Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan, pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus kejahatan narkotika, sebaiknya disegerakan.

“Agar tidak menimbulkan kontroversi dan perpecahan,” kata Mahfud di Yogyakarta, Jumat (27/2).

Menurut dia, dengan telah ditolaknya grasi seluruh terpidana mati, maka pemerintah tidak perlu mengulur waktu untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Apalagi, kata dia, upaya hukum melalui pengajuan peninjauan kembali (PK) seperti yang dilakukan oleh terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Fiesta Veloso, juga tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati.

Menurut Mahfud, setiap vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak ada kewajiban harus menunggu proses PK.

“Kalau terbelenggu itu, semua orang bisa menunda hukuman dengan mengajukan PK. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan PK diajukan lebih dari satu kali,” kata dia.

Sementara itu, ia mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak perlu menghiraukan tekanan negara lain seperti Brazil dan Australia untuk membatalkan eksekusi mati.

“Negara lain seperti Malaysia, Singapura itu galak terhadap pelanggaran narkoba. Hukuman matinya tetap tidak ada tawar-menawar. Sementara di sini masih memberi kesempatan PK,” kata dia.

Kendati demikian, ia menilai, ketegasan pemerintah untuk menolak grasi para terpidana mati merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.

Kejagung berencana mengeksekusi 11 terpidana mati tahap kedua, yakni delapan kasus narkotika dan tiga kasus pembunuhan.

Ke-11 terpidana mati itu adalah Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI) kasus pembunuhan berencana, Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) kasus narkotika, Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) kasus narkotika, Harun bin Ajis (WNI) kasus pembunuhan berencana, Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI) kasus pembunuhan berencana, Serge Areski Atlaoui (WN Prancis) kasus narkotika.

Selain itu, Martin Anderson alias Belo (WN Ghana) kasus narkotika, Zainal Abidin (WNI) kasus narkotika, Raheem Agbaje Salami (WN Cordova) kasus narkotika, Rodrigo Gularte (WN Brasil) kasus narkotika dan Andrew Chan (WN Australia) kasus Narkotika

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap kepolisian mempermudah proses pelayanan kehilangan terhadap korban dari pelaku kejahatan pembegalan.

“Korban pembegalan sangat membutuhkan kemudahan pelayanan, karena terkena musibah,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/2).

Semendawai mencontohkan pelayanan kemudahan yang dapat diberikan polisi kepada korban pembegalan seperti mengurus surat keterangan dari kepolisian untuk klaim asuransi kehilangan sepeda motor.

Semendawai menyebutkan persoalan pembegalan yang mengakibatkan jatuh korban merupakan tanggung jawab seluruh aparat penegak hukum.

Semendawai berharap aparat kepolisian bertindak tegas dan meningkatkan patroli secara kontinyu guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan pembegalan yang mengancam pengendara sepeda motor.

“Kelalaian dalam menjaga keamanan harus ditebus dengan bantuan kepada masyarakat yang terlanjur menjadi korban,” kata Semendawai.

Terkait pelaku yang tewas dikeroyok massa, Semendawai meminta polisi dapat mengantisipasi hal itu, karena keterangan pelaku dapat mengungkap jaringan begal yang lebih besar.

Lebih lanjut, LPSK siap memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang memberikan kesaksian terkait aksi pembegalan terhadap pengendara sepeda motor.

“Peran serta korban maupun masyarakat sangat penting untuk mengungkap tindak pidana ini terkait ancaman yang mungkin diterima jika korban atau masyarakat bersaksi, LPSK siap memberikan perlindungan,” tutur Semendawai.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres dan Polsek mengungkap 43 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), 38 kasus pencurian pemberatan (curat) dan 63 kasus curanmor dengan jumlah tersangka 244 orang termasuk 13 pelaku dari Lampung.

Aparat Polda Metro Jaya melumpuhkan tujuh orang dari 93 pelaku yang terlibat curas dengan melepaskan tembakan, karena melawan petugas menggunakan senjata tajam dan senjata api.

Selain menangkap para tersangka, petugas juga menyita barang bukti 14 pucuk senjata api terdiri dari sepucuk senjata api organis, sepucuk airsoft gun dan sisanya senjata api rakitan.

Barang bukti lainnya diamankan yakni 140 bilah senjata tajam, 120 unit motor, 21 unit mobil, 167 unit telepon selular, 46 butir beluru, 15 kunci “T”, perhiasan, layar televisi dan sejumlah uang tunai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Bogor Kota, Jawa Barat, melakukan antisipasi dan pencegahan tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor, terutama aksi begal dengan mengintensifkan patroli dan razia guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

“Upaya preventif terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor, maupun aksi begal lainnya sudah kita mulai sejak kemarin dengan melakukan patroli gabungan di wilayah Kota Bogor,” kata Kepala Bagian Operasi Polres Bogor Kota, Kompol Sahroni, di Bogor, Jumat (27/2).

Ia mengatakan, patroli gabungan diprioritaskan di lokasi-lokasi yang terindikasi berpotensi tempat terjadi aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan maupun begal.

“Ada enam lokasi yang jadi prioritas kita lakukan patroli silang maupun razia, ini lokasi perbatasan dengan wilayah luar Kota Bogor,” katanya.

Enam lokasi prioritas tersebut yakni Cijambu, Salabenda, Bubulak, Jalan tentara Pelajar, Pamoyanan, Jalan MBR Katulampa dan Cimahpar.

“selain patroli juga digelar razia serentak di enam Polsek wilayah Kota Bogor dengan sasaran kejahatan C3 (curat, curas dan curanmor) serta aksi pembegalan,” katanya.

Menurut Sahroni, sejauh ini di wilayah Kota Bogor belum terjadi kasus pembegalan. Namun untuk mengimbangi upaya jajaran Polri di wilayah lain untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan pencurian dan begal maka patroli dan razia dilakukan secara intensif.

“Sasaran utama kita tidak hanya begal, tetapi tindak kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaran bermotor,” katanya.

Razia antisipasi kejahatan C3 dan begal di jajaran Polsek Bogor Barat sore tadi bertempat di Jalan Raya Bubulak menyita 19 kendaraan bermotor, baik yang ditilang karena tidak memenuhi surat-surat dan tidak sesuai standar keselamatan.

“Total ada 15 STNK dan empat kendaraan dibawa ke Mapolsek Bogor Barat untuk diamankan,” kata Kapolsek Bogor Barat Kompol Indrat Ningtyas.

Selain di Polsek Bogor Barat, razia antisipasi kejahatan pencurian termasuk begal juga dilakukan serentak oleh jajaran Polsek Bogor Utara, Bogor Selatan dan Bogor Timur. Sedangkan Polsek Bogor Tengah dan Tanah Sareal mengintensifkan patroli silang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kantor Pusat Interpol Dunia di Lyon, Prancis berupaya antisipasi gerakan penyelundupan bahan peledak dan bahan kimia dari Malaysia masuk Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Demikian disampaikan Lasha Giorgidze, interpol Kantor Pusat Lyon, Prancis ketika berada di Nunukan, Jumat (27/2) kepada sejumlah awak media berkaitan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan.

Upaya yang dilakukannya itu, dia mengharapkan dukungan dari agensi interpol lokal seperti bea cukai, imigrasi, kepolisian dan instansi lainnya dalam keberhasilan pelaksanaan operasi nantinya.

“Keberhasilan operasi ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari agensi interpol lokal,” ujar Lasha Giorgidze.

Ia menjelaskan, target dari operasi interpol di daerah itu adalah gerakan perpindahan barang-barang kimia dan bahan peledak yang dibawa oleh para pelaku dari dan keluar Malaysia melalui Kabupaten Nunukan.

Selain itu, lanjut dia, interpol juga menargetkan adanya pengguna dokumen-dokumen (paspor) palsu maupun resmi yang kemungkinan bukan miliknya melakukan perjalanan keluar negeri.

Interpol yang berpusat di Lyon, Prancis ini memberikan pelatihan kepada jajaran imigrasi, bea cukai, kepolisian, syahbandar dan PT Pelindo setempat dari 24-27 Februari 2015 di Kantor Bea Cukai Nunukan.

Artikel ini ditulis oleh: