Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya menargetkan daftar isian penyelenggaraan anggaran untuk APBN Perubahan 2015 selesai pada pekan depan.

“Target kami DIPA itu di pertengahan bulan ini, pekan depan itu sudah selesai,” kata Bambang usai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (11/3).

Dia menyebutkan, hingga rapat kabinet yang terakhir, tinggal lima kementerian dan lembaga Pemerintah non kementerian yang belum menyelesaikan DIPA APBNP 2015 ke Kemenkeu.

“Waktu sidang kabinet pekan lalu itu sudah 50 dari 55 K/L yang DIPA-nya sudah hampir selesai,” tambahnya.

Terkait penyerapan anggaran, di kuartal pertama 2015 ini masih rendah. Hal itu disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 baru disahkan pada akhir Februari lalu.

“Setelah DIPA itu keluar, proses lelang untuk proyek yang akan diselesaikan tahun ini harus tuntas pada akhir Maret,” katanya.

Dalam rapat terkait APBN di Istana Wakil Presiden tersebut, Bambang mengatakan pihaknya memastikan bagaimana supaya penerimaan negara tercapai serta kegiatan belanja tepat waktu.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah akan berupaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada angka 5,7 persen.

“Kita kan punya target, nah bagaimana itu kita upayakan dicapai. Langkah kita selalu saja agresif dan hati-hati, artinya agresif tetapi tetap harus berhati-hati,” kata Wapres.

Wapres menjelaskan langkah Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dengan memperbaiki investasi, infrastruktur serta membuka peluang usaha yang lebih baik.

“Langkah berikutnya ya kemudian bagaimana penerimaan negara menjadi lebih baik, pajak lebih banyak,” ujar Wapres.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia mengumumkan telah melakukan pengesahan Konvensi Istanbul untuk menerapkan ATA Carnet dan CPD Carnet System sejak 15 Februari 2015.

“Sistem ATA Carnet dan CPD Carnet sebagai alternatif prosedur impor sementara dalam jangka waktu tertentu yang lebih sederhana, cepat dibandingkan dengan prosedur yang berlaku saat ini,” kata Wakil Direktur Perusahaan Multilateral Direktorat Jenderal Bea Cukai, Imik Eko Putro, di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia mengatakan kedua dokumen tersebut berstandar internasional dan berfungsi layaknya paspor sebagai pengganti dokumen pabean nasional.

Dokumen ATA Carnet berfungsi sebagai dokumen impor dan ekspor sementara yang dimaksudkan untuk barang-barang dengan keperluan pameran, alat profesional, pendidikan, keperluan pribadi wisatawan, keperluan pribadi olahraga dan untuk tujuan kemanusiaan.

Sedangkan dokumen CPD Carnet berfungsi sebagai dokumen impor dan ekspor sementara untuk sarana pengangkutan tujuan komersil dan pribadi.

“Kedua dokumen tersebut berlaku untuk satu tahun, untuk CPD Carnet dapat diperpanjang jika masa berlakunya sudah habis, namun untuk ATA Carnet tidak dapat diperpanjang,” kata Imik.

Ia mengatakan sistem ini dapat dilakukan jika kedua negara memilki NIGA ( National Issuing and Guaranteeing Association) atau lembaga penerbit dan penjamin carnet.

Di Indonesia, lembaga yang menjadi NIGA untuk ATA Carnet adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sementara untuk CPD Carnet dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Sistem ini telah digunakan oleh lebih dari 60 negara di dunia, pengimplemntasian sistem ini tidak hanya akan memberikan fasilitas kepada pihak luar yang ingin masuk ke Indonesia, melainkan masyarakat Indonesia yang ingin memanfaatkan sistem ini untuk berkegiatan di luar negeri.

Pengesahan konvensi ini dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2014 tentang Pengesahan “Convention on Temporary Admission”.

Konvensi ini mulai berlaku tiga bulan setelah pemerintah Indonesia menyampaikan kepada Depository di sekretariat World Customs Organization pada 17 November 2014.

Sementara itu implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet pada 15 Desember 2014 dan berlaku mulai 15 Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin fundamental ekonomi domestik dalam kondisi yang baik namun Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada merespon dinamika ekonomi global.

“Sore hari ini kita akan bicara tentang perkembangan ekonomi global meskipun perlu saya sampaikan fundamental ekonomi kita baik,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menko Perekonomian, dan OJK di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (11/3).

Rapat itu diagendakan untuk membicarakan soal perkembangan ekonomi global dan penyiapan langkah Indonesia dalam mengantisipasinya.

Meski Presiden yakin kondisi ekonomi Indonesia membaik termasuk harga-harga saham yang membaik dan pasar uang yang juga terus membaik.

“Uang fiskal yang kita punya saya kira jauh lebih baik dibanding tahun kemarin,” katanya.

Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk optimistis bahwa tahun ini ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik.

“Tapi kita harus hati-hati iya, waspada iya,” katanya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut Presiden ingin mendengar langsung situasi dan perkembangan ekonomi di Tanah Air meski pada malam sebelumnya Presiden telah bertemu dengan menteri-menteri ekonominya.

“Meski tadi malam kita sudah bertemu tapi saya kira sore ini lebih baik kita bahas lagi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka