Jakarta, Aktual.co — Penyidikan kasus Tetra Ethyl Lead (TEL) PT Pertamina tahun anggaran 2004-2006 terus dilakukan. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi terkait kasus tersebut.
Adapun saksi yang dipanggil yakni Manager Business Development Direktorat EBT Edwin Irwanto Widjaja serta Senior Analyst Evaluation and Innovantion SDM PT Pertamina Satya Nugraha.
“Iya keduanya diperiksa untuk tersangka Suroso Atmo Matoyo (SAM),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Selasa (10/3).
Seperti diketahui, kasus yang terungkap pada 2010 silam sudah mendapatkan dua orang tersangka yakni bekas Direktur Pengelolaan PT Pertaminan, Suroso Armo Martoyo (SAM) serta Direktur PT Soegih Interjaya, Willy Sebastian Lim (WSL).
PT Soegih Interjaya diketahui merupakan agen utama perusahaan minyak asal Inggris, PT Innospec, Ltd di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan PT Pertamina.
Dalam kasus ini, SAM dianggap telah menerima suap dari WSL. Suap tersebut diberikan agar Pertamina bersedia mengimpor bensin timbal dari Inggris melalui perusahaan yang WSL pimpin.
SAM ditetapkan menjadi tersangka pada akhir November 2011 silam. Atas perbuatannya, dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Sementara Willy sebagai pemberi suap ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 2 Januari 2012 silam. Willy dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan b, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Gubernur Papua, Barnabas Suebu (BS) dalam kasus pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo dan Umuruka tahun anggaran 2009-2010.
“Iya betul, tersangka BS diperiksa,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Selasa (10/3).
Bukan hanya BS, KPK juga memeriksa tersangka Lamusi Didi. Namun, Lamusi akan dimintai keterangan untuk tersangka Jannes Johan Karubaba (JJK).
“Lamusi Didi diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka JJK,” kata Priharsa.
Seperti diketahui, Lamusi Didi yang merupakan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) diduga telah melakukan penggelembungan dana terkait proyek DED PLTA di Sungai Mamberamo dan Umuruka. 
BS disinyalir telah berkompromi agar perusahaan yang Lamusi pimpin bisa memenangkan proyek tersebut. Sedangkan JJK yang merupakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua saat tender proyek DED PLTA itu gelar, diduga juga ikut terlibat di dalamnya.
Total kerugian negara dari korupsi tersebut sekitar Rp 35 miliar dari nilai proyek Rp 56 miliar. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka itu pada 5 Agustus 2014 lalu.
KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Somasi yang dilayangkan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), karena penyidik menilai hak asasinya dilanggar.
“Somasi dari penyidik itu karena penyidik merasa hak asasinya dilanggar. Ini buat pelajaran bagi kita semua,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie, Selasa (10/3).
Dia menegaskan, somasi itu bukanlah perintah dari atasan yakni dari Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Melainkan somasi itu murni dari penyidik.
Menurut Ronny, dugaan pelanggaran HAM itu soal temuan Komnas HAM terkait penangkapan Bambang Widjojanto yang dibeberkan ke publik. Dugaan pelanggaran itu sesuai Pasal 76 Undang-undang 39 Tahun 2009 tentang Komnas HAM.
Pasal itu disebutkan komisioner Komnas HAM tidak berwenang oleh undang-undang menyampaikan apapun hasil penyelidikan yang keliru kepada masyarakat melalui media massa.
Sementara itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol Victor Edi Simanjuntak turut menyayangkan sikap Komnas HAM.
Victor mengatakan, ada mekanisme hukum yang sesuai yang bisa digunakan Komnas HAM tanpa harus mengumbar temuannya ke publik.
“Kalau memang cacat hukum ya ajukan praperadilan, ada lembaganya, kenapa harus beropini. Kita harus profesional.”
Senada dengan Ronny, Victor juga membantah somasi tersebut atas instruksi Komjen Budi Waseso. Victor mengaku somasi tersebut dilakukan perorangan bukan institusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu