1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38536

Lima Kabupaten di NTT belum Ajukan Permintaan Pupuk

Kupang, Aktual.co — Sebanyak lima kabupaten di NTT belum mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setempat untuk membeli pupuk bersubsidi. 
Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Flores Timur, Lembata, Sumba Tengah, dan Kabupaten Malaka.
“Mungkin prosesnya masih di kabupaten. Tapi  RDKK dari lima kabupaten itu  belum masuk di provinsi  sampai sekarang,” kata Kepala Distanbun NTT Anis Tay, yang dikonfirmasi, Sabtu  (14/2).
Menurutnya, cepat atau lambatnya proses ini sangat tergantung dari pengajuan RDKK oleh kelompok. Apabila sudah ada pengajuan, tak ada alasan untuk tertahan di pengecer, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), maupun Dinas Pertanian kabupaten.
RDKK untuk permintaan semua jenis pupuk yang sudah masuk ke Distanbun NTT  hingga saat ini yakni Urea sebanyak 33.762 ton dari kuota 24.000 ton,  SP36:12.000 ton dari kuota 5.000 ton,  ZA: 4.900 ton dari kuota 2.960 ton, NPK: 47.800 ton dari dari kuota 11.000 ton, dan 85.700 ton dari kuota 5.000 ton.  
Namun, RDKK  yang sudah masuk ke Distanbun belum semuanya divalidasi. Pihaknya sedang melakukan verifikasi untuk segera dilakukan proses lebih lanjut ke produsen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan  disalurkan langsung ke kelompok.
Terhadap permintaan yang melebihi kuota akan dilakukan realokasi dari kabupaten yang permintaan di bawah kuota ke kabupaten yang permintaan melebih kuota. Hal yang sama juga dilakukan di tingkat nasional untuk provinsi yang permintaannya di bawah kuota dengan di atas kuota.
“Kalau tidak dilakukan realokasi antarkabupaten, kita bisa minta penambahan kuota ke Pusat. Ini sangat tergantung permintaan,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta kabupaten yang belum memasukkan RDKK untuk segera mengirimnya ke provinsi. Menurutnya, permintaan pupuk ini untuk musim tanam tahun ini belum terlambat.  Selaian itu, alokasi pupuk bersubsidi disiapkan dari Januari hingga Desember.
Ditegaskan, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sudah ditentukan pemerintah. Untuk membedakan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, bisa dilihat dari warnanya. Hal ini untuk mengantisipasi dugaan adanya permainan harga pupuk di tingkat pengecer.

Artikel ini ditulis oleh:

Sepekan, Ratusan Rumah di Barito Masih Terendam Banjir

Jakarta, Aktual.co — Ratusan rumah warga yang tersebar di enam dari sembilan kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, masih terendam banjir dalam sepekan ini.
“Meski ketinggian banjir mulai surut, namun sekitar ratusan rumah di sejumlah desa pada enam kecamatan masih terendam banjir,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Utara, Guntur Pardede, di Muara Teweh, Sabtu (14/2).
Kecamatan yang teredam banjir itu antara lain, Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Lahei, Lahei Barat dan Montallat.
Kecamatan Montallat merupakan kawasan di wilayah hilir merupakan daerah yang paling parah diterjang banjir. Hingga saat ini ada tiga desa yang masih terendam banjir sekitar 200-an bangunan diantaranya rumah, sekolah dana sarana kesehatan.
“Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi korban banjir di enam kecamatan tersebut,” katanya.
Pemerintah daerah masih memberlakukan status siaga tanggap terhadap banjir dan Bupati barito utara, Nadalsyah mengimbau untuk peduli terhadap korban banjir.

Artikel ini ditulis oleh:

Kader PDIP Bantah Mega-Jokowi Tak Mesra Lagi

Jakarta, Aktual.co — Isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai muncul kepermukaan. 
Hal itu terlihat dari sikap keduanya saat menghadiri acara Munas Partai Hanura, Jumat (13/2), di Solo,  yang tampak ‘dingin’.
Namun, isu tersebut dibantah oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Dwi Ria Latifa. Menurutnya,  PDI-P memang dalam posisi sulit.
“Ketika ada Munas Hanura, itu kok ibu Mega sepertinya tidak berteguran, padahal tidak seperti itu,” kata Dwi Ria, di Jakarta, Sabtu (14/2).
Dwi menjelaskan, alasan Mega dan Jokowi yang terkesan ‘jaga jarak’ adalah demi menghindari opini publik yang berlebihan.
“Mungkin yang diharapkan harus lebih mesra. Kalau dilakukan seperti itu, Ibu Mega lagi intervensi pak Jokowi,” kata dia.
Dwi pun berdalih, komunikasi yang dilakukan Mega dan Jokowi tidak selalu harus diketahui publik.
“Komunikasi politik pemimpin berbeda-beda, kalau kami PDIP ingin menginngatkan keputusan apapun jangan melanggar UU dan konstitusi,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi Dinilai Lamban Soal Budi Gunawan

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dinilai lamban dalam menyelesaikan gonjang-ganjing seputar kepastian pelantikan Komjen Budi Gunawan.
“Presiden Jokowi menunjukkan kepada kita bahwa beliau terlihat sangat lamban dan kurang tegas dalam mengambil keputusan mengenai isu kapolri ini,” kata Direktur Gaspol Indonesia, Virgandhi Prayudantoro, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/2).
Dari sisi hukum, Jokowi seharusnya melantik Budi Gunawan yang telah lulus ‘fit and proper test’ oleh DPR. 
Menurutnya, Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam satu minggu, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Polemik seperti ini membuat rakyat Indonesia menjadi bingung dalam menyikapi permasalahan ini. Bagaimana bisa Presiden Indonesia tersandera dalam hal seperti ini. Ada hal yang lebih penting untuk diperjuangan Jokowi yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia, bukan malah terjebak dalam masalah ini saja,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Petani di Sultra Memperoleh Bantuan 6.600 Ton Pupuk Organik

Jakarta, Aktual.co — Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun 2015 memperoleh jatah bantuan pupuk organik bersubsidi sebanyak 6.600 ton untuk petani di berbagai daerah setempat.
“Pupuk organik tersebut akan disalurkan kepada petani yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Sultra,” kata Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra, Suriyati, di Kendari, Sabtu (14/2).
Tiga kabupaten mendapat jatah terbesar yakni Kabupaten Konawe Selatan 1.660 ton, Kabupaten Konawe 1.021 ton dan Kabupaten Kolaka sebanyak 1.167 ton.
“Kota Kendari mendapat jatah 11 ton, Kabupaten Bombana sebanyak 479 ton, Kota Baubau 84 ton, Kabupaten Buton 21 ton,” katanya.
Selanjutnya, Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 876 ton, Kabupaten Konawe Utara 389 ton, Kabupaten Kolaka Timur 657 ton dan Kabupaten Konawe Kepulauan 135 ton.
“Tiga daerah yang tidak mendapatkan penyaluran pupuk organik bersubsidi tahun ini adalah Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Utara,” katanya.
Meskipun pemerintah telah menetapkan kuota masing-masing kabupaten/kota, tetapi realisasinya tergantung tingkat kebutuhan dan keinginan petani untuk menggunakan.

Artikel ini ditulis oleh:

MPR Akan Lanjutkan Sosialisasi Empat Pilar

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang mengatakan MPR RI akan melakukan lagi sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kepada generasi muda bangsa Indonesia.
“Sosialisasi Empat Pilar ini penting untuk mengingatkan generasi muda Indonesia terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Oesman Sapta Odang, di Jakarta, Jumat (13/2) malam.
Menurut Oesman Sapta, setiap negara memiliki ideologi yang dapat menjadi perekat dalam membangun nasionalisme. Melalui sosialisasi Empat Pilar dapat mengenalkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan ideologi negara Indonesia.
“Melalui sosialisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran nasionalisme sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Oesman Sapta juga mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran serta melalui media massa.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain