Jakarta, Aktual.co — Penyanyi ternama yang juga pengusaha kosmetik Malaysia Datuk Siti Nurhaliza Tarudin membantah laporan yang menyebutkan bahwa ia merupakan wanita terkaya ke-3 di Malaysia.

Ia mengaku khawatir dengan keselamatannya dan menegaskan laporan yang menyebutkan bahwa kekayaannya mencapai 50 juta ringgit (Rp175 miliar) tersebut tidak benar, demikian dilaporkan media lokal terbitan Kuala Lumpur, Rabu (25/2).

Namun demikian Siti Nurhaliza masih tetap memiliki impian untuk menjadi wanita terkaya di negara ini.

“Saya terkejut dengan laporan itu karena saya belum sampai ke tahap itu. Namun, saya senantiasa berdoa untuk menjadi wanita terkaya karena itu impian saya dan saya masih berusaha ke arah itu,” katanya.

“Laporan itu tidak benar dan saya tidak pasti sejauh mana kesahihannya. Saya tidak nyaman karena laporan yang tidak benar bisa menimbulkan masalah keselamatan,” tegas Siti Nurhaliza.

Diberitakan sebelumnya, sebuah portal Savemoney.com mengeluarkan artikel mengenai lima wanita terkaya di Malaysia untuk tahun 2015. Siti Nurhaliza berada di peringkat ketiga.

Meski mengaku khawatir dengan keselamatannya, Siti Nurhaliza mengatakan bahwa laporan itu tidak mengganggu kehidupannya.

Ia sendiri tidak tahu bagaimana portal tersebut bisa memasukkannya dalam daftar wanita terkaya dengan aset bernilai RM50 juta pada tahun 2013.

“Saya tahu penulis itu memberikan gambaran yang hebat-hebat tetapi realitanya biasa saja. Saya tidak tahu bagaimana mereka menghitung kekayaan seseorang karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk membuat penghitungan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan jemput paksa bekas Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus korupsi haji di Kementerian Agama.
“Secara prosedur jika dia tidak datang tanpa keterangan pada panggilan pertama, akan dilakukan panggilan kedua. Jika panggilan kedua tetap tidak hadir dan tanpa keterangan, maka ada upaya lanjutan yang bisa ditempuh, bisa saja jemput paksa,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (25/2).
Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat dari penyidik, didapatkan konfirmasi dari Suryadharma bahwa alasan tidak hadir adalah menunggu proses praperadilan. 
Namun demikian, menurut Priharsa, penyidik tetap beranggapan bahwa praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan. “Karena itu penyidik akan memanggil lagi tersangka untuk dipriksa,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini pun belum ada informasi dari pimpinan KPK terkait upaya hukum praperadilan yang tengah ditempuh oleh Suryadharma Ali. Dia mengaku belum diputuskan adanya penghentian sementara terhadap penyidikan atas Suryadharma. 
“Saya belum dapat informasi dari pimpinan bagaimana menyikapi praperadilan tersebut. Keputusan untuk menjemput paksa pun belum ada keputusan, karena memang ada prosedur (panggilan kedua) yang masih harus ditempuh,” kata Priharsa.
Ditanyai terkait kapan panggilan kedua terhadap Suryadharma akan dilakukan, dia mengaku belum mendapat informasi tersebut dari penyidik. “Kalau itu yang tahu penyidik. Saya belum dapat informasi lagi,” jelas Priharsa.
Kuasa hukum Suryadharma Ali, Andreas Nahot Silitonga mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan informasi bahwa kliennya tidak akan menghadiri panggilan KPK sampai proses praperadilan rampung dilakukan. 
Dia menjelaskan, praperadilan tersebut diajukan sebagai sebuah langka hukum, yang diatur di dalam Undang-undang. Karena itu diharapkan nantinya ada sebuah putusan yang akan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Suryadharma Ali.
“Sehingga pada hari ini terkait dengan permohonan itu, pak SDA (Suryadharma) tidak dapat memenuhi panggilan KPK,” jelas Andreas. 
Sebelumnya, Suryadharma mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (23/2) pagi. 
Dalam permohonannya, selain meminta penetapan status tersangka terhadapnya dinyatakan tidak sah, dia juga menggugat KPK sebesar Rp 1 triliun. 
“Perbuatan yang dilakukan oleh KPK tersebut mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Pak Suryadharma Ali. Kerugian itu baik moril maupun materil. Oleh karena itu menuntut KPK Rp 1 triliun,” ujar Ketua Tim Penasihat Hukum Suryadharma, Humphrey R Djemat, saat menggelar jumpa pers di bilangan, Jakarta Selatan, Senin siang

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pendukung kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz meluapkan kegembiraan setelah gugatannya diterima oleh Majelis Hakim PTUN.
“Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Pak Surya Dharma Ali”, ujar pendukung, di luar gedung PTUN, Rabu (25/2).
Para pendukung kubu Djan Faridz yang berada di halaman Gedung PTUN mengucap takbir dan melantunkan shalawat, seusai hakim membacakan putusan.
Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti memutuskan menerima gugatan mantan Ketum PPP Suryadharma Ali terkait Surat Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.
“Mengabulkan gugatan penggugat diterima seluruhnya, kemudian membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014,” kata Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti, saat membacakan putusannya di ruang sidang.

Artikel ini ditulis oleh: