Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden periode 2014-2019, Jusuf Kalla membantah pemerintah ragukan hasil fit and proper test yang dilakukan DPR terkait pencalonan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah ragu untuk menentukan keputusan terkait pelantikan BG. Jokowi menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini Presiden tetap konsisten saja. Karena itu sikap presiden ialah mengatakan ditunda, sampai kita mengetahui proses hukum yang jelas,” papar JK, di rumah dinas, Jakarta, Jumat (13/2).
Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah ragu untuk melantik BG. Namun, karena ada permasalahan hukum sebelum Presiden menentukan jadwal pelantikan.
“Pemerintah tetap konsiten saja menunggu proses hukum. Tidak merubah apa-apa, tidak ada keraguan, hanya konsisten saja,” pungkasnya.
Kasus hukum yang menimpa BG menjadi perhatian presiden, sehingga membuatnya urung melantik calon tunggal Kapolri itu. Namun, dalam berbagai kesempatan Jokowi belum bisa mengungkapkan apakah dirinya akan membatalkan BG sebagai Kapolri atau tetap melantiknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Budaya dan Pariwisata mendorong kabupaten/kota serta Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Banten, meningkatkan produk dan layanan bagi para wisatawan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

 “Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kita harus siap bersaing. Salah satunya dalam bidang layanan dan produk pariwisata, agar ditingkatkan supaya daya saing kita lebih kuat,” kata Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Banten M Ali Fadillah di Serang, Jumat (13/2).

 Ia mengatakan, pihaknya segera berkordinasi untuk mendorong kabupaten/kota untuk membangun pemahaman yang sama pentingnya, profesionalisme dalam melayani wisatawan, baik dalam usaha akomodasi serta jasa lainnya dalam bidang kepariwisataan.

“Kami juga ke depan akan mencoba mengelompokkan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata ini sesuai proporsinya,” kata Ali Fadilah.

Kegiatan yang dilakukan bisa melalui bimbingan, pelatihan, pemagangan dalam rangka untuk menghasilkan jasa dan produk yang berstandar.

“Memang perlu adanya standarisasi objek, usaha dan jasa lainnya. Tentunya ini akan dilakukan secara bertahap dengan kabupaten/kota,” kata Ali.

Sementara itu, Ketua PHRI Banten Ahmad Sari Alam mengatakan, pihaknya juga siap mendorong anggota PHRI Banten, untuk meningkatkan profesionalisme SDM para pekerja dan pengelola usaha dan jasa pariwisata di Banten seperti hotel dan restauran, termasuk standarisasi dan sertifikasi, sehingga semua pihak khususnya pengusaha pariwisata di Banten akan sangat siap dalam memasuki masyarakat ekonomi ASEAN.

 “Kami terus mendorong sertifikasi bagi para pekerja atau SDM di perhotelan. Salah satu yang sudah mulai di Kota Tangerang Selatan,” kata Ahmad Sari Alam.

Sari Alam mengakui dari sekitar satu juta SDM dalam bidang kepariwisataan terutama hotel dan restauran di Banten, baru sekitar 10 persen yang sudah mengikuti sertifikasi bagi pekerja hotel dan restauran tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPR belum juga menyelesaikan rapat paripurna pengesahan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015. 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hal itu bisa saja diartikan menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai kapolri.
Fahri menyebut wajar bila pengesahan RAPBN-P 2015 berlangsung lebih lama. Sebab, berdasarkan UU MD3 yang baru, kewenangan komisi di DPR lebih besar dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sehingga, ketika ada komisi yang protes soal dana PMN di RAPBN-P 2015, maka pengesahan bisa molor.
“Apalagi, banyak menteri baru, banyak anggota Banggar yang baru. Presiden Joko Widodo juga membuat nomenklatur kementerian yang baru. Ini komplikasi. Pantas kalau komplikasi jadi lama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2).
Meski demikian, pimpinan DPR akan berusaha menyelesaikan lobi-lobi malam ini.  Fahri menyatakan pihaknya sudah banyak mempermudah pemerintah, dimana hampir semua proposalnya diterima walau banyak catatan yang muncul.
Fahri mengaku tak mengetahui secara pasti soal lamanya lobi-lobi yang dilakukan ada kaitannya dengan terkatung-katungnya nasib Budi Gunawan yang telah disetujui DPR menjadi kapolri.
“Saya tak tahu, ada pandangan umum di DPR, kita beri terlalu banyak kemudahan ke presiden. Janganlah presiden bikin malu DPR. Ini pemerintah dipermudah. Saya mengerti. Itu mengapa Presiden Joko Widodo menelepon Ketua DPR, pak (Setya) Novanto. Itu mungkin, maksudnya, presiden berusaha memberi pengertian, bahwa dia mengalami kesulitan,” jelas Fahri.
Selain itu, mengenai opsi apa saja yang ditanyakan Presiden, Fahri mengatakan jika sudah resmi mendapat persetujuan DPR maka sah dilantik.
“Ya opsinya cuma itu orang yang disahkan oleh DPR itu resmi dapat persetujuan legislatif itu artinya sah dilantik. Lantik dulu baru urusan pribadi diselesaikan. Presiden kan bisa ngobrol sama BG,” katanya
Sementara, Fahri menyatakan DPR tidak akan berupaya mengulur-ulur waktu. Apalagi, batas waktu 30 hari pembahasan akan berakhir malam ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim penyidik KPK menyita aset berupa tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi mantan Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur RKH Fuad Amin Imron, Jumat (13/2).
“Memang benar ada penyitaan aset mantan Bupati Bangkalan,” kata Camat Kota Bangkalan Salman Hidayat, saat mendampingi tim penyidik KPK di Bangkalan.
Tim penyidik KPK ini datang ke Bangkalan dan mulai melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron itu, sejak sekitar pukul 10.45 WIB.
Selain Camat Kota, beberapa pejabat Bangkalan juga ikut mendampingi tim penyidik KPK pada penyitaan aset kali ini. Antara lain Lurah Mlajah Abu Yazid, Camat Socah Husin Jamali, dan Kepala Desa Desa Bilaporah Muji.
Penyitaan aset mantan Bupati Bangkalan itu digelar di beberapa titik, yakni berupa tanah atau lahan kosong di Desa Bilaporah sebanyak satu titik, di Jalan Martadinata Kelurahan Mlajah empat titik, Desa Sembilagan satu lokasi, Jalan Akses Suramadu di Perempatan Desa Petapan, Kecamatan Labang sebanyak satu titik, Setiap lahan yang disita dipasang plang bertuliskan “KPK berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sprint -Sita-75/01/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tanah dan bangunan ini, telah disita dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Fuad Amin. TTD Penyidik KPK.
Penyitaan aset berupa tanah milik mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron ini, mulai pukul 10.45 WIB dan hingga pukul 15.30 WIB masih berlangsung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Effendi Simbolon, memuji mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang  lebih baik dalam memberdayakan aparatur dibanding Presiden Joko Widodo.
“Saya kira ini tidak jadi pertimbangan dalam memutuskan atau melantik, jauh sekali beda saat pemerintahan SBY yang bisa memberdayakan aparatur. Enggak bisa pengalaman dibeli instan, maka ke depan harus memilih pemimpin yang punya track record,” kata Effendi, di Gedung DPR, Jumat (13/2).
Effendi menambahkan, sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi kapolri karena telah disetujui oleh DPR dalam fit and proper test.
Prosedur pengajuan Kapolri sudah sesuai dengan perundang-undangan, dan Jokowi diminta untuk tetap berjalan pada koridor yang seharusnya.

Artikel ini ditulis oleh: