Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevitalisasi bank pembangunan daerah (BPD) guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam pengembangan bank daerah tersebut.

“OJK akan merevitalisasi peran BPD tentunya tanpa mengurangi peran industri keuangan lain di daerah ini,” kata Kepala OJK Sulut Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut), Purnama Jaya, di Manado, Sabtu (28/2).

OJK mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam menggairahkan kegiatan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, revitalisasi peran BPD akan dilakukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pengembangan BPD.

Oleh karena itu, upaya yang terkoordinir dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, DPRD dan asosiasi perbankan daerah serta OJK harus segera dapat diwujudkan.

“OJK ingin meningkatkan daya saing BPD-BPD di seluruh Indonesia, termasuk BPD di wilayah ini,” jelas Purnama.

Inisiatifnya adalah menyatukan platform teknologi informasi, sumber daya manusia, produk dan layanan serta manajemen risiko dari seluruh BPD.

“Dengan adanya penyatuan platform ini, nasabah BPD dari seluruh wilayah Indonesia akan dimudahkan dalam melakukan transaksi,” jelasnya.

Dia berharap BPD akan mampu menjadi bank terbesar di wilayah sendiri, apalagi dalam memasuki pasar bebas ASEAN yang menuntut BPD untuk bersaing dengan sehat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Harry Azhar Azis meminta 34 provinsi segera melaporkan indeks prestasi keuangan masing-masing daerah karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Sampai saat ini belum satu pun provinsi yang melaporkan indeks prestasi keuangannya, padahal laporan ini penting untuk melihat korelasi dan manfaat pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi,” kata Harry Azhar di Ambon, Sabtu (28/2).

Dia menegaskan indeks prestasi keuangan harus segera dilaporkan sehingga BPK dapat melakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing daerah, mengingat ada sejumlah kabupaten/kota dan provinsi yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangannya.

“Ada sejumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat WTP. Bahkan ada yang memperolehnya selama tiga tahun berturut-turut, tetapi anehnya angka kemiskinan dan pengangguran terus mengalami kenaikan,” katanya.

Pada daerah yang memperoleh WTP tersebut juga ternyata masih terjadi kesenjangan pendapatan yang cenderung meningkat, artinya orang miskin bertambah dan yang orang kaya tetap kaya, serta indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami penurunan.

Menurut Harry Azhar, laporan BPK menunjukan masih banyak pemerintah daerah menghadapi kendala mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan daerahnya, misalnya tahun 2009 hanya sebanyak 15 dari 504 atau tiga persen pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Sedangkan tahun 2013 naik menjadi 153 pemda dari 456 pemda atau 33 persen.

“Jika dibandingkan kinerja kementerian dan lembaga, kemajuan pemda tersebut masih sangat jauh tertinggal. Karena itu butuh kerja keras para kepala daerah untuk memperbaiki kinerjanya,” katanya.

Pada 2009 tercatat sebanyak 44 dari 78 kementerian dan lembaga atau 56 persen yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP, sedangkan 2013 yang meraih WTP meningkat jadi 64 unit dari 86 kementerian dan lembaga atau 74 persen.

Menurut Harry Azhar, sebenarnya sebagian besar laporan keuangan pemda belum memadai menjadi alat pengambilan keputusan oleh manajemen pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan laporan keuangan belum menyajikan informasi berkaitan dengan aset dan kewajiban (liabilities) secara andal nilainya.

“Seharusnya laporan keuangan bisa menjadi dasar pertimbangan pemda dan DPRD dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) berikutnya. Laporan keuangan ini juga dijadikan investor sebagai dasar penilaian atau alat pertimbangan akurat untuk kelayakan berinvestasi,” katanya.

Sebaliknya bagi pemerintah pusat, laporan keuangan andal menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi daerah tersebut tersebut.

“Kami menyadari belum banyak pemerintah daerah yang memahami bahwa tujuan pemberian opini agar laporan keuangan tersebut dapat menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat dan bisa dipercaya,” ujar Harry Azhar, dan menambahkan BKP akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah di masing-masing tingkatan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Bali menyiapkan pasar murah menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2015. “Kami sudah jauh-jauh hari siapkan pasar murah yang menjual sejumlah kebutuhan pokok,” kata Kepala Bulog Bali I Wayan Budita di Denpasar, Sabtu (28/2).

Pasar murah tersebut didirikan langsung di depan kantor Bulog di Jalan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar serta di Kabupaten Tabanan. Ia menyatakan pasar murah untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga “miring” atau lebih murah daripada harga yang berlaku di pasaran.

Misalnya, kata dia, harga gula yang di pasaran mencapai Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram dengan kualitas baik. Begitu pula dengan harga telur yang dijual per butir mencapai Rp1.100, sedangkan harga yang berlaku di pasaran mencapai Rp1.400 per butir.

Budita mengatakan sejumlah harga kebutuhan pokok juga dijual dalam pasar murah tersebut, di antaranya beras, cabai, minyak goreng dan lainnya yang dijual dengan harga “miring”. Pasar murah, kata dia, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini.

Selain pasar murah, Bulog juga menggelontorkan empat ton beras dalam operasi pasar yang digelar di Pasar Kereneng dan Pasar Badung di Denpasar pada Jumat (27/2). Harga beras dalam operasi pasar itu, dijual Rp7.500 per kilogram atau lebih murah dibandingkan dengan harga yang berlaku saat ini mencapai Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Di Bali setiap tahun digelontorkan 1.100 ton beras dari cadangan beras pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar, termasuk dalam keadaan darurat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Pelayanan Bulog Leli Subekti mengatakan pendistribusian beras kosong karena raskin sudah habis dari bulan November hingga Desember tahun lalu. Ia mengaku Bulog hanyalah operator yang melakukan tugas atas perintah pemerintah.

“Januari raskin terlambat di salurkan karena ada leg disana satu bulan, secara resmi di salurkan 28 Januari, itu kosong selama 3 bulan hanya ditutup sama operasi pasar 71. 000 ton, operasi pasar ke 3 saluran besar, pengusaha besar, kecil dan satgas, setelah fluktuasi tahun ini biasa digelontorkan raskin ke 13 sampai raskin ke 14, tapi boro-boro karena November sampai Desember kosong,” ujar Leli di Jakarta, Sabtu (28/2).

Pada pengeluaran dan pendistribusian beras, Leli mengaku Bulog hanya mengeluarkan atas persetujuan pemerintah.

“Bulog hanya operator, semua dilakukan atas perintah pemerintah,” katanya

Leli mengatakan dalam analisis harga ada fungsi dari supply  melalui raskin. Operasi harga raskin dikeluarkan sebanyak 232.000 ton jadi pada 2014 akhir sudah kosong, kemudian di kompensasi dan kita gelontorkan 71000 ton,” tambahnya

Leli menambahkan pemerintah memutuskan harus menggelontorkan 300.000 ton. “Bagi bulog mengeluarkan itu hari ini disuruh besok udah bisa, tapi dalam penyalurannya ada kendala,” katanya.

Menurutnya memang ada persoalan lain administrasi. Verifikasi dilakukan dari tingkat desa, ada spekulasi dan keragu-raguan dalam menyiapkan SPA. “Bulog salah ngeluarin tanpa ada surat, kita gak bisa keluarkan tanpa ada perintah dari kementerian,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: