Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  merasa tersandra karena lambannya Presiden Joko Widodo lantaran  belum juga memberikan keputusan dilantik atau tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
 Anggota komisi III Martin Hutabarat mengatakan, sudah satu bulan lebih polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri bergulir. Ini membuat komisi III DPR-RI tersandra dan tidak bisa mengambil keputusan apa-apa.
“Kapolri sebelumnya ini bolanya antara presiden dan DPR. Kalau BG sendiri, bolanya lebih liar lagi ini sesuatu yang beda dari yang sebelumnya,” kata Martin, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/02)
Menurutnya, situasi seperti sekarang ini akan semakin merugikan semua pihak dan penegakan hukum.
“Ini kalau makin lama makin merugikan, baik kepolisian atau KPK. Jokowi dan penegakan hukum. Bangsa ini,dunia persilatan kita juga makin bingung, sebegitu lamanya memberikan keputusan,” ungkapnya
Sebab itu, kata dia dibutuhkan keputusan dari Presiden Joko Widodo secepatnya. Dia menegaskan, dalam sebuah kepemimpinan lebih baik mengambil keputusan yang sedikit keliru ketimbang tidak memberikan keputusan sama sekali. Diungkapkannya hal tersebut juga akan berdampak kepada kesuksesan presiden ke depan.
” Bagaimana satu negara, mengambil keputusan yang cepat. Segala macam akan terjadi. Termasuk dampak kesuksesan Presiden kedepan. Saya menunggu, bahwa saya mengatakan, tergantung kepada keberanian membuat keputusan. Keputusan itu lebih baik sedikit keliru dari pada tidak memutuskan sama sekali,” kata dia.
Kendati demikian politisi partai Gerindra ini mengaku menyerahkan sepernuhnya kepada presiden dalam rangka menjalankan kepentingan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Saiful Mujani Reseach & Consulting  (SMRC), Djayadi Hanan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai ‘orang baru’ dalam kancah perpolitikan nasional. Oleh sebab itu, wajar jika Presiden terkesan lambat dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri.
“Presiden ini new kids on the block, orang barulah, jadi kalau orang baru dites dululah,” kata Djayadi dalam diskusi bertajuk ‘Simalakama Jokowi’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Belum lagi kata Djayadi, posisi Jokowi dipartai pengusungnya yang tidak lebih dari seorang petugas partai.”Presiden tidak mengontrol langsung partainya,” ungkapnya.
Sehingga, Djayadi melihat ‘tekanan’ kepada presiden bisa datang dari segala penjuru. Selain mengurusi negara, presiden juga harus menjaga komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sikap Presiden Joko Widodo terkait konflik KPK-Polri masih ditunggu, sebulan sudah sejak konflik dua institusi penegak hukum ini muncul, Presiden masih belum memberikan keputusan untuk mengakhiri konflik KPK-Polri. Predikat presiden ‘super lambat’ pun siap disematkan untuk Presiden Jokowi.
Namun, Anggota DPR Fraksi PDI-P Dwi Ria Latifa punya pendapat lain. Menurutnya, presiden saat ini dihadapkan pada posisi ‘super’ sulit.
“Sebab keputusan presiden nantinya akan berimplikasi pada banyak aspek, tidak hanya hukum,” kata Dwi dalam diskusi dengan tema ‘simalakama Jokowi’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Oleh sebab itu, Ria menilai presiden butuh waktu untuk membuat keputusan. Walaupun, keputusan presiden nantinya tidak bisa menyenangkan semua pihak.
“Tidak ada keputusan yang semuanya menang,” ungkapnya.
Soal sikap partai, Dwi tidak bisa berkata lain. Apapun keputusan PDI-P akan tetap diperjuangkan. Yakni mendukung dilantiknya Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri defenitif.
“Di PDIP  tidak bisa berbelok-belok, kalau sudah dari awal sikap A, kader akan tegak lurus dengan pimpinan partai di atas,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, menilai teror yang menimpa para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto  hanya mengada-ada.
“Hari gini masih ada yg main teror teroran, sungguh aneh,” ujar Neta, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/2) malam.
Neta menyimpulkan terkait isu teror yang dialami pegawai dan penyidik KPK tidak lebih hanya permainan isu dan strategi oknum-oknum KPK,
“Pertama mencari simpati publik, Kedua strategi untuk bisa menarik anti teror TNI masuk dalam konflik KPK vs Polri,” kata dia.
Dia juga menambahkan isu teror itu sengaja disebar luaskan demi untuk menarik rasa kasian dan rasa simpatik masyarakat luas .Sebab menurut dia, kepercayaan masyarakat sekarang ini terhadap oknum-oknum KPK makin melorot mulai dari masalah etika, moral, dan tindakan pidana. 
“Semua yang sudah dilìhat masyarakat itu nyata-nyata membuat mereka makin muak dengan oknum-oknum komisioner KPK. Setelah publik melihat dengan mata telanjang banyak masalah di kalangan oknum-oknumnya,” Tambah Neta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby