Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam statusnya sebagai tersangka kasus suap pembehasan APBNP Kementerian ESDM tahun 2011-2012.
Sutan yang tiba pukul 10.00 WIB itu mengaku siap ditahan, jika penyidik lembaga tersebut melakukan penahanan terhadapnya.
“Diperiksa sebagai tersangka lagi, pemeriksaan lanjutan. Iya (siap ditahan),” kata Sutan di KPK, Senin (2/2).
Mengenakan jaket biru, bekas Ketua Komisi VII DPR itu pun lantas memasuki lobi gedung KPK. Sambil tersenyum Sutan pun kembali mengaku siap bila langsung ditahan usai menjalani pemeriksaannya sebagai tersangka. 
Ini merupakan pemeriksaan kelima Sutan Bathoegana sebagai tersangka. Pada empat pemeriksaan sebelumnya, Sutan belum ditahan.
Pihak KPK mengkonfirmasi bahwa berkas penyidikan Sutan sudah mencapai 80 persen lebih. Sehingga, besar kemungkinan Sutan hari ini akan langsung ditahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Jokowi tutup matas terhadap proses prapradilan yang dilayangkan Budi Gunawan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Denny menilai proses prapradilan itu tidak punya dasar hukum, dan apa pun hasilnya tak bisa dijadikan dasar bagi Jokowi untuk mengambil kebijakan.
“Harusnya Presiden Jokowi abaikan hasil praperadilan. Katakanlan misalnya praperadilan itu diterima, maka tetap saja Jokowi tidak harus mengikuti hasil praperadilan itu,” ujar Denny dalam diskusi di tvone, Jakarta, Senin (2/2).
Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan, praperadilan yang diajukan Budi Gunawan tak ada urusannya dengan hak prerogatif presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Karena itu, presiden tak harus menunggu keputusan hasil prapradilan untuk mengambil keputusan mencabut atau membatalkan pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Ini keliru, praperadilan tak bisa jadi dasar. Ini juga praperadilan yang keliru makanya presiden harusnya tidak usah nunggu ini untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri,” tegasnya.
“Praperadilan ini jurus mabuk. Kalau ini ditunggu presiden, maka sama saja nunggu jurus mabuk,” tegasnya.
Menurut Denny, praperadilan yang ditempuh Budi Gunawan tidak memiliki dasar hukum. Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan menyebutkan, praperadilan adalah langkah pengadilan negeri untuk mengusut sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Selain itu praperadilan juga ditempuh jika proses hukum mengakibatkan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Kota Bandarlampung, Lampung, menangkap tujuh kurir narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Enam dari tujuh kurir itu berprofesi sebagai sopir angkot dan satu lainnya pedagang nasi uduk. Mereka biasa menjajakan barang haram itu kepada sopir angkot yang biasa beroperasi di Bandarlampung.
“Kami menangkap tujuh orang kurir narkoba dengan wilayah peredaran atau para konsumennya sopir angkot,” kata Kasat Narkoba Polresta Bandarlampung Kompol Yustam Dwi Heno di Bandarlampung, Senin (2/2).
Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 29 paket kecil, seperangkat alat isap (bong), satu paket sedang, dan 15 paket kecil daun ganja kering siap edar, serta satu buah telepon genggam merek Samsung.
“Terungkapnya jaringan narkoba di kalangan sopir angkot tersebut berawal dari sebuah analisa polisi atas sering kejadian kecelakaan lalu-lintas khususnya angkutan kota di wilayah Kota Bandarlampung,” tutur Yustam.
Setelah ditelisik dan dianalisa, lanjut dia, polisi kemudian melakukan tes urine pada salah satu sopir angkot yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba. Dari temuan ini, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan, sehingga berhasil mengamankan tujuh tersangka jaringan pengedar narkoba di kalangan sopir angkot.
Introgasi yang dilakukan polisi terhadap tujuh tersangka itu memberi titik terang, bahwa narkoba diperoleh dari tiga tersangka yang masih buron, yakni ER, GM dan HR. Ketiganya pun masuk daftar pencarian orang (DPO) yang tengah diburu polisi.
“Hingga saat ini, kami masih melakukan penyelidikan untuk memburu ketiga tersangka yang sudah kami tetapkan sebagai DPO,” katanya pula.
Akibat perbuatanya, para tersangka tersebut akan dikenakan pasal 114 ayat 1 sub-pasal 112 ayat 1 dan sub-pasal 111 ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Berikut adalah tujuh tersangka yang dibekuk polisi: Afrizal (32) warga Jalan Ikan Tenggiri, M Agil Firmansyah (24) warga Jalan Ikan Paus Kelurahan Pesawahan, Junaedi (33) warga Jalan H Abdul Rahman Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat, Husni (35) warga Jalan Dr Susilo Kelurahan Sumur Batu, Dani Rachman (35) warga Jalan Jenderal Suprapto Kelurahan Pelita, Bagio Sardjimin (35) warga Jalan H Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga, dan Erik Susanto (36) warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat.

Artikel ini ditulis oleh: