Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Artinya, setiap desa akan mendapatkan Rp1,4 miliar per tahun untuk pembangunan di desa tersebut.
Pengamat ekonomi, Didik J Rachbini memprediksi dalam pengalokasian dana tersebut akan ada sejumlah kerusakan dan konflik. 
“Harus dicermati, ada potensi negatif di sini, tidak berarti harus mundur, tapi perlu diluruskan saja agar demokrasi di desa jadi lebih baik,” ujar Didik saat diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/2).
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengatakan harus ada fungsi pokok yang jelas dalam alokasi dana Rp1,4 miliar setiap desa. 
“Jangan semua dialokasikan ke infrastruktur, tapi ke eknomi, sosial, budaya juga dialokasikan,” kata dia.
Viva menjelaskan, selama 15 tahun terakhir masih ada beberapa masyarakat di desa yang menerima bantuan beras miskin (raskin). Artinya, kata dia, selama ini pembangunan desa belum ada perubahan, masih tidak merata.
“Jangan sampai sudah diberikan Rp1,4 miliar, tapi nanti tingkat kemiskinannya masih tinggi, kalau begitu artinya ada yang salah dengan orientasi pembangunan nasional,” tutur Yoga.
Yoga berharap dana desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan kearifan lokal. 
“Jangan hanya mengedepankan politik, karena akan bertentangan dengan Nawa Cita pemerintah dan membawa duka cita,” kata dia.
Untuk diketahui, dalam APBNP 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut meningkat 122 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp9,1 triliun. Nantinya, tiap-tiap desa akan mendapat dana sebesar Rp1,4 miliar per tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Kisruh dua lembaga penegak hukum KPK-Polri tinggal menunggu ‘titah’ Presiden untuk selesai. 
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Reseach & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan meski sulit, pilihan presiden sebebarnya hanya dua.
“Melantik atau tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri,” kata Djayadi dalam diskusi bertajuk ‘Simalakama Jokowi’ di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (14/2).
Dari dua pilhan tersebut, Djayadi memaparkan resiko-resiko yang bakal dihadapi Jokowi sebagai presiden kedepannya.
“Tidak melantik resikonya ada dua, satu terjadi perdebatan hukum, ada dua pendapat, tidak ada komplikasi hukum kalau presiden tidak melantik,” kata dia.
Yang kedua menurut Djayadi adalah kehilangan dukungan dari DPR. Sebab DPR sudah sepakat mendukung pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Kalau melantik, Kontroversi kapolri terus berlanjut, ujungnya nanti ada resiko penuruan kepercayaan publik kepada Presiden,” ungkap Djayadi.
“Sekarang tinggal Presiden melihat pertimbangan dua resiko tersebut untuk memberi keputusan,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum memutuskan apakan akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri atau sebaliknya. Sikap lamban ini, dipercaya akan berdampak kepada kepemimpinan Presiden kedepan.
Anggota komisi III Martin Hutabarat menilai, situasi mengambang seperti ini memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. Menurutnya semakin lamanya keputusan, akan merugikan Presiden sendiri dan penegakan hukum.
“Ini kalau makin lama makin merugikan, baik kepolisian KPK, Jokowi dan penegakan hukum Bangsa ini,”  kata Martin, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/02)
Bahkan menurut Martin, dunia persilatan pun juga semakin bingung, sebegitu lamanya memberikan keputusan. Sampai-sampai ia meledek bahwa polemik penetapat Kapolri sudah dijadikan taruhan di mangga besar.
“Bagaimana nih keputusannya? Rupanya di mangga besar sudah jadi pasar taruhan. Kalau sekarang ini 5-6 kali lebih tinggi. Makin lama mereka makin asik,” celoteh dia.
Selain itu dia memaparkan, bahwa salah satu kesuksesan Presiden kedepan itu dimulai dari bagaimana Presiden mampu menegakan hukum ke depan, seperti korupsi.
“Rakyat ini benci sekali korupsi, saya kira soal Kapolri ini jangan terlalu lama lagi,” ujar Martin
Politisi partai Gerindra ini pun menambahkan secara partai, Gerindra mendukung penuh calon kapolri dari presiden.
“Saya kira Gerindra akan mendukung, bagaimanapun juga kapolri Presiden, KPK partai untuk rakyat banyak.Kita menyerahkan kepada Presiden dalam rangka, kepentingan bangsa ini,” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Sebanyak 42 orang pengunjung Diskotek Pujasera, Jakarta Barat, terjaring razia BNNP DKI Jakarta pada Sabtu.
Dalam siaran pers Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diterima Sabtu (14/2), menyebutkan hasil tersebut merupakan laporan kegiatan operasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.
Dari hasil tes urin, ke-42 orang yang terdiri atas 32 laki-laki dan 10 orang perempuan itu dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.
Meski demikian, dalam operasi tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba.
Sementara jumlah pengunjung diskotek saat operasi berlangsung tercatat sebanyak 78 orang yang terdiri dari 59 orang laki-laki dan 19 perempuan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby