Jakarta, Aktual.co — Terpidana kasus korupsi, Anas Urbaningrum angkat bicara terkait kasus hukum yang menimpa jajaran petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggapan tersebut dilakukan dengan menulis sebuah surat bertajuk “Menyelamatkan KPK dengan Cara yang Benar”.
Ia menilai, persoalan yang sekarang dihadapi oleh KPK bukan masalah institusi, melainkan masalah personal pengurus KPK. Karena itu, sesungguhnya tidak relevan mengangkat tema penyelamatan KPK.
“Penyelamatan KPK sebagai institusi justru membutuhkan kesediaan untuk merelakan pengurusnya yang diduga melakukan pelanggaran etik atau hukum,” papar Anas.
“Proses hukum dan etik, seharusnya dilalui untuk membuktikan apakah pribadi-pribadi tersebut bersalah atau tidak bersalah,” tambahnya.
Dalam tulisannya, Anas pun tidak bisa menerima jika lembaga anti rasuah itu dianggap sebagai lembaga yang kebal hukum, serba benar ataupun suci. Dia menegaskan kepada orang-orang yang merasa KPK penting, bahwa jangan sampai lembaga tersebut dikorbankan demi kesalahan yang dilakukan para petingginya.
“Penyelamatan KPK adalah memperkuat institusi KPK dengan membebaskan KPK dari tendensi personalisasi dan mitologi serba benar dan suci. Lembaga KPK terlalu mahal jika dijadikan tameng atas kekurangan atau kekhilafan pribadi pengurusnya,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) juga mendukung semua pihak untuk menyelamatan KPK, tapi dengan cara yang benar. “Penyelamatan KPK adalah penguatan institusi KPK untuk makin cakap, bekerja profesional, independen, imparsial, dan setia pada khitah kelahirannya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengacara kawakan OC Kaligis menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan sentimen publik untuk mencari perhatian sehingga dianggap selalu benar.
“Seolah-olah KPK itu selalu benar dan suci, kenapa KPK tidak mau diawasi dan dikritik?” kata OC Kaligis di Jakarta Jumat (13/2)
Kaligis berharap ,masyarakat tetap mengawasi dan mengkritik KPK karena lembaga antirasuah itu tidak sempurna.
“KPK selalu menggunakan parlemen jalanan untuk menutupi kekurangannya,” ujar Kaligis.
Kaligis menyebutkan persoalan KPK menimbulkan sejumlah masalah pada kalangan publik.
Salah satu persoalan yang muncul yakni gerakan “politik” Ketua KPK Abraham Samad saat bertemu sejumlah politisi PDI Perjuangan, diantaranya Hasto Kristiyanto.
“Awalnya Samad mengaku tidak berpolitik praktis, tetapi dengan adanya pertemuan itu merupakan pelanggaran bagi pimpinan apalagi Ketua KPK,” ungkap Kaligis.
Kaligis menduga saat ini persoalan KPK bukan hanya masalah etik namun tuduhan keterangan palsu yang disampaikan Abraham Samad terkait pertemuannya dengan beberapa politisi membicarakan kandidat calon wakil presiden.
Terkait teror terhadap penyidik dan pegawai struktural KPK, Kaligis menyarankan seharusnya pimpinan lembaga antikorupsi itu melaporkan ke pihak kepolisian dan tidak mengumbar ke media massa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, Prof Soedijarto, berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergesa-gesa terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, bahkan dinilai ada aspek politiknya dalam penetapan itu.
“Keputusan KPK yang terkesan tergesa-gesa tersebut masuk dalam domain politik yang berbahaya, yakni mempermalukan institusi kepresidenan dan Polri,” kata Soedijarto, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pernyataan mengejutkan yang disampaikan oleh KPK terkait dengan penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka lebih tampak aspek politiknya dibandingkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan.
“Ketertarikan KPK di ranah politik itu muncul, ketika KPK dilibatkan dalam proses penjaringan para calon menteri. Di situ tampak oknum KPK mencoba mengambil gain politik dengan mengumumkan calon-calon yang mana kategori merah dan kuning, yang intinya mana yang boleh atau tidak jadi menteri adalah oknum KPK itu sendiri,” paparnya.
PDIP, kata dia, menanggapi penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan secara hati-hati. Hal itu tidak terlepas dari momentum pengumuman KPK yang tampak tiba-tiba dan meninggalkan kasus-kasus korupsi besar seperti Century, mafia migas dan lainnya.
Atas dasar hal tersebut, kata dia, PDIP merekomendasikan kepada pemerintah, DPR, dan Polri untuk betul-betul cermat dan membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk mencari pihak mana yang mencoba mengadu domba institusi negara dengan menggunakan korupsi sebagai alat politik.
“Jangan sampai institusi KPK yang berwibawa dikalahkan oleh ambisi orang per orang yang menggunakan KPK sebagai alat politik,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pancasila perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Sadono.
“Begini, sila-sila dalam Pancasila memang sudah tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, naskah UUD 1945 tidak ada menyebutkan kata Pancasila,” katanya di Semarang, Jumat (13/2).
Menurut dia, pemahaman kelima sila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itu sebagai Pancasila dapat dilihat dari sejarahnya ketika pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945.
Dari sejarahnya memang sudah jelas, kata dia, namun dari aspek hukum, Pancasila dengan rumusan lima sila itu secara eksplisit ternyata tidak disebutkan dalam naskah UUD 1945.
“Dulu, sudah diamankan melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI,” kata Bambang.
Pada Tap MPRS itu, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah itu, sudah dikukuhkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.
Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng itu, mengatakan sudah pula diterbitkan Tap MPR Nomor III/2000 yang menggantikan Tap MPRS Nomor XX/1966 untuk menguatkan Pancasila.
“Persoalannya, ketika itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara, kedudukan Tap MPR menundukkan UU. Namun, sekarang MPR tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga tertinggi lagi,” katanya.
Sekarang ini, kata dia, sudah ada Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan semua perundang-undangan harus merujuk pada Pancasila.
“Kalau hanya UU kan kurang kuat, UU susah menundukkan UU. Semestinya ditegaskan lagi dalam UUD 1945. Bukan pada Pembukaan, tetapi pada salah satu pasalnya melalui amendemen,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby