31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38930

Polisi ‘Gerah’ Terhadap Maraknya Aksi Bondet di Lumajang

Lumajang, Aktual.co — Jajaran Polres Lumajang, Jawa Timur dibuat ‘gerah’ dengan ulah pelaku bondet (sejenis mercon bantingan berisi paku) akhir-akhir ini. Pasalnya, meskipun sejumlah pelakunya sudah berhasil diringkus, kasus pelemparan bondet masih saja terjadi di Lumajang.

Kali ini, korbannya menimpa pasangan suami istri (Pasutri) Sudirman (41) dan Ny. Maisaroh, warga Dusun Kebun Bayur Desa Jatigono Kecamatan Kunir kemarin malam, Minggu (1/2), sekitar pukul 19.30 Wib. Keduanya menjadi korban pelemparan bondet oleh pelaku misterius. Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka serius di beberapa bagian tubuhnya.

“Waktu itu, kami berdua sedang nonton TV diruang tamu dan saat listrik padam, tiba tiba didalam rumah terdengar ledakan keras. Saya tidak tahu siapa pekakunya, karena saat itu gelap,” ujar Sudirman kepada petugas Polsek Kunir yang malam itu langsung di TKP.

Beruntung,kata korban, dirinya tidak sampai luka cukup parah karena ledakan bondet itu tidak mengenai langsung tubuhnya.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Heri Sugiono dikonfirmasi terpisah membenarkan kejadian tersebut,

“Petugas masih melakukan olah TKP, dan motif peledakan itu sendiri masih belum jelas, tetapi dari keterangan korban dan warga sekitarnya diduga karena ada orang yang sakit hati dan berusaha melukai keluarga korban,” tandas dia.

Diakuai Heri, kasus peledakan bondet menjadi atensi khusus jajaran Polres Lumajang karena hampir setahun terakhi kasus kriminalitas yang menggunakan bondet untuk melukai korbannya masih saja terjadi,

“Yang pasti, kami terus kembangkan kasus ini dan pelakunya diduga kuat masih ada rentetan dengan komplotan tersangka yang pernah kita tangkap, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terungkap,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Impor Minyak Sonangol Tidak Ada Diskon, Menteri ESDM Lakukan Pembohongan Publik

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa impor minyak mentah dari Sonangol EP yang saat ini ditugaskan kepada Integrated Supply Chain (ISC)-Pertamina merupakan pelimpahan pekerjaan dari PT Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), mengingat fungsi pengadaan sendiri saat ini telah dialihkan ke ISC-Pertamina.

“Sonangol itu kan eks kerjasama Petral-PES. ISC hanya melanjutkan. Artinya begitu kita ganti ISC Januari kemarin, bukan berarti langsung tender untuk besok,” kata Direktur Pemasaran PT Pertamina Achmad Bambang saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/2).

Ia menjelaskan, tender yang dilakukan saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. “Nah Petral itu sudah tender sampai juni. Jadi yang sekarang kita mau ambil itu adalah tender hasil Petral,” jelasnya.

Terkait diskon dari Sonangol, menurutnya itu merupakan dua hal yang berbeda. Sementara dalam hal ini, impor minyak dari Sonangol adalah hasil tender normal.

“Nah kalau bicara diskon itu dua hal yang berbeda. Saya sudah sampaikan diskon itu terkait MoU. Yang diskon 10 persen + 5 persen itu kan kaitannya dengan MoU,” ujarnya.

“MoU-nya itu apa, kerjasama di upstream, kerja sama di pengolahan sama trading, dalam bentuk joint venture. Kalau joint venture nya belum terjadi yah tender biasa,” tutupnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pernyataan pemerintah jika kerjasama dengan Sonangol akan memberikan keuntungan berupa diskon sebesar USD 15/barel, ternyata dibantah oleh Sonangol tidak ada pemberian diskon tersebut yang tercantum dalam surat balasan Sonangol Asia ke pemerintah.

Grup Sonangol adalah kongsi lama Surya Paloh. Sonangol ini dikuasai oleh oleh konglomerasi China yang diketahui bernama Sam Pa. Sam Pa dianggap media-media Barat sebagai pemilik CIF. Di Angola, tangannya melalui China Sonangol. Dan Sam Pa ini memiliki koneksi sangat kuat dengan para kepala negara di Afrika dan Amerika Latin.

Kritikan tajam terkait kerjasama itu muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi. Seperti pakar energi dari Universitas Indonesia, Prof. Iwa Garniwa menilai pemerintah telah melakukan kebohongan publik terkait kerjasama Goverment to Goverment dengan Sonangol EP.

Pasalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said sebelum kontrak ditandatangani sudah melakukan pencitraan ke publik dengan mengatakan ada diskon USD15bbl atau penghematan Rp30 miliar per hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Feriyani Lim Laporkan Abraham Samad ke Bareskrim

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad kembali dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Kini, Pria asal Makassar itu, dilaporkan seorang wanita bernama, Feriyani Lim.
Dikatakan Kuasa Hukum Feriyani Lim, Haris Septiansyah, Abraham Samad telah memalsukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) miliknya untuk membuat paspor.
“Terlapor AS dimana dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Pada tahun 2007 klien kita domisili di Pontianak dia mau ke LN butuh paspor. Kemudian ketemu UK dan dikenalkan dengan AS untuk membantu proses pembuatan paspor,” kata Haris, usai melaporkan di Bareskrim, Mabes Polri, Senin (2/2).
Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula lantaran di Pontianak pada tahun 2007 belum ada paspor online. Kemudian, Feriyani Liem pindah ke Makasar dan mendapatkan paspor yang diperbantukan oleh Abraham Samad.
“Karena 2007 belum ada paspor online. Pindah ke Makassar sudah jadi. Foto aja jadi itu paspor. Klien kami disuruh datang dan foto. Alamat diubah ikut KK AS,” tambahnya.
Sementara saat dikonfirmsi, Kabakpenum Mabes Polri Rikwanto mengatakan Feriyani mendatangi Bareskrim pada Minggu (1/2) malam. Dijelaskan Rikwanto, Feriyani melaporkan AS dan UK dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suatu daerah ke Makassar Sulawesi Selatan pada 2007.
Feriyani mengadukan AS dan UK berdasarkan Laporan Polisi Nomor : TBL/72/II/2015/Bareskrim tertanggal 1 Februari 2015. AS dan UK dituduh memalsukan surat/dokumen kepada instansi sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.
Bekas Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan, Feriyani merupakan tersangka dugaan kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar) pada 2007.
Atas perbuatannya Abraham Samad akan dijerat pasal tentang memalsukan surat atau dokumen atau instansi sebagaimana disebutkan Pasal 93 uu no 23 tahun 2005 yang ubah menjadi Pasal 24 nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan atau pasal 263 ayat 2 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pelelangan Gedung Oudetrap di Semarang Diduga Syarat Penyimpangan

Semarang, Aktual.co — Pegiat anti korupsi yang terhimpun dalam lembaga Komsak Jateng menilai pelelangan harga gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama Semarang menjadi syarat penyimpan. Pembelian gedung Gambir itu dibeli senilai Rp8,7 miliar oleh pemerintah Kota Semarang. Padahal dalam lelang itu, harga likuidasi gedung senilai Rp2,4 miliar.

Koordinator LSM Komsak, Nur Sholikhin mengungkapkan, harga likuidasi dari bank yang dibayar oleh pemerintah Kota Semarang menjadi syarat kepentingan dalam pembiyaan Pilkada.

“Harga lelang dari BRI itu senilai Rp2,4 miliar, kenapa bisa dibeli Rp8,7 miliar. Acuanya adalah nilai lelang yang diumumkan saat itu,” kata dia, di Semarang, Senin (2/2).

Sementara itu, pemerintah Kota Semarang mengenai penetapan harga tersebut sudah dirundingkan dengan tim Appraisak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Yanuar Bey yang beralamat di jalan Sendang Sari Utara 13, Kalicari Semarang.

“Sebelum dilakukan pembelian sudah dirundingkan lebih dulu. Baik mengukur luas bangunan dan nilai gedung tersebut,” terang Asisten 1 Setda Kota Semarang, Eko Cahyono.

Hal itu, lanjutnya, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dia juga memaparkan kalau proses pembelian berlangsung selama tiga kali negosiasi. Menurutnya, itu adalah hal lumrah dan wajar.

“Kami sudah menjalankan semua proses pembelian sesuai dengan prosedur. Tak ada yang kami kurangi atau lebihkan. Pembelian gedung tersebut juga sudah melewati 3 kali negosiasi dengan penjual Budhi Pranoto. Terkait harga, tim appraisal yang menilai, itu juga sudah sesuai dengan panduan,” ujarnya.

Untuk diketahui, luas tanah gedung Gambir tersebut adalah 1196 meter persegi dengan nilai mencapai Rp7 miliar.

Sedangkan, harga bangunan gedung seluas 1420 meter persegi tersebut ialah Rp1,6 miliar. dan tambahan properti senilai Rp47 juta. Pembelian tertanggal 30 Desember 2014 oleh Pemkot Semarang melalui rekening BRI bernomor 1.20.1.20.05.33.026.

Artikel ini ditulis oleh:

Tunjangan PNS Melonjak Fantastis, DPRD: Ahok Harus Tegas

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bisa bertindak tegas dengan pegawainya yang sudah menikmati kenaikan gaji fantastis. 
Dikatakan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Lucky P Sastrawiria, dengan gaji besar, maka tujuan agar mereka bisa meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi harus tercapai. 
“Ahok kan naekin gaji seenak-enaknya, kalau nanti terbuti PNS gak sesuai tujuan, langsung aja Ahok suruh pecat pegawainya. Gajinya kan udah gede,” kata Lucky di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/2).
Meskipun keputusan menaikan gaji dilakukan Ahok tanpa lebih dulu minta persetujuan DPRD, khususnya Komisi A, tapi Ahok tetap diminta bertindak tegas. “Ahok harus tegas pecat aja kalo (PNS) gak sesuai tujuan,” ujar dia.
Sebelumnya, pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi menilai dengan kenaikan tunjangan dengan jumlah fantastis seperti itu, maka PNS DKI seperti berpesta anggaran di 2015. 
Dia pun menilai pandangan bahwa menaikan gaji akan membuat kinerja meningkat, hanya mimpi Ahok di siang bolong. Yang ada, Pemprov DKI hanya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat DKI saja dengan menghabiskan gaji pegawai. 
“Dan jangan berharap korupsi bakal berkurang dengan cara memberi gaji besar ke pegawai,” ujar dia, di Jakarta, Senin (2/2).
Seperti menyindir, kata Uchok, keberhasilan yang sudah pasti didapat Ahok dengan menaikan gaji pegawai adalah mengalahkan besaran tunjangan kinerja Direktur Jenderal di tingkat kementerian. Yang diperkirakan hanya Rp10 juta saja.
“Itu untuk mengurusi seluruh Indonesia. Sedangkan tunjangan kinerja lurah di Jakarta, sampai bisa sebesar Rp26 juta hanya mengurus minimal 10 RW (Rukun Warga),” ujar Uchok membandingkan.
Uchok juga ragu naiknya tunjangan PNS bisa meningkatkan layanan mereka ke publik. Gaji besar, menurutnya, hanya bikin ‘kenyang’ PNS saja. Tanpa ada jaminan peningkatan pelayanan untuk publik. 
Diketahui Tunjangan Kerja Daerah (TKD) PNS DKI mengalami peningkatan dinamis denga jumlah fantastis. Contoh: Lurah bakal dapat gaji Rp 33,7 juta, Camat Rp 44,2 juta, Kepala Biro Rp70,3 juta, Kepala Dinas Rp75,6 juta dan  Kepala Badan  Rp78,7 juta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Ketimbang Beropini, BW Disarankan Berikan Bukti Tandingan

Jakarta, Aktual.co — Tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto disarankan untuk menyerahkan bukti tandingan atas penetapannya sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, ketimbang terus menciptakan opini.
“Seharusnya dia melakukan bukti tanding. Hak tersangka itu. Sedangkan membuat opini, buat salah, sebaiknya dibuka di persidangan,” kata Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (2/2).
Dia mengatakan, sesorang yang sudah menjadi tersangka seharusnya menghormati proses penyidikan. Hal tersebut bertujuan agar tak mengganggu proses penyidikan.
“Ini melanggar etika. Karena dapat mengganggu proses penyidikan,” kata dia.
Seperti yang diketahui, Bareskrim Polri, Selasa (3/2) besok, akan melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto dalam kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain