2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38089

Aparat Jaga Ketat Tempat Pelantikan Bupati Biak Numfor

Jakarta, Aktual.co — Lokasi pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati Kabupaten Biak Numfor, Papua Thomas Alfa Edison Ondy SE di gedung DPRD Jalan Majapahit Mandouw Distrik Samofa mendapat penjagaan ketat aparat Polres setempat sejak Minggu (3/1) pagi.
Seluruh lokasi dan akses jalan di gedung DPRD, sudah distrilkan Tim Gegana Brimob dengan memeriksa sejumlah tempat strategis yang akan dijadikan tempat utama prosesi pelantikan, serta pengucapan sumpah janji Bupati thomas Ondy.
Sejumlah personel Polri yang berpakain dinas dan pakaian sipil sejak H-2 sudah melakukan pengamanan secara teruka dan tertutup sebagai antisipasi menyukseskan pelantikan Bupati Thomas Ondy.
Kepala Kepolisian Resort Biak AKBP Hadi Wahyudi S.Ik mengakui lokasi gedung DPRD sebagai tempat prioritas pelaksanaan pelantikan Bupati Biak mendapat pengamanan khusus dari personel Polres Biak Numfor.
“Lokasi pengaman gedung DPRD terbagi dalam ring satu, ring dua dan ring tiga semua mendapat pengamanan khusus secara terbuka dan tertutup,” tegas Kapolres Hadi Wahyudi menanggapi pengamanan persiapan pelantikan Bupati Thomas Ondy.
Ia mengakui selain gedung DPRD, pihak keamanan TNI/Polri akan juga menempatkan personel menjaga sejumlah objek vital untuk pelayanan publik sehingga saat pelantikan Bupati berjalan warga tetap nyama dan aman beraktivitas sesuai kebutuhan keseharian.
Kapolres Hadi berharap dengan dilantiknya Bupati Biak devinitif diharapkan dapat memperlancar berbagai program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
“Saya harapkan semua elemen warga yang berada di wilayah hukum Polres Biak Numfor untuk ikut serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sehingga prosesi pelantikan Bupati lancar hingga selesai,” imbuh Kapolres Biak yang bafru bertugas satu bulan di Biak AKBP Hadi Wahyudi.
Hingga H-1 jelang pelantikan Bupati Thomas Ondy di berbagai ruas jalan kota Biak telah terpasang sejumlah spanduk dan baliho ucapan selamat atas pelantikan Bupati Thomas Ondy SE dari berbagai kalangan organisasi, pimpinan SKPD serta organisasi kemasyarakat setempat.
Berdasarkan data prosesi ppengangakatan serta pengucapan sumpah/janji Bupati Thomas Alfa Edison Ondy mengantikan Bupati non aktif Yesaya Sombuk karena tersangkut kasus hukum tipikor divonis 4,6 tahun serta diberhentikan Kementerian Dalam Negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Dua Wakil Indonesia Sukses Melangkah ke Final German Open

Jakarta, Aktual.co —  Indonesia mengirimkan dua wakilnya di final Yonex German Open 2015 setelah pemain tunggal putra Dionysius Hayom Rumbaka sukses mengalahkan lawannya yaitu Son Wan Ho pada pertandingan semifinal di RWE-Sporthalle, Jerman, Sabtu.
Pada pertandingan tersebut, Dionysius Hayom Rumbaka yang bukan pemain unggulan, sukses mengalahkan unggulan kedua asal Korea Selatan itu dengan dua set langsung, 21-17 dan 21-15. Bagi pemain yang akrab dipanggil Hayom itu, kemenangan atas Son Wan Ho merupakan hasil kerja keras.
“Lawan Son Wan Ho hari ini saya berhasil menerapkan permainan saya dengan baik. Saya bisa main dengan benar dan saya tahu harus bermain seperti apa. Pokoknya gimana caranya Son Wan Ho mainnya nggak enak,” kata Hayom seperti yang dilansir tim media PBSI.
Kemenangan yang diraih Hayom ini selain mengantarkannya ke final juga menjadi kemenangan pertama atas Son Wan Ho. Dari lima pertemuan, pemain binaan PB Djarum Kudus mengalami empat kekalahan dari pemain asal Korea Selatan itu. Pertemuan terakhir mereka pada Yonex All England Open 2014.
“Dari terakhir ketemu ‘nggak’ ada yang berubah dari permainan Son Wan Ho. Hanya saja kali ini saya mainnya bisa lebih sabar dari sebelumnya. Kalau ‘nggak’ ketemu posisi yang enak untuk menyerang, ya jangan menyerang dahulu,” kata Hayom menambahkan.
Selanjutnya di final, Hayom akan berhadapan dengan unggulan pertama asal Denmark, Jan O Jorgensen. Rekor pertemuan keduanya saat ini 5-0 untuk keunggulan Jan O Jorgensen. Pada pertemuan terakhir di Maybank Malaysia Open Superseries Premier, Hayom kalah 21-14, 17-21 dan 14-21.
“Jan itu tipe permainannya nyerang terus, reli-reli panjang. Ya besok gimana caranya saya harus bisa menerapkan permainan yang benar seperti tadi. Yang penting main maksimal saja,” kata Hayom menegaskan.
Sebelumnya pasangan ganda putri Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari sukses melangkah ke final setelah di semifinal mengalahkan pasangan asal Malaysia yang juga unggulan kedelapan Vivian Kah Mun Hoo/Khe Wei Woon dengan rubber game, 21-13, 15-21 dan 21-18.
Di final pasangan Della/Rosyita sudah ditunggu oleh unggulan dua, Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl. Pasangan asal Denmark tersebut sebelumnya mengalahkan ganda asal Korea Selatan, Chang Ye Na/Yoo Hae Woo dengan dua game langsung, 21-15 dan 21-18.
“Ketemu unggulan besok di final kita mau main nothing to lose aja. Kami ingin percaya diri, tapi tidak mau over. Agar permainan juga tetap terjaga,” kata Della Destiara Haris.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kerusakan Jalan, Walikota Bekasi Siap Hadapi Gugatan Masyarakat

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan bersikap persuasif dalam menyikapi munculnya gugatan hukum dari masyarakat atas kerusakan jalan yang terjadi di wilayahnya.

“Tidak mungkin kita bersikap reaktif, karena itu (gugatan hukum) merupakan hak semua orang. Tapi saya akan sikapi itu secara persuasif dengan menyampaikan rasa duka cita, memperbaiki kinerja, dan melakukan langkah antisipasi,” katanya di Bekasi, Sabtu (28/2).

Hal itu dikatakan Rahmat menyikapi upaya penggalangan gugatan kepada pemerintah atas kondisi jalan rusak oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Gugatan itu ditujukan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi atas kerusakan Jalan Raya Siliwangi, Kota Bekasi, yang berujung tewasnya seorang pengendara atas nama Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014.

Dia mengaku telah mengagendakan kunjungan ke rumah ahli waris untuk menyampaikan rasa belasungkawa terhadap keluarga.

Dikatakan Rahmat, pihaknya tidak akan mengintervensi proses gugatan itu selama mekanismenya ditempuh sesuai aturan.

Menurut dia, kerusakan Jalan Raya Siliwangi merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi dan Pemprov Jabar karena berdomisilinya di Kota Bekasi dan fungsinya yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta dan Jabar.

“Sebenarnya saya sudah buat surat ke Gubernur Jabar sejak empat bulan lalu, jauh sebelum peristiwa kecelakaan tersebut,” katanya.

Namun demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan langkah antisipasi agar gugatan serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

“2016 merupakan tahun infrastruktur di Kota Bekasi. Perbaikan dan penambahan akses jalan baru merupakan skala prioritas kegiatan,” katanya.

Dia juga telah menginstruksikan instansi terkait untuk melakukan langkah antisipasi timbulnya korban akibat kerusakan jalan di wilayah setempat.

“Kepada Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Perhubungan agar berupaya terlepas dari ‘class action’ tindakan hukum yang menyangkut keamanan di jalan, baik kualitas maupun rambu jalan. Maka sambil menunggu perbaikan, segera dipasang papan peringatan, rambu hati-hati, dan sebagainya di jalan yang mengalami kerusakan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Romahurmuziy:PPP Targetkan 51 Kabupaten Menang di Pilkada 2015

Makassar, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy menargetkan kemenangan di 51 dari 204 kabupaten/kota pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

“Target kami 51 dari 204 kabupaten/kota, dengan kader internal maupun koalisi. Di antaranya Goa, Situbondo dan lainnya,” katanya di Makassar, Sabtu (28/2) malam.
Ia mengatakan dalam pilkada kali ini pihaknya menerapkan tiga strategi. Pertama pemilihan bakal calon kepala daerah berbasis kapasitas, kapabilitas dan integritas.

“Untuk integritas, dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) penjaringan ada persyaratan bakal calon tidak boleh pernah dijatuhi hukuman atau sedang dijatuhi hukuman,” katanya.

Kedua, pihaknya akan mengutamakan kader-kader internal terlebih dahulu sebelum mengusung kader luar. Namun demikian, ukuran elektabilitas juga sangat menentukan. Meski PPP mayoritas bila tidak ada kader internal yang elektabilitasnya tinggi, maka pihaknya akan mengusung kader luar.

“Elektabilitas akan menopang kemenangan,” katanya.

Ketiga, koalisi yang dilaksanakan berbasis pada masing-masing daerah dan tidak melihat KMP ataupun KIH.

Sementara itu, terkait isu agama, pihaknya akan sangat selektif. Hanya dalam keadaan darurat, pihaknya mengusung calon kepala daerah non muslim.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pengamat: Eksekusi Mati Terpidana Asal Brazil Berdampak Hukum

Semarang, Aktual.co — Ekskusi mati terhadap terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte, yang mengalami gangguan jiwa dikhawatirkan menimpulkan dampak hukum terhadap Pemerintah Indonesia.
Demikian disampaikan praktisi hukum Kota Semarang Josep Parrera kepada wartawan, Sabtu (28/2).

“Khusus terpidana mati asal Brazil ini tidak boleh dieksekusi karena sudah dinyatakan cacat jiwa,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut sudah dipastikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan psikiater serta laporan pihak keluarga.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata dia, Rodrigo tidak bisa dieksekusi mati.

Jika hal itu tetap dilaksanakan, kata dia, dikhawatirkan akan ada tuntutan hukum terhadap Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

“Ini bisa mencederai penegakan hukum di Indonesia. Jaksa Agung bisa dianggap tidak paham undang-undang,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan Kejaksaan Agung agar meneliti kembali rencana eksekusi terhadap terpidana asal Brazil tersebut.

Ia menjelaskan jika eksekusi tetap dilaksanakan maka sama halnya dengan melakukan tindakan melawan hukum, yakni pidana pembunuhan.

Sebelumnya, sejumlah terpidana kasus narkotika akan ditembak mati pada ekseksui gelombang kedua.

Pada gelombang pertama Januari lalu, lima terpidana mati telah dieksekusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pelayanan PLN Merugikan, YLKI:Masyarakat Diminta Buat Laporan

Pekanbaru, Aktual.co — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Riau mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika pelayanan PLN merugikan masyarakat seperti apa yang dialami oleh salah seorang warga Pekanbaru, Emi Ansar beberapa waktu lalu.

“Laporkan saja ke YLKI atau instansi terkait jika memang PLN tidak memberikan pelayanan yang baik atau justru merugikan masyarakat,” kata Ketua YLKI Riau, Sukardi Ali Azhar, Sabtu (28/2).

Ia mengatakan, dengan sikap aktif dari konsumen dalam memberikan kritikan atau aduan yang sifatnya untuk memperbaiki pelayanan, maka akan berdampak positif terhadap kinerja PLN.

Lebih lanjut, selama tahun 2014, aduan masyarakat diterima oleh YLKI yang berkaitan dengan PLN cukup tinggi.

“YLKI mencatat, aduan masyarakat terhadap PLN pada urutan ketiga terbanyak pada tahun lalu,” ujarnya.

Aduan masyarakat terhadap PLN yang paling dominan, lanjut Sukardi adalah pembayaran tagihan yang selalu lebih mahal, karena petugas rekanan PLN yang bertugas mencatat meteran tidak jeli atau seringkali salah.

Sementara itu terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Emi Ansar, pelanggan PLN dengan daya 1.300 va yang ditagih Rp12 juta perbulan oleh PLN Pekanbaru, ia mengaku baru mengetahuinya.

“Saya baru mendengarnya, namun saya fikir dengan daya 1.300 va tidak mungkin Emi harus membayar dengan tagihan mencapai Rp12 juta perbulan,” ujarnya.

Ia juga menyesalkan sikap PLN yang mewajibkan kepada Emi untuk membayar nominal itu dan mencabut arus listrik ke rumahnya.

Namun di sisi lain, setelah mendengar kronologis kasus Emi Ansar ia juga mempertanyakan PLN yang tidak segera mencabut arus listrik walaupun pelanggan tersebut menunggak lebih dari tiga bulan.

“Ada apa dengan PLN?, seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Emi Ansar melapor ke Ombudsman setelah tagihan listrik rumah tangga sebesar 1.300 va yang normalnya Rp400.000 perbulan secara mendadak naik 3.000 persen hingga mencapai Rp12 juta/bulan.

Ia mengatakan pembayaran tidak wajar tersebut dialaminya sejak awal hingga akhir 2013 lalu, dimana tagihan yang ia harus bayarkan bervariasi, namun nominalnya tidak masuk akal.

Sementara itu, Ombudsman perwakilan Provinsi Riau menyurati PLN terkait untuk klarifikasi terkait laporan Emi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain