1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37772

Kemenlu RI Tunggu Konfirmasi Pemerintah Turki Terkait 16 WNI

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, masih menunggu konfirmasi dari Turki terkait “hilangnya” 16 warga negara Indonesia (WNI) di Turki yang memunculkan spekulasi bahwa mereka bergabung dengan ISIS.

Direktur PWNI-BHI Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Kemlu terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas di Turki untuk mencari tahu kebenaran tentang kabar bahwa 16 WNI itu akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS.

“Kalau mengenai apakah mereka terlibat ISIS, kita akan tunggu penilaian akhir dari Turki. Kita sudah dapat informasi dari Turki, mereka telah melakukan pengawasan kepada seluruh cctv dan tidak terdeteksi ke-16 orang tersebut,” kata Iqbal di Jakarta, Selasa (10/3).

Interpol Indonesia pun telah menyurati sejawatnya di Turki, terkait pencarian terhadap 16 WNI yang menghilang setelah memisahkan diri dari kelompok tur pada 24 Februari 2015 di negeri tersebut.

Sebelumnya, 24 WNI pergi berwisata ke Turki menggunakan biro jasa perjalanan Smailing Tour. Kemudian 16 di antaranya memisahkan diri dari rombongan.

Keenam belas WNI itu sebagian besar berasal dari Surabaya dan Surakarta. Begitu tiba di bandara di Istanbul, 16 WNI itu memisahkan diri dari kelompok tur dan tidak ikut ke tempat wisata yang telah direncanakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Putuskan Kepengurusan Golkar, Menkumham Diingatkan Peristiwa ‘Kudatuli’

Semarang, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diingatkan kasus ‘Kudatuli’ (Kerusuhan Dua puluh tujuh Juli) yang dulu pernah menimpa PDIP, terkait keputusannya mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
“Mestinya dapat mengingat peristiwa Kudatuli yang dulu melanda PDIP,” kata Pakar Politik Budi Setiyono, Selasa (10/3).
Kala itu, PDIP dihancurkan oleh intervensi pemerintah yang semena-mena. Intervensi pemerintah semacam itu justru akan kontra produktif bagi pemerintah sendiri. 
Ia menguraikan, dimana ada kelompok yang merasa dizalimi pasti mereka akan melakukan perlawanan dengan segala macam bentuk. Bila gerakan mereka ini nanti mengeras, maka pasti yang terjadi adalah ketidakstabilan politik. Negara aakan menjadi kacau dan rakyat makin menderita.
“Kita berharap pemerintah bisa bertindak lebih bijaksana, jangan terlalu terburu nafsu. Pemerintah harus bisa menjadi pengayom bagi semua pihak secara adil,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Kebakaran Wisma Kosgoro Bukti Lemahnya Pengawasan Pemprov DKI

Jakarta, Aktual.co — Kebakaran yang terjadi di Wisma Kosgoro Thamrin Jakarta Pusat seakan menjadi bukti lemahnya pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi sistem standar gedung. 
Hal itu seperti disampaikan Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna.
“Gedung (harus) membangun sistem perangkat pencegahan kebakaran dini sejak awal. Apakah ada sistem hydrant,sprinkler dll,” kata Yayat, Selasa (10/3).
Selain itu, berdasarkan pengakuan dari Dinas Pemadam Kebakaran, masih banyak gedung-gedung di Jakarta yang standar keamanan dan proteksi kebakarannya lemah. Hal itu menimbulkan tanya, kenapa izin tetap diberikan?
“Sekarang harus jelaskan izin yang lebih ketat terkait keselamatan dan fungsi bangunan,” ungkapnya.
Audit terhadap gedung-gedung tinggi di Jakarta, kata Yayat, menjadi penting pasca kebakaran di Wisma Kosgoro kemarin.”Apakah mempunyai sistem perangkat pencegahan yang mandiri atau tidak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Sahkan Kubu Agung Laksono, Bentuk Intervensi Pemerintah Secara Vulgar

Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menyatakan keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono, dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah secara vulgar.
“Saya kira wajar saja kalau Ical melakukan perlawanan. Seharusnya kalau melihat semangat dan esensi undang-undangan  Partai Politik, setiap partai harus dibiarkan mandiri menyelesaikan konflik internal mereka. Pemerintah tidak boleh campur tangan,” kata dia, kepada Aktual.co, di Semarang, Selasa (10/3).
Ditegaskan, publik mengetahu konflik ditubuh partai yang berlambang pohon beringin belum berakhir. Semestinya, pemerintah menunggu resolusi secara permanen terlebih dahulu, baik itu melalui mahkamah partai atau juga peradilan umum.
“Apa yang dilakukan Menkumham ini mirip dengan jaman orde baru, dimana pemerintah mudah melakukan intervensi terhadap kekuatan politik yang tidak sejalan dengan kehendak mereka,” ucapnya.
Bila pola seperti ini dilanjutkan, maka rezim Jokowi telah berubah menjadi pemerintahan despotik yang otoriter.

Artikel ini ditulis oleh:

PBNU Minta Nahdliyin Waspadai ISIS

Jakarta, Aktual.co — Ketua PBNU, H Slamet Effendy Yusuf meminta Nahdliyin atau warga NU dan jajaran pengurus NU dari tingkat desa hingga provinsi, untuk mewaspadai berkembangnya paham yang dapat mengakibatkan terganggunya integritas nasional seperti paham ISIS dan paham yang menolak Pancasila.

PBNU, kata Slamet, juga meminta seluruh warga dan pengurus NU, khususnya kepada Gerakan Pemuda Anshor, untuk secara cermat membantu aparat keamanan dengan memberikan informasi apabila terdapat kegiatan yang mencurigakan.

“Termasuk kegiatan yang memakai cover ibadah, yaitu pergi umroh, yang kemudian diteruskan untuk perjalanan ke Suriah atau Irak,” kata Slamet di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (10/3).

PBNU juga mengharapkan lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan seluruh lembaga di lingkungan NU untuk memberikan keterangan yang benar, menginformasikan, dan mensosialisasikan bahwa ISIS serta paham yang menolak NKRI bertentangan dengan prinsip NU.

“Kita mengharapkan ada intensifikasi pemahaman yang benar tentang Islam, khususnya Islam Nusantara, yang diharapkan memberi topangan kuat bagi kelestarian NKRI,” kata Slamet.

Menurut Slamet, keterlibatan warga Indonesia dalam kegiatan ISIS di kawasan Suriah dan Irak menunjukkan adanya rekrutmen yang intensif yang dilakukan oleh ISIS di Tanah Air.

“Warga NU dan Muslim lainnya jangan sampai termakan mimpi-mimpi ISIS, yang seolah-olah menghidupkan kembali kekhalifahan Islam, tetapi sesungguhnya merobek-robek dunia Islam dengan mempertentangkan konsep Islam seperti jihad dan sebagainya dengan nilai universal yang penuh kebajikan dan perdamaian,” katanya.

Meski demikian, mantan Ketua Umum GP Anshor itu berharap agar bekas pengikut ISIS yang kembali ke Indonesia tidak dikucilkan, tetapi diajak dalam proses pemahaman yang benar dari sudut agama maupun dari sudut kepentingan negara dan bangsa.

“Temani mereka dalam masalah kebangsaan dan global secara benar, bagaimana menjadi umat Islam yang tasamuh, tawazun, yang mendahulukan kemaslahatan daripada kekerasan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar Nuklir PBB Lakukan Perundingan Nuklir di Teheran

Jakarta, Aktual.co — Ahli dari badan pengawas nuklir PBB, mengadakan perundingan di Teheran, terkait penyelidikan tentang dugaan unsur militer dalam kegiatan nuklir Iran.

“Kami melakukan pertukaran informasi tambahan. Kami memutuskan melanjutkan kerja sama,” kata Duta Besar Iran untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Reza Najafi, saat televisi negara mengumumkan pembicaraan terkait sengketa nuklir Iran, yang berlangsung satu dasawarsa, berakhir, dilansir dari AFP, Rabu (11/3).

“Pertemuan itu sangat serius dan membahas hal teknis. Pertukaran pertanyaan dan jawaban menunjukkan bahwa kedua pihak serius,” katanya, seraya menambahkan bahwa pertemuan lain akan digelar pada paruh kedua April.

Kunjungan delegasi Badan Energi Atom Internasional dilakukan saat Amerika Serikat dan sejumlah negara besar lainnya berusaha untuk menyimpulkan perjanjian komprehensif tentang kegiatan nuklir Iran yang kontroversial.

Sementara Iran melakukan perundingan terkait batasan dalam programnya dengan negara-negara kekuatan dunia, IAEA telah menekan para pemimpin di Teheran selama bertahun-tahun untuk mengatasi tuduhan bahwa sebelum tahun 2003, dan mungkin sejak itu, mereka melakukan penelitian tentang teknologi yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.

Pada 2011, Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan keprihatinan tentang pengembangan detonator jarak jauh Iran karena “aplikasi itu mungkin digunakan dalam perangkat peledak nuklir”.

Itu salah satu dari sejumlah tuduhan penelitian senjata terakhir yang disangkal Teheran tetapi pengawas nuklir mengatakan belum memperoleh jawaban memuaskan.

Masalah penting lain, yang akan dibahas dalam kunjungan itu, adalah terkait “pemodelan dan perhitungan” neutron, partikel sub-atom yang memicu fisi uranium, menurut ISNA.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain