Jakarta, Aktual.co —   Indonesia Property Watch (IPW) melihat pasar properti di Indonesia mengalami perlambatan, bahkan akan mencapai titik terendah sebagai akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hingga kenaikan BI Rate.

“Pengembang baik di segmen menengah atau atas diharapkan lebih waspada tahun 2015 karena turunnya kondisi penjualan pada triwulan III 2014 sebesar 69 persen dibanding triwulan III tahun 2013 akan terus berlanjut,” kata Direktur IPW Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa (10/3).

Ali memperkirakan, setiap kenaikan sebesar 1 persen suku bunga akan menurunkan daya beli sebesar 4-5 persen. Bahkan dengan adanya multiplier effect dari BBM dan perlambatan properti saat itu, diperkirakan terjadi penurunan daya beli minimal 30 persen.

Menurut Ali penurunan juga bisa terkait dengan rencana Pemerintah menurunkan batas pengenaan PPh Pasal 22 UU No 36/2008 tentang Pemungutan Pajak Barang Mewah (atas penjualan apartemen). Jika semula pajak itu hanya untuk rumah/apartemen dengan harga jual di atas Rp10 miliar, rencananya akan diturunkan untuk rumah/apartemen mulai dari harga Rp2 miliar.

Perubahan tersebut, tentu akan menambah jumlah objek pajak secara drastis. Hal ini merupakan strategi pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini. Namun ada kemungkinan bisa menurunkan minat orang terhadap properti. Karena harga rumah di atas Rp2 miliar akan lebih mahal lagi, jika dikenakan PPh sebesar 5 persen dari harga jual belum termasuk PPN dan PPnBM.

Lepas dari kekhawatiran beberapa kalangan, Widijanto, Direktur AKR Land tetap menebarkan optimisme. “Pemerintah Jokowi sudah berkomitmen untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia mengingatkan pada upaya Pemerintah yang mengurangi subsidi BBM untuk dialihkan pada upaya pembangunan. Ada dana sekitar Rp 290,3 triliun yang akan dialokasikan untuk membangun lapangan udara, pelabuhan laut dalam, jaringan kereta api serta prasarana lainnya.

Widijanto mengatakan, AKR Land melalui proyek Gallery West di Kebon Jeruk Jakarta Barat akan tetap konsisten pada rencana yang telah ditetapkan, kami yakin pasar akan tetap merespon produk kami dengan baik.

Gallery West merupakan komplek superblok di lahan seluas 2 hektar. AKR Land merencanakan untuk membangun 2 tower, yakni apartemen dan perkantoran, serta dilengkapi dengan fasilitas seperti: hotel bertaraf internasional, museum galeri seni, galeri mobil mewah, commercial area, serta gedung parkir dengan kapasitas kurang lebih 1000 mobil.

Lokasinya yang sangat strategis, merupakan new central business district (CBD) di Jakarta Barat, berada persis di pinggir jalan Panjang no. 5, Kebon Jeruk dan dekat dengan pintu tol.

AKR Land tetap memegang komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi customer, dan menekankan bahwa pembangunan Gallery West tetap sesuai jadwal. Serah terima unit kepada customer akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2016, dengan grace period selama 120 hari.

AKR Land bersama mitra kontraktornya, yakni Tata Mulia Nusantara, sangat memperhatikan detil ketangguhan bangunan melalui SOP (Standard Operating Procedure) pembangunan yang sangat ketat.

Tata Mulia Nusantara sendiri adalah kontraktor yang sudah 30 tahun berkarya sebagai yang terpercaya, terbaik dan profesional. Dengan demikian bangunan apartemen mau pun office tower yang didirikan AKR Land, diproyeksikan akan mampu berdiri dengan tangguh. Kualitas bangunan yang lebih baik tentu akan membuat seluruh penghuni lebih aman dan nyaman.

Widijanto mengingatkan, mungkin saja 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan baru, namun pada dasarnya setiap pelaku usaha harus selalu siap.

Dengan demikian pada saat perekonomian membaik dan tumbuh dengan cepat, pelaku usaha juga sudah siap untuk berlari kencang.

“Saya setuju jika sekarang saatnya menanam. Ambilah kesempatan untuk mulai melakukan investasi yang berarti. Memang sebaiknya tidak berharap bisa memetik hasil secara instan. Lakukan semuanya dengan perlahan, namun pasti,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menyiapkan unit layanan pengaduan “call center” untuk mendorong implementasi Undang-Undang tentang Mata Uang yang selama ini belum berjalan maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rupiah.

“Sekarang belum ada ‘call center’ sehingga tidak ada unit pengaduan yang jelas dan mudah dihubungi untuk melapor petugas, apabila ada penggunaan dolar di dalam negeri,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (10/3).

Bambang menjelaskan selama ini masih banyak masyarakat yang menggunakan dolar AS di sektor jasa, padahal UU Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah untuk setiap transaksi keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, upaya penegakan hukum sebagai implementasi UU Mata Uang harus dilakukan agar nilai rupiah, yang saat ini sedang berfluktuasi, dapat stabil dan permintaan terhadap dolar AS lebih terkendali.

Salah satu penegakkan hukum tersebut adalah dengan membentuk tim gabungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta menyiapkan layanan pengaduan “call center” agar masyarakat bisa melapor apabila ada sektor jasa yang masih menggunakan dolar AS.

“Di UU mata uang, yang berlaku adalah delik aduan. Jadi kalau ada orang yang mengadu, ada orang mencari sesuatu dalam dolar atau pembayaran dalam dolar, bisa diadukan. hanya saja kalau mengadunya susah kita tidak akan melakukannya,” ujarnya.

Selain membentuk “call center”, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi agar sektor jasa mau menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan, meskipun dalam referensi awal menggunakan mata uang dolar AS.

“Yang penting riil transaksi dilakukan dengan rupiah, bahwa referensi harga dengan mata uang lain silahkan, tapi membayar tetap dengan rupiah supaya tidak ada permintaan terhadap dolar AS di domestik,” ujar Bambang.

Ia mengingatkan pentingnya implementasi UU Mata Uang, karena pemanfaatan rupiah telah diatur dalam aturan tersebut, sehingga pelaku pelanggaran terhadap ketentuan berlaku dapat dikenakan hukum pidana.

Penegakan hukum untuk mendorong implementasi UU Mata Uang yang mewajibkan penggunaan rupiah, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperbaiki kinerja nilai tukar rupiah, yang saat ini cenderung melemah terhadap dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka