Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Boni Hargens mengusulkan Presiden Jokowi mensurvei menterinya untuk mengukur kinerja menteri yang tidak seirama dengan Presiden Joko Widodo. 
Selain itu, presiden juga diminta cermat dalam menghadapi realitas politik.
“Sejauh ini Jokowi ada dalam track, jika ada menteri yang tidak seirama  kita bikin survey menteri, memang ada menteri yang kecepatannya tertinggal dalam waktu kerja 4 bulan,” ujar Boni, pada diskusi publik Mengawal Nawacita, di Jakarta Pusat, Rabu (25/2).
Boni mengatakan pada cawu pertama masa ujian Jokowi bukan sebagai politisi partai.
“Bulan pertama dia harus jatuh bangun, turbulensinya sejauh ini berjalan dengan baik,” katanya.
Selain itu, dikhawatirkan jika nawacita tidak digaungkan situasi politik neo liberal akan mengancam indonesia. “Tapi mari kita halau jauh-jauh tangan-tangan neolib dan pasar politik liberal.”
Menurutnya ada kelompok lain yang tak ingin Jokowi memimpin Indonesia kurang dari 5 tahun. Kelompok itu  disebut ingin menghancurkan Jokowi melalui ideologi dan pragmatisasi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Malaysia deportasi 32 Tenaga Kerja Indonesia. Deportasi dilakukan hanya dua jam setelah pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dibuka pada pukul 07.00 WIB, Rabu (25/2).
Koordinator P4TKI (Pos Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Entikong, Andi Kusuma Irfandi, mengatakan TKI itu dideportasi dari Jabatan Imigresen Bekenu, Malaysia.
“Ke-32 TKI itu seluruhnya laki-laki,” ujar Andi, Rabu (25/2).
Yakni 12 orang asal Kalimantan Barat, dan 20 orang dari luar Kalbar. Yakni enam orang asal Jawa Barat, lima orang asal Nusa Tenggara Barat (NTB), empat orang asal Sulawesi Selatan, dua orang asal Sulawesi Barat, dan masing-masing satu orang asal Jawa Tengah, Lampung, Banten dan Nusa Tenggara Timur.
Dari catatan P4TKI Entikog, sejauh ini sudah terjadi sembilan kali deportasi TKI Bermasalah. Dengan jumlah TKI yang dideportasi lewat Entikong sebanyak 241 orang. 
Wardi (25) salah satu TKI yang dideportasi mengaku kepada petugas P4TKI Entikong bahwa ia ditahan selama tiga bulan di Depot Tahanan Imigresen Bekenu lantaran tidak mempunyai izin atau permit kerja selama bekerja di Malaysia.
Rata-rata para WNI-B/TKI-B yang dideportasi pada hari ini, bermasalah dalam dokumen keimigrasian (tidak memiliki paspor) dan tidak memiliki dokumen resmi (permit kerja) sebagai tenaga kerja asing.
“Setelah didata dan diwawancara kami, 31 orang memilih kepulangan secara mandiri dan ada yang dijemput keluarganya. Hanya 1 orang menggunakan fasilitas pemulangan BP3TKI Pontianak melalui Dinas Sosial Kalimantan Barat untuk pulang ke daerah asalnya di Sulawesi Selatan,” kata Andi Kusuma Irfandi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diminta untuk tak merongrong Presiden Jokowi terkait soal perombakan kabinet.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja, Arief Rachman, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2).
“Munculnya tekanan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti beberapa menteri dari kalangan profesional murni, menjadi catatan kami dalam menilai jalannya pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu sekarang ini,” kata Arief.
Wacana seputar perombakan nama-nama Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK yang digulirkan elit PDI Perjuangan akhir-akhir ini nampaknya akan terus menjadi berita panas akibat adanya isu soal keinginan politik ‘Teuku Umar’ serta elit PDIP lainnya yang dipersyaratkan bagi Presiden Jokowi agar mengganti beberapa nama menteri yang dinilai menjadi ‘duri’ bagi kepentingan jangka panjang partai berlambang banteng tersebut.
Ini menjadi dramatis dan tentu saja akan melahirkan dilema di pemerintahan Jokowi-JK saat mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan besar untuk membenahi negara dan melayani rakyat banyak.
Pihaknya memberikan pandangan terkait persoalan seperti yang disebutkan tadi. Diantaranya, meminta agar Jokowi-JK bersama ‘Kabinet Kerja’ bekerja dengan baik dan tak diganggu dengan kepentingan politik sesaat yang justru akan merugikan bangsa dan negara.
“Menghimbau elit PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-JK menjadi garda terdepan dalam mengawal kesuksesan jalannya pemerintahan. Lalu, Munculnya wacana reshuffle kabinet yang digulirkan pihak-pihak tertentu akan membuat situasi pemerintahan tidak kondusif dan cenderung negatif bagi pemerintahan Jokowi-JK yang sedang berjuang keras memenuhi harapan publik.”
Semua pihak juga disarankan untuk menahan diri dan tidak menimbulkan kegaduhan politik yang pada akhirnya hanya merugikan keberlangsungan pemerintahan dan Nawacita perjuangan Jokowi-JK.

Artikel ini ditulis oleh: