Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan Presiden Jokowi harus tetap melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana Nakorba, sesuai putusan pengadilan.

Meskipun, kata dia, penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa itu menuai kecamanan, terutama dari negara sahabat.

“Jokowi sebagai presiden telah tegakkan hukum di negeri kita, penegakan hukum itu tidak memandang dia WNI (warga negara Indonesia) atau bukan. Sama ketika mereka (negara lain) melakukan penegakan hukum, bisa saja korbannya warga negara kita,” ucap Rio kepada wartawan, di Nusantara II DPR RI, Senayan, Senin (2/2).

“Jadi itu bukan persoalan kita tidak menghargai pihak luar, tapi bagaimana, presiden yang diberikan amanat oleh uu menegakan hukum di dalam negeri,” tambahnya.

Politisi Nasdem itu pun berpendapat, timbulnya protes terhadap penegakan hukuman mati tersebut, merupakan sebuah dampak dari akibat saja.

“Saya pikir itu adalah dampak dari sebuah akibat saja, bila ada negara lain yang kecewa tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti kita melakukan pengendoran pada proses penegakan hukum itu. Harusnya, negara luar menghargai Indonesia adalah negara hukum, yang hukumnya harus ditegakan dan berdaulat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — John Waliry pengacara Sanusi Wiriadinata, menyatakan bahwa kasus yang mendera kliennya penuh dengan rekyasa. Proses hukum kasus percobaan pemerkosaan yang ditangani Polda Metro Jaya dan proses hukum di Kejati DKI tersebut, tak sesuai ketentuan hukum berlaku.
“Belum diperiksa saksi korban dan tersangka, tapi sudah ditahan,” ujar John Waliry, di PN Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).
Selain itu, menurut dia, ketika ditahan pun kliennya berstatus terlindung LPSK. Karena itu, tekannya, wajar bila LPSK marah dan langsung mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, saat perkara Sanusi dinyatakan sudah lengkap alias P21.
Sebelumnya, Komisi Kejaksaan pun sudah mengirimkan surat resmi kepada Jaksa Agung dan Jampidum untuk membatalkan surat P21 perkara Sanusi karena sesuai fakta, penyidik tidak melengkapi seluruh petunjuk P.19 ke-4 kali yang sangat penting. Di antaranya yakni soal pemeriksaan pihak pelapor oleh ahli jiwa dan psikiater, dan barang bukti yang diserahkan terdakwa yang membuktikan tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh pelapor harus disita.
Selain itu, kata John, Menko Polhukam juga sudah pernah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung yang pada intinya mempertanyakan bagaimana mungkin perkara rekayasa yang cacat hukum dapat diterbtkan status P.21.
“Apalagi kliennya sesuai penyataan LPSK merupakan saksi kunci atas kasus mafia hukum, pencucian uang dan penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh Pengacara Lucas dkk,” kata John yang hendak mendapingi kliennya menjalani sidang agenda pembacaan tanggapan JPU.
Tak hanya itu, lanjut John, kasus percoban pemerkosaan ini sarat rekayasa karana dilaporkan oleh Safera Yusana Sertama alias Yusan, yang tak lain adalah kekasih Sanusi sendiri. Sedangkan Yusan ketika kasus terjadi merupakan karyawan yang biasa mencatat lalu lintas keuangan di kantor Hukum Lucas. Sehingga diduga Yusan ditekan untuk melaporkan Sanusi.
“Anehnya lagi kan tiba-tiba dilaporkan karena percobaan pemerkosaan? Padahal Safera sendiri sudah tinggal bersama Sanusi selama 4 tahun di apartemennya. Dan sudah beratus-ratus kali melakukan hubungn suami istri,” ujarnya.
Oleh karena itu, duga John, ada upaya membungkam kliennya supaya tak membongkar dugaan suap Lucas dengan para penegak hukum selama ini. “Kan klien saya juga pegang bukti otentik pengeluaran kantor Lucas ke sejumlah penegak hukum,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sekretariat Negara Pratikno paparkan program prioritas dalam Rencana Strategis kementeriannya dalam kurun waktu 2014-2015-2019.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (2/2).
   
“Program utama yang kami prioritaskan, pertama meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administratif kepada Presiden,” ucapnya.

Masih dikatakan dia, pelayanan teknis dan administrasi kepada presiden terkait penjadwalan dan teknis acara kepresidenan. Pratikno juga menyebutkan, pelayanan itu juga mencakup pada pengelolaan aset istana dan layanan teknis kenegaraan, dan komunikasi publik presiden.
   
“Kami juga menjalankan peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam dukungan substansi kepada presiden dan pelayanan kepada masyarakat,” serunya.
   
Lebih lanjut sambung Pratikno, program prioritas kedua, adalah peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal. Ketiga, yaitu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara.
   
“Kementerian Sekneg memiliki tugas dan fungsi dasar memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara,”beber dia.
   
Pun demikian, Pratikno menjelaskan program prioritas itu harus ditopang reformasi birokrasi dengan penataan organisasi, tugas dan fungsi serta SOP dalam Perpres nomor 81 tahun 2010 dan Permen PAN dan RB nomor 20 tahun 2010.
       
“Membuat program kerja 2015-2019 dan Rencana Kerja 2015 sesuai dengan visi, misi, kebijakan dan program Kabinet Kerja serta mengawal implementasi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sidang praperadilan yang dilayangkan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, akan digelar pekan depan. Tim kuasa hukum Budi Gunawan pun akan menghadirkan penyidik KPK dari unsur Polri sebagai saksi.
Para penyidik ini akan bersaksi mekanisme kerja di KPK yang dinilai menyimpang. Anggota tim kuasa hukum Frederick Yunadi mengatakan, saksi yang dihadirkan nanti adalah penyidik KPK yang masih aktif atau sudah tak lagi berdinas di lembaga tersebut. 
“Saksi nanti akan mengatakan bagaimana mereka bekerja selama ini seperti diperintahkan untuk menetapkan tersangka seseorang,” kata Frederick kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2).
Frederick mengatakan, dengan adanya pengakuan saksi di muka persidangan, masyarakat bisa menilai KPK yang selama ini dinilai positif. Dia pun mengaku, saat ini kesediannya menjadi saksi berjumlah 20 orang. 
Semuanya, kata dia, adalah penyidik dan mantan penyidik KPK dari unsur Polri. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Frederick menjamin saksi-saksi ini akan hadir untuk memberikan kesaksian. 
Kesaksian yang diberikan para penyidik ini menurutnya juga akan objektif dan tidak dipengaruhi garis komando yang ada di Polri. 
Pasalnya, meski bersaksi untuk kasus yang melibatkan salah seorang perwira tingginya, para saksi ini akan disumpah di depan hakim. “Semua saksi akan bicara di bawah sumpah.”
Sidang praperadilan yang sedianya digelar hari ini ditunda hingga pekan depan. Hakim Saprin Rizaldi menunda sidang karena pihak termohon, KPK, tak menghadiri sidang. 
KPK beralasan tak menghadiri sidang karena materi gugatan yang diajukan pemohon berubah sehingga KPK tak punya cukup waktu untuk mempelajari. KPK memastikan akan menghadiri sidang pada pekan depan.
Gugatan praperadilan ini diajukan oleh tim kuasa hukum Budi Gunawan atas penetapan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu oleh KPK. Penetapan yang hanya berjarak empat hari dari pencalonan Budi sebagai Kapolri itu dinilai menyalahi aturan karena dilakukan tanpa pemeriksaan Budi Gunawan lebih dulu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu