Jakarta, Aktual.co — Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kaltara, Nasution menyebutkan, data keimigrasian selama Januari 2015 sebanyak 1.006 warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.
“WNA yang terdata melalui loket pemeriksaan imigrasi, sebagian besar menggunakan dokumen keimigrasian (paspor) terbitan Malaysia,” ujar dia di Nunukan, Jumat (13/2).
Berdasarkan data keimigrasian dari 1.006 WNA itu, sebanyak 938 orang menggunakan paspor lawatan yang terdiri dari 533 laki-laki dan 405 perempuan dan menggunakan BCP sebanyak 68 orang yang terdiri 32 laki-laki dan 36 perempuan.
Nasution mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan masuknya WNA ke Indonesia melalui daerah itu tetapi kemungkinan sebagian besar sekadar mengunjungi sanak keluarganya.
Menurut Nasution, WNA yang menggunakan paspor dan BCP terbitan Malaysia tersebut seluruhnya turunan Indonesia asal Sulsel dan Sulbar yang masih bertepatan masa liburan anak sekolah di negara itu.
Sedangkan WNA yang meninggalkan Indonesia melalui Kabupaten Nunukan selama Januari 2015, sebanyak 755 orang yang terdiri dari 691 menggunakan paspor lawatan dan 64 menggunakan BCP.
Khusus WNA yang menggunakan BCP sendiri hanya berkunjung di Kabupaten Nunukan karena hanya pas lintas batas dengan masa kunjungan tidak dibenarkan melebihi dari sepekan lamanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI akan memanggil Feriyani Lim terkait foto yang diduga dirinya dengan orang mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
“Komisi III DPR RI akan memanggil Tjahjo (Kumolo), Andi Widjajanto, Hendropriyono, dan Sisca (Feriyani Lim) pada Senin (17/2),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman, di Jakarta, Jumat.
Pemanggilan Feriyani Lim terkait foto yang diduga dirinya dengan orang mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Benny menjelaskan pertemuan Komisi III DPR RI dengan Feriyani akan dilakukan secara tertutup untuk mendalami kebenaran foto yang beredar di masyakarat.
“Soal pendalaman (keterangan Feriyani) berlangsung tertutup,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemanggilan Tjahjo, Hendropriyono dan Andi terkait pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada pertemuan antara Abraham Samad dengan elite PDI-P.
Menurut dia, Komisi III DPR RI akan menggali informasi apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan apakah ada kesepakatan dari pertemuan itu dengan Abraham Samad.
“Inisiatif itu datang dari siapa, Hasto mengatakan inisiatif dari Samad,” katanya.
Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi informasi yang beredar karena dirinya curiga ada bagian dari upaya mendelegitimasi dan menghancurkan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Bayu Windia, menilai situasi keamanan dan suhu politik di provinsi itu masih relatif stabil jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Sampai saat ini dinamika politik di daerah ini masih stabil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Bayu Windia di Mataram, Jumat (13/2).
Meski relatif stabil, pihaknya sudah mulai melakukan antisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, terutama di enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2015 atau tujuh kabupaten/kota jika berlangsung di 2016.
Dia menjelaskan, untuk memantau situasi politik dan keamanan daerah ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan unsur terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kemungkinan yang bisa terjadi jelang pelaksanaan maupun sesudah pilkada.
“Yang jelas situasi sementara masih kondusif. Begitu juga dengan masing-masing partai politik maupun calon yang disebut-sebut bakal maju dalam pilkada masih melakukan kegiatan dalam taraf yang wajar,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus uji publik dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak.
“Ya kira-kira begitu (uji publik ditiadakan), kami semua bersepakat pada dasarnya tahapan yang kami persingkat,” kata Rambe, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2).
Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat memberikan kewenangan penuh urusan penjaringan calon kepala daerah untuk didaftarkan ke KPU merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol, begitu juga dengan calon perseorangan.
Menurutnya, diperlukan kehati-hatian parpol dan gabungan parpol harus meneliti calon kepala daerah.
“Itu untuk menjamin segala sesuatunya punya kualitas, kompetensi, dan integritas jatuh kepada pemilih,” ujarnya.
Rambe mengatakan kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam uji publik telah disepakati sehingga perdebatannya tidak terlalu keras membahas revisi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.
Persyaratan 20 persen kursi atau 25 persen jumlah pemilih untuk seorang bisa mencalonkan diri, sehingga dari awal sudah ketahuan parpol yang akan mencalonkan kandidatnya, dan DPR akan perkuat posisi itu.

Artikel ini ditulis oleh: