Jakarta, Aktual.co — Warga Kota Bengkulu mendesak pemerintah segera menyalurkan beras murah untuk keluarga miskin karena harga beras di pasar sangat tinggi mencapai Rp11.000 per kilogram.

“Harga beras seminggu ini sudah sangat tinggi, kami kewalahan, jadi minta raskin segera disalurkan,” kata Emilia, warga RT 2 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Rabu (25/2).

Ia mengatakan penyaluran beras miskin selain membantu keluarga kurang mampu, juga dapat menekan harga beras di pasaran. Penyaluran beras murah untuk kuota Januari 2015 sudah direalisasikan, namun jatah untuk bulan Februari belum disalurkan.

Gadis, warga Sukarami juga mengeluhkan harga beras golongan medium atau yang dibeli dari petani lokal mencapai Rp11.300 per kilogram. “Kalau bisa ada operasi pasar karena harga sudah naik seminggu ini, biasanya kami beli Rp9.000 per kilogram, sekarang naik jadi Rp11.000,” kata dia.

Ketua RT 2 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempakata Kota Bengkulu, Supratman mengatakan belum ada tanda-tanda penyaluran beras miskin untuk jatah Februari 2015. “Biasanya kalau sudah mendekati pembagian beras, para Ketua RT sudah dikumpulkan di kelurahan untuk menyiapkan dana tebusan warga, tapi sampai sekarang belum ada,” kata dia.

Sementara Humas Bulog Divisi Regional Bengkulu Heriswan mengatakan beras murah untuk keluarga miskin sudah dapat disalurkan, tinggal menunggu dana tebusan dari rumah tangga sasaran. “Beras murah sudah tersedia, tinggal lagi menunggu dana tebusan dari warga,” kata dia.

Pagu beras raskin pada 2015 untuk Provinsi Bengkulu dialokasikan untuk sebanyak 121.574 rumah tangga sasaran (RTS). Untuk menekan harga beras di pasaran tambah dia, Bulog sudah menyiapkan operasi pasar dengan jumlah beras yang dijual kepada warga sebanyak enam ton.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu, Ajenkris mengatakan hingga kini investor masih enggan menanamkan modal di sektor transportasi.

“Padahal untuk peremajaan angkutan kota (angkot) membutuh sentuhan para para pengusaha,” kata Kadis Ajenkris di Palu, Rabu (25/2).

Menurut dia, jika hanya mengandalkan pemilik angkot meremajakan sendiri, itu sangat sulit dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Rata-rata pemilik angkot di Palu sudah tidak berdaya karena kondisi penumpang sangat kurang. Belum lagi trayek angkot yang sekarang ini masih terbilang tidak berjalan sesuai dengan diharapkan pemerintah kota (Pemkot) Palu.

“Mana ada investor yang mau mengivestasikan uangnya untuk membeli angkot dalam jumlah besar,” katanya.

Salah satu upaya dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu, kata Ajenkris yakni menata dan menetapkan kembali trayek angkot yang baru. Trayek angkot saat ini sedang dibahas secara seksama dengan melibatkan semua pihak terkait.

“Kami libatkan semua yang berkompoten, termasuk perkumpulan sopir angkot,” kata dia.

Dengan demikian, jika trayek sudah ditetapkan dan diberlakukan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakannya. Pihaknya, kata Ajenkris menargetkan paling lambat Maret 2015 trayek baru angkot di Palu sudah ditetapkan untuk selanjutnya diberlakukan secara efektif.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta pemerintah daerah untuk tetap konsisten dalam menegakkan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang karena disinyalir beberapa daerah masih memakluminya.

“Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, dalam perkembangannya jumlah kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang di daerah ini bertambah dari 3.209 pada tahun 2004 menjadi 5.100 pada tahun 2007,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Jusuf dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Rabu (25/2).

Gellwynn memaparkan, peraturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang sebenarnya sudah dikeluarkan sejak lama, tepatnya sejak Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dari larangan penggunaan cantrang. “Pada intinya cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5 GT dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK,” katanya.

Menurut dia, berbagai permasalahan yang timbul terkait penggunaan cantrang ini sudah lama terjadi yang dipicu banyaknya kapal di atas 5 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alat penangkapan ikan yang lain namun dalam praktiknya menggunakan cantrang.

“Permasalahan lain yang sangat krusial adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 ton pada tahun 2002 menjadi 153.698 ton di tahun 2007, dan situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumber daya ikan demersial sebanyak 50 persen,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa telah ditemukan sejumlah modus pelanggaran salah satunya adalah pengecilan ukuran kapal serta spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik ukuran mata jaring ikan, ukuran maupun ukuran tali ris.

Memahami akan berbagai permasalahan yang ditimbulkan, maka pada tanggal 24 April 2009 pemerintah daerah Jawa Tengah melakukan pertemuan dengan perwakilan nelayan Kabupaten Rembang, Pati, Batang, dan Kota Tegal dengan difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang.

Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa para nelayan memahami dan sepakat bahwa cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan siap mengalihkannya secara bertahap.

Namun fakta di lapangan berbeda, jumlah armada kapal di bawah 30 GT yang menggunakan cantrang malah semakin bertambah. “Permen KP No. 2 Tahun 2015 itu sebenanrnya hanya melanjutkan kebijakan lama dan menegaskan bahwa secara prinsip kapal cantrang dilarang beroperasi di seluruh WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka