17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37880

Perusahaan Properti Australia Tawarkan Peluang Investasi

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan properti Australia berbasis di Sydney, Crown Group Holdings, menawarkan peluang investasi properti bagi warga Indonesia yang ingin berinvestasi properti di negara Kangguru tersebut.

“Saya sangat optimis akan potensi yang ditawarkan pada tahun 2015,” kata CEO Crown Group, Iwan Sunito, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Iwan yang berasal dari Indonesia itu, ada tiga hal yang penting yang dinilai perlu dicermati yang dapat dijadikan dasar untuk berinvestasi di Australia. Ia memaparkan, ketiga hal itu adalah kompetitifnya tingkat mata uang dolar Australia terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan pengurangan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Australia sebesar 0,25% menjadi 2,25% pada 4 Februari 2015, dan tingkat pertumbuhan nilai properti pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, ujar dia, pertumbuhan nilai properti di Sydney kembali mencetak rekor, dengan mengalahkan kota-kota besar lainnya di Australia “Perusahaan konsultan terkemuka Australia, Domain Group, mengeluarkan laporan yang menggambarkan harga properti rata-rata di Sydney naik 14,1 persen dan harga apartemen rata-rata melonjak 10,4 persen selama tahun 2014, hal ini menjadikan property Sydney sebagai yang terdepan di antara kota-kota lainnya di Australia,” katanya.

Sementara laporan harga rumah yang dirilis oleh Domain Grup mengungkapkan Sydney menempati posisi puncak dalam daftar pertumbuhan harga apartemen. Sydney juga dilaporkan menduduki posisi puncak pada tahun 2013, Sydney mencatat 15,1% pertumbuhan harga rumah dan 10,9% pada harga per unit.

“Keunggulan ini menjadikan pasar properti di Sydney memiliki masa depan yang sangat cerah,” kata Iwan Sunito Iwan pada pertengahan tahun 2012 lalu juga pernah menyebutkan bahwa investor untuk properti dari Indonesia kini yang menanamkan modalnya pada berbagai kota besar di Australia kini berkembang pesat.

Pesatnya pertumbuhan investasi dari Indonesia, antara lain karena semakin banyak warga negara Indonesia yang mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah ke Australia seperti kota Sydney. “50 persen tempat tujuan bersekolah di Australia bagi orang Asia adalah di Sydney,” kata CEO Crown Group.

Selain untuk mencari tempat tinggal bagi anak mereka yang bersekolah, ujar dia, faktor lainnya yang mengakibatkan orang Indonesia berinvestasi di Australia adalah karena mencari penghidupan yang baru. Iwan memaparkan, alasan orang dari Asia seperti Indonesia berinvestasi di Sydney antara lain adalah karena faktor politik yang stabil begitu pula dengan aspek ekonomi yang stabil.

“Orang Indonesia yang berinvestasi di Australia adalah karena stabilitas politik dan kondisi keuangan yang kuat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Margarito: Ahok Tak Punya Alasan Abaikan DPRD

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis  berpendapat secara konstisusional Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak punya alasan untuk mengabaikan RAPBD DKI 2015 yang telah disepakati bersama oleh DPRD DKI. 
Tutur Margarito, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dasar rencana kerja dan anggaran dari setiap dinas di Pemprov DKI. Rencana anggaran itu lalu diserahkan kepada Biro Keuangan, yang kemudian menyiapkan Perda APBD. 
“Itulah yang dilampirkan dalam Perda, lalu dibawa lagi ke DPRD untuk diperdebatkan agar mendapatkan persetujuan bersama,” ujar Margarito, di Jakarta, Senin (9/3).
Selain itu, ujar dia, hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU MD3. “Karena itu tidak ada alasan Ahok mengesampingkan (DPRD) hanya karena ada usul yang ditolak. Justru itu sebabnya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Margarito: Ahok Tak Punya Alasan Abaikan DPRD

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis  berpendapat secara konstisusional Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak punya alasan untuk mengabaikan RAPBD DKI 2015 yang telah disepakati bersama oleh DPRD DKI. 
Tutur Margarito, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dasar rencana kerja dan anggaran dari setiap dinas di Pemprov DKI. Rencana anggaran itu lalu diserahkan kepada Biro Keuangan, yang kemudian menyiapkan Perda APBD. 
“Itulah yang dilampirkan dalam Perda, lalu dibawa lagi ke DPRD untuk diperdebatkan agar mendapatkan persetujuan bersama,” ujar Margarito, di Jakarta, Senin (9/3).
Selain itu, ujar dia, hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU MD3. “Karena itu tidak ada alasan Ahok mengesampingkan (DPRD) hanya karena ada usul yang ditolak. Justru itu sebabnya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

24 Unit Mobil Dikerahkan Padamkan Api di Wisma Kosgoro

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 19 unit mobil kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar Wisma Kosgoro di Jl Thamrin, Jakarta Pusat.
“19 Mobil sudah dikirimkan, dan tambahan dari Jakarta Barat 2, Jaksel 1, Jaktim 1,” ujar Safari salah satu petugas pemadam kebakaran, Senin (9/3).
Hingga saat ini petugas bahu membahu untuk memadamkan api yang berada di lantai 16 wisma tersebut.
Belum diketahui penyebab dan korban jiwa atas peristiwa kebakaran. Hingga pukul 19.30 WIB, situasi api dilokasi masih membara.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Penyadapan, Fahri: Istri Saya Larang Ngomong Urusan Pribadi Ditelepon

Jakarta, Aktual.co — Isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru terhadap jaringan telekomunikasi di Asia Pasific, khususnya di Indonesia, membuat sejumlah pejabat negara melakukan kewaspadaannya dalam berkomunikasi melalui telepon.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memilih waspada dalam memilih jalur komunikasi, terlebih dalam pembicaraan yang dilakukan berbau personal.
“Sejak darurat penyadapan, tidak berani. Apalagi telepon untuk komunikasi pribadi. Istri saya juga saya larang, apalagi ngomong soal urusan suami- istri di telepon, saya khawatir dibajak lagi,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen,  Senayan, Senin (9/3).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga biang dari penyadapan adalah karena Indonesia tidak punya teknologi sendiri dalam hal komunikasi, sehingga mudah diketahui setiap gerak geriknya.
“Selain operator punya asing, ini juga karena teknologi bukan punya kita sendiri,” ujar dia.
Masih kata Fahri, teknologi untuk menyadap sudah sangat mutakhir. Untuk itulah, semua pejabat negara diminta untuk berhati-hati dalam berkomunikasi.
“Bisa disadap, dikuntit macam-macam, terlebih dengan teknologi mutakhir sekarang ini, tidak mustahil kita jadi korban teknologi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Redam Kisruh KPK-Polri, Jokowi Disarankan Tiru SBY

Jakarta, Aktual.co — Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri saat ini belum menemukan titik temu. Apalagi, kondisi tersebut dikabarkan memanas ketika pihak KPK melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Saat ini, posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan langkah dan sikapnya demi menyelesaikan kisruh dua lembaga hukum ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ini, justru sedang sibuk ‘blusukan’ kesejumlah daerah di Indonesia. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, seharusnya untuk menengahi kisruh KPK-Polri ini Presiden Jokowi mencontoh sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyelesaikan masalah cicak vs Buaya. “Mereka harus bisa duduk bersama, yaitu Mahkaman Agung, Kejaksaan, Polisi, Kemenkum HAM dan KPK. Jadi memang disini butuhkan kedewasaaan pimpinan di ke tiga lembaga (KPK, Polri dan Kejagung) untuk menyelsaikan masalah ini,” kata Nasir, saat dihubungi wartawan, Senin (9/3). 
Menurut dia, pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejagung tidak perlu dijadikan suatu hal yang ditakutkan atau diduga akan mempertambah kisruh antara KPK dengan Polri. Karena menurut dia, kasus tersebut bisa ditarik kembali oleh KPK jika Kejagung terlalu lama menyelesaikan kasus tersebut. “Tidak tepat jika kita berburuk sangka kalau pelimpahan itu akan mengubur kasus itu atau di SP3 kan. Justru kita harus kawal proses hukum itu, agar bisa berjalan secara transparan,” usul Nasir. Dalam kisruh KPK-Polri saat ini, menurut Nasir, tidak mungkin mengharapkan kinerja para pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK untuk menyelesaikan. “Karena Plt itu berbeda dengan yang resmi. Kewenangan mereka tidak penuh. Makannya mereka meminta tolong untuk mengusut kasus ini.” Dia pun menyarankan, agar Presiden Jokowi mengintruksikan Kejagung untuk bisa menyelesaikan sedikit-demi kasus yang telah dilimpahkan itu. “Presiden Jokowi itu punya instrument, tanpa harus ikut campur dalam kasus ini. Dia tinggal urus dan meminta kepada Kejaksaan agar tak main-main,” kata Nasir. Melihat saat ini Presiden Jokowi sedang ‘blusukan’, Nasir mengaku tak heran. Namun dia berharap Presiden Jokowi dapat membuat suatu sikap agar kisruh KPK-Polri ini dapat teratasi meski sedang ‘blusukan’. “Presiden Jokowi ini punya dunia lain selain ke presidenannya, yaitu yang namanya ‘blusukan’. Jadi maklumin saja, memang begitu presiden kita. Meski blusukan, dia harus buat surat perintah, jadi ada tekanan dari dia agar di evaluasi. Mudah-mudahan ada surat perintah untuk KPK, Kejagung dan Polri. Jadi harus di evaluasi. Mudah-mudahan presiden punya fikiran seperti itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain