Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (14/2) pagi.
Selain petinggi partai pendukung, hadir juga mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.
Belum ada keterangan resmi terkait apa isi pembicaraan Jokowi dengan para pimpinan parpol pendukung Jokowi-JK.
Hadir dalam pertemuan ini Presiden Joko Widodo, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Hanura Wiranto, Ketum PKPI Sutiyoso, Ketum PKB Muhaimin ISkandar, mantan Kepala BIN Hendropriyono, dan dari PPP diwakili Romahurmuziy.
Diketahui, sejumlah isu yang merebak seperti konflik KPK-Polri dan ketidakpastian pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri, menyedot perhatian pimpinan KIH.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Alokasi dana sebesar Rp1,4 miliar setiap desa per tahun dinilai akan menimbulkan sejumlah konflik. Baik konflik di desa itu sendiri maupun di pemerintah pusat. 
Dengan dana tersebut, artinya masing-masing desa harus membelanjakan hampir Rp4 juta setiap harinya. Peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan hal itu dapat membuka celah untuk membangun desa baru.
“Selama ini bikin desa ngga susah kok, asal bisa menunjukkan 1.200 kepala keluarga (KK) saja, untuk di Maluku bahkan hanya 300-400 KK, denga begitu sudah dapat Rp1,4 miliar per tahun,” ujar Nico saat diskusi di Jakarta, Sabtu (142).
Lebih lanjut dikatakan Nico, memberikan insentif seperti itu bukan menyelesaikan masalah desa secara substansif. Justru, kata dia, hal tersebut memunculkan konflik secara horizontal dan vertikal.
“Kalau Pilkades kalah, mereka bikin desa baru, sudah ada massanya. Tapi kan nanti uang yang ke desa itu overhead cost nya tinggi, ini masalah kalau begini,” ucap dia.
Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat mengawal pelaksanaan dana desa secara cermat. Tujuannya, agar insentif untuk setiap desa tersebut tidak disalahgunakan
“Pertumbuhan jumlah desa kita dari 2007-2013 sudah 9 ribu desa, kalau tambah lagi bisa ngga efektif. Makanya pemerintah harus selalu kawal dengan baik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bea Cukai Soekarno – Hatta, menyebutkan pengungkapan kasus upaya penyelundupan tahun 2014 didominasi penumpang yang pasca melakukan penerbangan dari Hongkong.
Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno – Hatta, Okto Irianto di Tangerang, Sabtu (14/2), mengatakan, terdapat 42 kasus penindakan narkotika dari penumpang yang asal penerbangan Hongkong.
Selanjutnya, urutan kedua yakni dari Malaysia dengan 12 kasus, Tiongkok dengan 11 kasus, Afrika Selatan, Qatar dan Singapura dengan masing – masing empat kasus.
Lalu, lanjut Okto, United Emirate Arab dan India dengan masing – masing tiga kasus serta Thailand dengan dua kasus.
Oleh karena itu, petugas Bea Cukai Soekarno – Hatta telah melakukan pemetaan terhadap negara yang rawan menjadi tempat asal narkotika.
Meskipun, seluruh bawaan penumpang tetap menjadi perhatian dan pengawasan petugas. Sebab, pengendar kerap kali melakukan perjalanan dari berbagai negara untuk menipu petugas.
“Jadi, mereka kerap keliling negara agar tidak dicurigai. Karena, bila dari satu negara tertentu, kerap kali dicurigai dan tertangkap,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kurir narkotika yang tertangkap pada tahun 2014, didominasi oleh jenis kelamin laki – laki dengan usia antara 21 tahun 40 tahun. Meskipun ada juga yang berusia 60 -70 tahun ditangkap karena akan melakukan penyelundupan.
Sedangkan untuk kurir wanita, biasanya berusia diatas 30 tahun agar tidak dicurigai oleh petugas dan merupakan jadi bagian turis. “Biasanya untuk wanita menyembunyikan di barang bawaan,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) belum mau terlalu menanggapi sosok Dwi Pariyatno yang dianggap sosok calon kapolri yang bersih versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 Sebab, menurutnya saat ini Presiden Joko Widodo belum ada keputusan untuk mengganti calon kapolri selain Komjen Pol Budi Gunawan.
“Ya kan belum ada putusan beliau mau mengganti. Calonnya kan masih tetap BG,” kata Martin Hutabarat, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/02)
Ketika ditanya pendapatnya tentang sosok Dwi Pariyatno, diplomatis dia menjawab baik. “Ya baik. Pasti saya komisi III kenal beliau lah. Dulu kapolda jawa tengah kemudian kapolda DKI termasuk sekarang,” ujar Martin
Dia menegaskan siapapun sosok Jenderal yang telah mendapatkan mandat dari Presiden, instansinya harus tunduk kepada si penerima mandat.
“Sebenanrya kalau di TNI-Kepolisian siap yang dapat mandat itu langsung institusi itu tunduk kepada sebenarnya. Jadi siapapun kalau sudah dipecaya oleh presiden itu institusi itu akan tunduk,” jelasnya
 Justru menurutnya, inilah yang menjadi kelebihan negara ini dibandingkan dengan negara lain yang belum tentu bisa mengikutinya.
“Itu kelebihannya kita. Kalau kita lihat di negara amerika latin kan belum tentu.  Bisa aja ada tentara melawan panglimanya. Kalau kita tidak ada tradisinya melawan. Hanya dulu kasus Gus Dur dengan membuat Kapolrinya ternyata kapolri lama tidak mau serah terima jabatan. Walau sudah diputuskan Gus Dur dilantik tetapi tidak mau kapolri serah terima serahkan tongkat komando. Hanya iitu aja kejadian pernah di Indonesia,” kata dia.
 Namun sayangnya dia enggan menjelaskan lebih lanjut kekita ditanya kembali, siapakah sosok Jenderal yang mampu memegang kendali setelah mendapatkan mandat dari presiden saat ini ?
“Ini harus tanya kompolnas. Kompolnas itu,” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby