Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpendapat bahwa soal dana siluman bukan perihal selipan dana. Tetapi penggantian program yang diajukan oleh Pemprov yang tentunya punya peluang untuk berubahnya juga nominal anggaran.
“Tidak ada kualifikasi dana siluman. Yang ada anggaran siluman itu tidak ada program dari pemerintah,” papar Margarito dalam acara Forum Aktual.co bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Margarito menganggap, apa yang diutarakan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok soal dana siluman, lebih bersifat politik. 
“Kalau hal ini dibilang dana siluman, maka ini bagian dari politik, itu menyesatkan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dianggap telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari Demokrasi menjadi Otoriter. Sikap Ahok yang mengatakan DPRD tidak bisa mengubah APBD dianggap sebagai alasannya.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, bahwa DPRD harus mengoreksi secara fundamental sikap yang ditunjukan oleh mantan politisi Partai Gerindra itu.
“Ini tidak hanya soal jakarta, jika tidak koreksi secara fundamental, ini mengubah, mentransfor negara ini dari Demokrasi menjadi Otoriter. Tidak ada tatanan bernegara, di negara yang demokratis yang APBD-nya tidak dibahas bersama dengan rakyat (dalam hal ini DRPD),” tegas Margarito dalam acara Forum Aktual bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Selain itu, soal dana siluman yang dikatakan Ahok juga tidak mempunyai dasar hukum. Menurutnya, bagaimana bisa dana yang masih fiktif dianggap telah dikorupsi oleh DPRD.
“Apakah sekarang ini, sudah anggaran itu sudah ada atau sudah direalisasikan, hingga kita terkecoh ada korupsi. Tidak ada fungsinya, belum ada anggaran, anggaran blm ada bagaimana ada cerita korupsi?” sesalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra M. Syarif mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terkait RAPBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri.
“Disimpulkan sementara Gubernur  melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam acara Forum Aktual bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3)
Dikatakan Syarif dari pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia khusus hak Angket terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah bahwa RAPBD 2015 yang diserahkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo bukan hasil pembahasan dengan DPRD RI DKI Jakarta.
“Sekda menyerahkan kepada kami dokumen hasil print out e budgeting, sehingga bisa disimpulkan adalah apa yang diserahkan kepada Mendagri sesuai dengan yang dibahas oleh DPRD namun lampirannya saja. Yang berbeda,” ucap Syarif.
Lebih lanjut, sambung Syarif mengatakan ketika dikonfirmasi terkait pernyataan sekda yang mengatakan perbedaaan tersebut, adalah pernyataan dari setiap fraksi dalam pembahasan RAPBD 2015.
“Setelah ditelisik yang berbeda adalah surat-surat internal yang dicomot dari fraksi-fraksi yang kemudian dilampirkan. Padahal, lampiran itu sikapnya normatif, seperti dinas pemandam kebakaran perlu ditingkatkan itu,” bebernya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pengamat dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan bahwa tidak melihat gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk dalam salah satu kriteria seorang pemimpin.
“Dalam konteks kepemimpinan demokrasi, Gaya Ahok ini agak jarang,” kata Firman dalam acara Forum Aktual bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Firman menjelaskan, ada tiga kriteria pemimpin dalam demokrasi. Pertama adalah soal kecerdasan.”founding father kita buktinya, menembus tahun 40 dengan ide-ide yang melebihi zamannya. Kecerdasan visi misi,” ungkap Firman.
Yang kedua sambung Firman, adalah populer atau disebut populisme. Dimana seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak bisa dilepaskan oleh rakyat dimana dia dipilih.”Sementara Ahok ini hanya menggantikan. Dalam berbagai survei, kemenangan pilkada 2012 juga tidak terlalu signifikan,” cetusnya.
“Yang terakhir, adalah patuh pada aturan main. Disini Ahok harus paham dan patuh terhadap konstitusi,” tandasnya.
Dalam temuan pansus hak angket terkini, terbukti bahwa eksekutif (Pemprov) tidak mengirimkan RAPBD 2015 ke Kemendagri hasil pembahasan dengan DPRD, melainkan RAPBD yang menggunakan e-budgeting tanpa pernah dibahas dengan dewan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid