Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo mengaku belum mengetahui jika berkas perkara Komjen Pol Budi Gunawan yang diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak lengkap.
Dia mengklaim sampai saat ini belum ada laporan dari bidang Penindakan. Menurutnya, jika terdapat kekurangan berkas, bidang terkait harusnya melapor ke pimpinan.
“Nah ini aku belum tau, kan pasti ada diskusi kalau ini kurang itu kurang. Yang pasti ada diskusi,” ujar Johan ketika berbincang denga wartawan di gedung KPK, Selasa (10/3).
Selain itu, mantan Juru Bicara lembaga anti rasuah itu juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui berkas mana yang sudah diserahkan, apakah penyelidikan atau penyidikan.
“Nah kalau itu saya belum tahu (berkas penyidikan atau penyelidikan),” ujarnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, KPK sendiri melimpahkan berkas kasus mantan calon Kapolri itu pada Senin (9/3) sore WIB. Ketika itu, berkas tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Penindakan KPK, Warih Sadono.
“Sudah kemarin sore. Diantar oleh Deputi Penindakan, Warih Sadono diterima oleh saya dan pak Direktur Penyidikan (Dirdik) Pidana khusus (Pidsus),” terang Jaksa Agung Muda Pidsus, R Widyo Pramono, Selasa (10/3).
Dia mengatakan bahwa berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan adalah hasil penyidikan perkara Budi Gunawan belum lengkap, sehingga harus dilengkapi oleh KPK.
“Berkas belum lengkap. Masih ada yang akan diantar lagi nanti. Itu akan kami teliti untuk dilengkapi lalu baru tau selanjutnya mau apa,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi kediaman tersangka kasus penerimaan gratifikasi atau hadiah dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubaha (APBN-P) 2013 di Kementerian ESDM, Sutan Bhatoegana pada Selasa (10/3) sore WIB. Maksud kedatangan penyidik untuk menyita sebuah mobil milik Sutan.
Kabar tersebut disampaikan Razman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum dari Sutan Bhatoegana. Menurutnya, berita tersebut dia dapatkan setelah istri mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Nunung Rusyatie, menghubungi dirinya.
“Saya sekitar satu jam yang lalu diberitahu oleh ibu Nunung, istri pak Sutan Bhatogana. Kami terkejut karena secara tiba-tiba ada 4-7 orang yang menyatakan sebagai penyidik KPK mau menyita mobil Alphard,” ungkap Razman, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut penuturan Razman, salah satu penyidik yang datang ke rumah kliennya bernama Budi Nugroho. Dia pun mengaku sempat berhubungan melalui sambungan telepon dengan si penyidik.
“Nah saya langsung dihubungi (oleh istri Sutan). Saya tanya siapa itu, namanya salah satu adalah Budi Nugroho. Dan saya beri tahu ke Budi tadi satu jam yang lalu ‘by phone’,” jelasnya.
Namun, setelah berbicara denganya, penyidik lembaga antirasuah itu membatalkan niatnya untuk menyita mobil milik politisi Partai Demokrat (PD). Razman mengaku disempat mempertanyakan status Budi sebagai penyidik KPK.
“Tidak jadi (penyidik KPK sita mobil Sutan). Dan saya beri tahu ke Budi, dalam data yang kami punya, sejak 19 juli 2014 itu dia (Budi) sudah tidak lagi sebagai penyidik KPK,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri telah merampungkan berkas perkara milik tersangka kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Bambang Widjojanto. Kini berkas tersebut dalam proses perbaikan kemudian segera dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Ya sudah rampung,” kata Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Kombes Pol Victor Edi Simanjuntak di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/4).
Sebelumnya Victor pun menyatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus BW. 
“Selain BW dan Zul yang lain saya enggak mau sebut nama, S dan P,” kata dia.
Pada kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bambang Widjojanto dan kerabat Bupati Kobar, Zulfahmi Asryad.
Menurut penyidik keduanya mempunyai peran yang tak jauh berbeda. Jika Bambang diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu sedangkan Zulfahmi diduga menjadi eksekutor membagikan fulus terhadap 68 saksi dalam sengketa Pilkada itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa keputusan kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Jakarta, tak menyelesaikan persoalan.
Menurut dia, pemerintah cenderung menggunakan standar ganda dalam mengambil sikap terkait konflik internal parpol.
“Ini pemerintah sedang bermain politik standar ganda,” kata Fadli, Selasa (10/3).
Cara berpolitik yang diperlihatkan pemerintah tidak baik dan justru nantinya akan merugikan pemerintah sendiri.
Koalisi Merah Putih berencana untuk bertemu dalam waktu dekat untuk menyikapi keputusan menkumham.

Artikel ini ditulis oleh: