dengan keberpihakan  Menkuham kepada Agung Laksono, mau tidak mau akan mengganggu proses konsolidasi pemerintahan saat ini dengan koalisi merah putih (KMP). Hal itu akan memecah dukungan politik dan menyulitkan posisi Jokowi nantinya.
“Dengan begitu KMP yang tadinya bersedia untuk mendukung APBN-P dan lainnya, mereka tentunya akan merasa keputusan Menkum HAM ini cenderung bias terhadap kepentingan kubu tertentu,”
“Harusnya menunggu proses-proses hukum yang belum selesai, toh selama ini tidak ada implikasi apa-apa terhadap stabilitas pemerintahan terhadap pertikaian kedua kubu ini,” tandas Yudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Putri sulung mantan Presiden RI, KH Abdurahman Wahid,  Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid menolak tawaran Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Soetrisno Bachir (SB) untuk menjadi kader PAN.
Kata Yenny, permintaan kepada dirinya tidak hanya dari PAN, tapi juga dari 8 partai politik.
“Jadi begini, saya memang diminta masuk ke PAN oleh Pak SB dan ada 8 partai yang memang minta saya masuk ke struktur mereka, dan rata-rata posisinya ketua umum. Semua saya tolak,” kata Yenny di Jakarta, Rabu (11/3).
Dirinya beralasan, saat ini sedang fokus pada politik kebangsaan. “Karena saat ini saya non partai dan saya fokus ke politik kebangsaan,” kata Yenny Wahid.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menegaskan bahwa kasus para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang sudah masuk tahap penyidikan tetap akan dilanjutkan, namun ditunda untuk sementara.
“Kasus AS dan BW tetap dilanjutkan, karena tak ada alasan hukum untuk menghentikan penyidikan (SP3), namun ditunda hingga situasi menjadi kondusif kembali,” katanya dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/3) malam.
Menurut dia, penundaan proses hukum tersebut bisa memakan waktu satu hingga dua bulan hingga situasi menjadi kondusif. “Penundaan itu bisa satu atau dua bulan, tapi bukan menghentikan (proses hukum),” katanya Dengan demikian, Badrodin membantah adanya kesepakatan antara pihaknya, Plt Ketua KPK, dan Jaksa Agung untuk menghentikan pemeriksaan kasus pimpinan KPK nonaktif dan pegawai KPK yang ditangani Bareskrim.
Pada Rabu, BW menyambangi Bareskrim Polri. Namun bukan untuk diperiksa oleh penyidik, tetapi untuk menyerahkan surat yang dibuat Plt KPK Taufiequrachman Ruki, padahal ia dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka Zulfahmi Arsyad.
Surat yang dimaksud adalah surat yang dibuat Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang berisi permintaan agar pemeriksaan para pimpinan KPK nonaktif dan para pegawai KPK dihentikan. Hal ini, menurut BW, merujuk pada kesepakatan pembicaraan pimpinan KPK dengan pimpinan Polri dan Jaksa Agung.
Menurut BW, hasil pembicaraan ketiganya didasari atas permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin agar kriminalisasi pimpinan KPK dihentikan.
Permintaan presiden itu, katanya, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Praktikno. Dengan surat itu, BW mengklaim bahwa penyidik tidak berhak memeriksanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Made Soekarwo mengaku tidak mengetahui jika pemberian izin operasional PT Indokliring Internasional milik PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan hasil korupsi.
Dia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu jika salah satu tersangka dalam kasus tersebut,  yakni M Binar Sherman Wibowo telah menerima sejumlah uang untuk memuluskan pemberian izin tersebut.
“Saya tidak paham. Saya hanya mantan Direktur,” ujar Made kepada Aktual.co, di pelataran gedung KPK, Rabu (11/3).
Seperti diwartakan sebelumnya, terkait kasus suap pemberian izin operasional PT  Indokliring Internasional ini, KPK telah memeriksa empat saksi yang dianggap mempunyai informasi.
Selain Made, ketiga saksi lainnya yakni Managing Partner Vibiz Group Kristanto Nugroho, mantan Sekretaris Bappebti Robert James Bintaryo dan mantan Kepala Bappebti Syahrul Raja Sampoernajaya. Mereka diperiksa untuk tersangka Hasan Widjaja (HW).
Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Made,dirinya ditanya beberapa pertanyaan. Namun dia tidak menyebutkan apa saja pertanyaan yang dilayangkan penyidik KPK.
“Nggak ditanya macam-macam. Hanya beberapa saja,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby