1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38927

Musim Hujan, Warga DKI Diminta Waspadai Lima Penyakit

Jakarta, Aktual.co —Puncak musim hujan di Jakarta diperkirakan terjadi mulai akhir Januari hingga Februari 2015. Dinas Kesehatan DKI meminta warga mewaspadai lima penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi mengatakan kelima penyakit yang dimaksud yakni infeksi saluran Pernapasan (ISPA), demam berdarah (DBD), diare, cikungunya dan Leptospirosis. 
Diakuinya, jumlah penderita penyakit-penyakit itu bersifat fluktuatif. Untuk penderita penyakit flu mengalami peningkatan. Sedangkan, penderita DBD mengalami penurunan. “Sementara itu, yang menderita diare tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya,” ujar Koesmedi, di Jakarta, Senin (2/2).
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan DKI telah menyiapkan berbagai jenis obat-obatan selama musim hujan.Obat-obatan itu telah didistribusikan ke puskesmas yang tersebar di lima wilayah Kota Jakarta. “Sehingga kalau ada yang sakit, bisa langsung diobati,” tutur Koesmedi.
Sedangkan untuk mengurangi jumlah penderita DBD di ibu kota, pihaknya meminta agar seluruh warga melakukan langkah antisipasi secara optimal.
“Kalau pengasapan atau fogging itu sebetulnya hanya dilakukan sesuai kebutuhan saja. Sedangkan optimalisasi pencegahan DBD itu sendiri kami serahkan kepada warga, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan,” ungkap Koesmedi.
Di 2013 lalu, kasus DBD yang ditularkan lewat nyamuk Aides Aegypti mengalami peningkatan akibat curah hujan yang tinggi. Dengan angka case fatality rate atau angka keparahan mencapai 0,20 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta saat itu, Dien Ermawati mengatakan di 2013 kasus DBD meningkat menjadi 104,04/100.000 penduduk dengan 10.156 kasus.
Kata dia, selain karena curah hujan tinggi, meningkatnya kasus DBD umumnya juga meningkat setelah musim penghujan dan menuju kemarau atau pancaroba. Komunitas yang paling rentan terjangkit demam berdarah, ujar dia, adalah anak-anak berumur 7-12 tahun.
Sedangkan daerah yang rawan terjangkit DBD yakni Kelapa Gading, Palmerah, Duren Sawit, Pancoran, dan Kemayoran. Karena prevalensi di daerah tersebut sangat tinggi dibandingkan daerah lainnya di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK Ditantang Jemput Paksa Budi Gunawan

Jakarta, Aktual.co — Salah satu anggota tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan gratifikasi, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG), Egi Sudjana tantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jemput paksa kliennya.
Dia mengatakan jika memang BG sudah mangkir sebanyak tiga kali dari panggilan lembaga yang pimpin Abraham Samad tanpa alasan yang patut, silahkan panggil paksa.
“Kalau sesuai hukum iya jemput paksa. Kita tunggu saja, coba bagaimana caranya tangkap Kapolri. Pak Budi ini Kapolri yang sudah disetujui DPR,” tegas Egi di gedung KPK, Senin (2/2).
Meski begitu, Egi menghimbau KPK untuk tidak lagi membawa permasalahan ini dengan mengatasnamakan rakyat. Karena menurutnya rakyatlah yang menunjuk BG sebagai calon tunggal Kapolri.
“Janganlah berbicara ‘public opinion’, mana ada. Yang ada opini yang dipublikan. Opini publik yang benar adalah DPR. Mereka sebagai wakil rakyat. Masa seluruh rakyat sudah setuju, trus ada yang tidak setuju dijustifikasi,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, pihak KPK diminta untuk bersikap ‘gentelman’ dan jangan membawa lembaga yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.
“Bukan siap dijemput paksa. Tapi caranya memaksa seperti apa? Ini Kapolri. Kan yang jemput paksa polisi juga. Apa mau jadi ribut? Nanti minta bantuan sama TNI lagi. Itu kan kan tidak benar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Mabes Polri: Tiga Pimpinan KPK yang Dilaporkan Masih Diproses

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri saat ini tengah memproses pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah dilaporkan oleh berbagai pihak. Termasuk, baru-baru ini Ketua KPK Abraham Samad juga di laporkan.
“Khusus Adnan dan Zul dalam proses pendalaman terhadap laporan dan bukti pelapor. Untuk Pak AS, masih pemenuhan alat bukti yang sudah cukup banyak,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, Senin (2/2).
Dia mengatakan, apa yang disampaikan pengacara Frederick Yunadi bahwa semua pimpinan KPK sudah menjadi tersangka. Menurut Mabes Polri saat ini hanya Bambang Widjojanto saja yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.
“Menentukan tersangka itu penyidik bukan pengacara. sementara ini sudah cek yang ditetapkan tersangka baru BW, yang ditangkap hari Jumat lalu. Yang lain masih dalam proses,” kata dia.
Frederick yang menjadi pengacara Mabes Polri dan Komjen Budi Gunawan dalam praperadilan ini sebelumnya mengaku mendapat info soal tersangka dari internal Mabes Polri.
Samad dilaporkan atas kasus pertemuan dengan politisi PDIP dan pemalsuan dokumen,  sedangkan Adnan atas kasus saham di Kalimantan, dan Zulkarnaen atas kasus di Jatim saat menjadi Kajati.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Komisi X Tolak Usulan Ahok Tunjuk JK Sebagai Ketua Panitia AG 2018

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam mengatakan, dirinya tidak setuju jika Wapres diusulkan menjadi Ketua Panitia multi even terbesar se-Asia itu.

“Saya tidak setuju jika Pak JK menjadi Ketua Panitia (AG),” kata Ridwan kepada Aktual.co ditulis Senin (2/2).

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, dirinya tidak setuju karena, JK sudah memiliki banyak pekerjaan negara.

“Biarkan Pak JK mengurus negara, jangan dicampuri dengan urusan Asian Games,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahok sempat melontarkan usulan kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengangkat JK sebagai Ketua Panitia AG 2018.

“Saya bilang ke Pak Jokowi supaya mencari sosok ketua panitia yang berpengalaman, kira-kira yang seperti Pak Jusuf Kalla itu (Wakil Presiden RI),” ujar Ahok, disela-sela kunjungan Jokowi di Pusat Layanan Kesehatan yang terletak di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat sore, (16/1).

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Pejabat Terindikasi Korupsi

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI diminta segera mengevaluasi seleksi 6.506 pegawai negeri yang telah dilantik 2 Januari lalu. Lantaran ada salah satu pejabat DKI yang dikabarkan terindikasi korupsi tapi lolos dalam seleksi.
“Harus dilakukan evaluasi, terlepas sudah terlanjur dilantik atau belum,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad, di DPRD DKI, Senin (2/2).
Politisi PPP ini berpendapat evaluasi perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memberantas korupsi di jajarannya. “Karena itu kita minta evaluasi,” ujar dia. 
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit didesak mundur oleh massa Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Dia diduga terlibat korupsi pengadaan jasa penagihan kewajiban pengembang Rumah Susun Sederhana Kebutuhan Pemprov DKI tahun 2007. 
Koordinator aksi SPRI Vincentius, mengatakan status tersangka Benjamin ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat panggilan tersangka SP-1165/o.1.5/Fd.1/08/2010.
“Perintah penyidikan Benjamin Bukit atas kasus ini berdasar Surat Penyidikan Kepala Kejati DKI Jakarta Nomor : Prin-1538/o.1/Fd.1/05/2010 tertanggal 24 Mei 2010 yang ditandatangani Asisten Pidana Khusus, Yoseph Nur Edy.

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri LHK Sepakat Rampungkan Kebijakan RTRW

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama sejumlah pihak terkait, sepakat merampungkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sejak lama bermasalah. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain