Jakarta, Aktual.co — Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari amar putusan perkara yang menjerat Komjen Budi Gunawan. Dia mengaku kalau saat ini masih belum menerima dan perlu mempelajari amar putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Kita tentu mempelajari secara detail. Kita tidak memonitor yang disampaikan hakim saja. Ada mekanisme pelimpahan, pengambilalihan, sepanjang dalam koridor hukum. Karena kita tidak mungkin SP3 (menghentikan penyidikan),” kata Ruki usai bertemu Wakapolri Badrodin Haiti, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 20/2).
Kendati demikian, dia menyebut ada kemungkinan jika penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
“Kemungkinan itu ada, sejauh sesuai prosedur yang ada di KPK. Tergantung amar putusan. Kita lihat dulu detail amar putusannya nanti,” tamba Ruki lagi.
Seperti diberitakan, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK,  persis sehari setelah diusulkan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Jenderal yang diduga memiliki ‘rekening gendut’ ini langsung melawan dengan mengajukan praperadilan atas status hukum itu. Belakangan praperadilan mengabulkan gugatan Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari amar putusan perkara yang menjerat Komjen Budi Gunawan. Dia mengaku kalau saat ini masih belum menerima dan perlu mempelajari amar putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Kita tentu mempelajari secara detail. Kita tidak memonitor yang disampaikan hakim saja. Ada mekanisme pelimpahan, pengambilalihan, sepanjang dalam koridor hukum. Karena kita tidak mungkin SP3 (menghentikan penyidikan),” kata Ruki usai bertemu Wakapolri Badrodin Haiti, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 20/2).
Kendati demikian, dia menyebut ada kemungkinan jika penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
“Kemungkinan itu ada, sejauh sesuai prosedur yang ada di KPK. Tergantung amar putusan. Kita lihat dulu detail amar putusannya nanti,” tamba Ruki lagi.
Seperti diberitakan, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK,  persis sehari setelah diusulkan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Jenderal yang diduga memiliki ‘rekening gendut’ ini langsung melawan dengan mengajukan praperadilan atas status hukum itu. Belakangan praperadilan mengabulkan gugatan Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa tidak ada konflik antarlembaga KPK dan Polri. “Kesimpulan saya, nggak ada konflik KPK-Polri,” kata Ruki usai melakukan pertemuan dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jumat petang.
Kesimpulan tersebut, menurut dia, berdasarkan hasil pertemuannya dengan para pimpinan KPK lainnya dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
“Setelah tadi pagi dilantik, saya bertemu dengan pimpinan KPK lainnya, saya tanya apa yang sesungguhnya terjadi. Juga sore ini, saya bertemu wakapolri, beliau jelaskan detil,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa adanya gesekan antara KPK-Polri disebabkan oleh tugas yang dilakukan oleh para personel masing-masing lembaga tersebut. “KPK menyidik dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan personel kepolisian, Polri juga memproses laporan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang KPK,” katanya.
Pihaknya mendatangi Mabes Polri bersama pimpinan KPK lainnya yakni Adnan Pandu Praja dan Indriyanto Seno Adji pada Jumat sore.
Mereka bertemu dengan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso untuk membahas penyelesaian persoalan KPK-Polri.
Pertemuan selama satu jam itu membuahkan beberapa kerangka penyelesaian persoalan dua lembaga penegak hukum itu. Usai pertemuan itu, kedua pimpinan berharap hubungan kedua lembaga akan kembali mesra ke depannya.
Dalam pertemuan itu, pimpinan kedua lembaga juga membicarakan upaya untuk mempererat kerja sama kedua belah pihak dalam pemberantasan korupsi.
Setelah kunjungan ini, pimpinan Polri juga dijadwalkan akan mendatangi KPK pada Selasa (24/2).
Selain menemui wakapolri, pimpinan KPK pada Senin (23/2) juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. “Senin saya akan menemui jaksa agung agar KPK bisa lebih kuat nantinya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan bahwa dari informasi yang diterima dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, ada sekitar 140 rute penerbangan Lion Air yang terganggung. 
Hal itu menyikapi ‘delay’ penerbangan  Lion Air yang terjadi sejak Rabu (18/2).
“Sejauh ini kami mendapat konfirmasi dari kemenhub melalui dirjen perhubungan udara, bahwa tanggal 17 Febuari ada tiga pesawat yang rusak dan menggaggu sekitar 70 rute pernebangan Lion, dan 18 Febuari itu rusak ada tiga jumlahnya. Enam pesawat Lion yang rusak dan itu mengganggu kurang lebih sekitar 140 rute penerbangan,” kata Francis, dalam konferensi pers yang digelar di ruang rapat pimpinan Komisi V, di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (20/2).
Pihaknya sudah meminta kepada mitra komisi untuk menanggapi upaya-upaya yang harus dilakukan, khususnya dalam rangka pelayanan kepada para penumpang oleh Kementerian Perhubungan maupun Angkasa Pura (AP) II.
Menurut dia, upaya pertama, berkaitan dengan dukungan AP II dalam memberikan talangan bagi penumpang yang menginginkan refund dan sudah dilakukan.
“Kedua, Garuda dan Sriwijaya juga siap untuk membantu dalam rangka penerbangan bagi penumpang yang tertunda. Serta langkah ketiga, terkait dengan pengamanan juga sudah dilakukan oleh pihak TNI dan Polisi di bandara Soetta.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pihak Lion Air membantah telah ‘menelantarkan’ ribuan penumpangnnya sejak Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2) sore ini. 
Direktur Utama Lion Air Edward Sirait menegaskan pihaknya tak sanggup menampung ribuan penumpang yang mengalami delay berjam-jam di bandara Soetta.
“Untuk menyediakan makan 2000 orang juga tidak mudah,” ujar Edward di Soetta.
Selain itu, terkait penginapan, hotel disekitaran bandara terbatas, tak mampu menampung 2000 calon penumpang Lion Air yang gagal terbang.
Sementara itu, Edward mengakui uang cash yang tersedia di Cengkareng sangat terbatas. Tidak cukup untuk menutupi itu semua, termasuk untuk permintaan ‘refund’.
“Kemarin libur, uang tunai di cengkareng Rp1,5 miliar kalau kita langsung buka ngga akan cukup,” bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya sudah meminta kepada Angkasa Pura II memberikan pinjaman dana untuk proses refund. “Tadi pagi kita sudah disuplai Rp4 miliar dan akan kami kembalikan.”

Artikel ini ditulis oleh: