Jakarta, Aktual.co — Isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru terhadap jaringan telekomunikasi di Asia Pasific, khususnya di Indonesia, membuat sejumlah pejabat negara melakukan kewaspadaannya dalam berkomunikasi melalui telepon.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memilih waspada dalam memilih jalur komunikasi, terlebih dalam pembicaraan yang dilakukan berbau personal.
“Sejak darurat penyadapan, tidak berani. Apalagi telepon untuk komunikasi pribadi. Istri saya juga saya larang, apalagi ngomong soal urusan suami- istri di telepon, saya khawatir dibajak lagi,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen,  Senayan, Senin (9/3).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga biang dari penyadapan adalah karena Indonesia tidak punya teknologi sendiri dalam hal komunikasi, sehingga mudah diketahui setiap gerak geriknya.
“Selain operator punya asing, ini juga karena teknologi bukan punya kita sendiri,” ujar dia.
Masih kata Fahri, teknologi untuk menyadap sudah sangat mutakhir. Untuk itulah, semua pejabat negara diminta untuk berhati-hati dalam berkomunikasi.
“Bisa disadap, dikuntit macam-macam, terlebih dengan teknologi mutakhir sekarang ini, tidak mustahil kita jadi korban teknologi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri saat ini belum menemukan titik temu. Apalagi, kondisi tersebut dikabarkan memanas ketika pihak KPK melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Saat ini, posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan langkah dan sikapnya demi menyelesaikan kisruh dua lembaga hukum ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ini, justru sedang sibuk ‘blusukan’ kesejumlah daerah di Indonesia. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, seharusnya untuk menengahi kisruh KPK-Polri ini Presiden Jokowi mencontoh sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyelesaikan masalah cicak vs Buaya. “Mereka harus bisa duduk bersama, yaitu Mahkaman Agung, Kejaksaan, Polisi, Kemenkum HAM dan KPK. Jadi memang disini butuhkan kedewasaaan pimpinan di ke tiga lembaga (KPK, Polri dan Kejagung) untuk menyelsaikan masalah ini,” kata Nasir, saat dihubungi wartawan, Senin (9/3). 
Menurut dia, pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejagung tidak perlu dijadikan suatu hal yang ditakutkan atau diduga akan mempertambah kisruh antara KPK dengan Polri. Karena menurut dia, kasus tersebut bisa ditarik kembali oleh KPK jika Kejagung terlalu lama menyelesaikan kasus tersebut. “Tidak tepat jika kita berburuk sangka kalau pelimpahan itu akan mengubur kasus itu atau di SP3 kan. Justru kita harus kawal proses hukum itu, agar bisa berjalan secara transparan,” usul Nasir. Dalam kisruh KPK-Polri saat ini, menurut Nasir, tidak mungkin mengharapkan kinerja para pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK untuk menyelesaikan. “Karena Plt itu berbeda dengan yang resmi. Kewenangan mereka tidak penuh. Makannya mereka meminta tolong untuk mengusut kasus ini.” Dia pun menyarankan, agar Presiden Jokowi mengintruksikan Kejagung untuk bisa menyelesaikan sedikit-demi kasus yang telah dilimpahkan itu. “Presiden Jokowi itu punya instrument, tanpa harus ikut campur dalam kasus ini. Dia tinggal urus dan meminta kepada Kejaksaan agar tak main-main,” kata Nasir. Melihat saat ini Presiden Jokowi sedang ‘blusukan’, Nasir mengaku tak heran. Namun dia berharap Presiden Jokowi dapat membuat suatu sikap agar kisruh KPK-Polri ini dapat teratasi meski sedang ‘blusukan’. “Presiden Jokowi ini punya dunia lain selain ke presidenannya, yaitu yang namanya ‘blusukan’. Jadi maklumin saja, memang begitu presiden kita. Meski blusukan, dia harus buat surat perintah, jadi ada tekanan dari dia agar di evaluasi. Mudah-mudahan ada surat perintah untuk KPK, Kejagung dan Polri. Jadi harus di evaluasi. Mudah-mudahan presiden punya fikiran seperti itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikabarkan akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol pada Selasa (10/3) besok.
Kabar ini semakin santer setelah Waketum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai menyebut bahwa SK sudah ditandatangani oleh pihak Kemenkumham dan tinggal menunggu nomor surat.
“Sudah diteken, tinggal kasih nomor,” kata Yorrys, Senin (9/3).
Sementara, pihak Kemenkumham menyebut bahwa belum ada keputusan dari Menkumham Yasonna Laoly terkait surat tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: