Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Yudisial (KY), Afif Abbas menilai majelis hakim yang memutus  gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi sudah sesuai dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan pemohon dan terpohon.
Menurutnya, hakim tunggak Sarpin sudah memberikan penilaian yang runtut, jelas dan tegas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat.
“Tadi lihat bagus semuanya, hakimnya jelas pertimbangannya,” ujar Afif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Dikatakan Afif, pihaknya akan melakukan rapat  pleno dan akan menyimpulkan serta mengumumkan hasil rapat tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Ya kita plenokan, nanti kita simpulkan dan kita umumkan secepatnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Afif, KY juga berencana meminta klarifikasi terhadap Sarpin usai melakukan rapat pleno. Namun ia menegaskan, KY tidak ingin berburuk sangka terhadap Sarpin.
“Ini kan masih kita plenokan, putusannya masih bentuk lembaran, tunggulah,” ungkapnya.
Terlepas dari apapun putusan tersebut, Afif menilai, KY tidak mengubah putusan tersebut. Namun, Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan putusan tersebut jika terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim.
“Kasasi demi hukum bisa, perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan itu bisa di MA, Kode etik tidak membatalkan,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan (BG), Maqdir Ismail menilai, KPK telah keliru dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Menurutnya, sejak awal lembaga antirasuah itu tidak memiliki kewenangan menyelidiki Budi Gunawan dalam kasus yang disangkakannya itu.
“Sejak semula saya kasih tahu kalau mereka salah kan, ini adalah kewenangan penegakan hukum, dan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus dilihat aturan yang ada di KPK itu sendiri, apakah itu kewenangan mereka atau tidak,” ujar Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Ditambahkan Maqdir, selain itu KPK tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, dalam putusannya hakim tunggal Sarpin Rizaldi tidak memasukkan unsur tersebut dalam pertimbangan putusannya.
“Seharusnya juga dipertimbangkan apakah dua alat bukti permulaan itu cukup atau tidak cukup, ini yang luput oleh hakim,” kata dia.
Maqdir meminta KPK untuk mematuhi putusan tersebut. “Saya kira tidak ada batas waktu lagi, sekarang ini mereka (KPK) harus eksekusi putusan pengadilan, kalau tidak melawan hukum,” lanjutnya. 
Selanjutnya, jika nantinya lembaga superbody itu menemukan bukti baru terkait perkara Komjen Budi Gunawan, Maqdir mengaku siap meladeni KPK. Dia menegaskan, saat ini pengadilan telah memutuskan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tidak sah.
“Ya itu terserah mereka, yang pasti pengadilan sudah memutus, saya kira tidak perlu dicari alasan lain untuk jadikan beliau sebagai tersangka karena tak ada gunanya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir menemui jalan buntu untuk melanjutkan proses hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG). Hal itu karena penetapan status tersangka oleh KPK kepada BG dinyatakan tidak sah.
Menurut pengacara Bambang Wijojanto, Nursyabani Katjasungkana, untuk melanjutkan proses hukum tersebut, KPK dinilai harus memulainya kembali dari proses penyelidikan, meskipun materi perkara terhadap BG sudah ada.
“Secara administratif surat keputusan tersangkanya kan dibatalkan. Tapi bukan ulang, tetap diteruskan. Tapi tergantung juga ya,” papar Nursyabani, di gedung KPK, Senin (16/2).
Namun, Nursyabani pun tidak menyangkal jika keputusan praperadilan memang mebuat KPK sekang hilang taring, khususnya untuk memproses kasus calon tunggal Kapolri itu. Dia juga tak memungkiri bahwa memang ada kesalahan proses terkait penetapan status tersangka kepada BG.
“Karena dengan begini KPK lumpuh. Memanggil saksi aja tidak dipatuhi. Ini betul-betul KPK lumpuh setidaknya menghadapi kasus BG,” ujarnya.
“KPK harus menghormati putusan pengadilan. Tetapi harus melakukan upaya hukum agar status tersangka bisa tetap hidup,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum tata negara IAIN Ambon, Ismael Rumadhan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ragu untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh hakim.
“Kepala negara tidak lagi bisa beralasan bahwa Budi Gunawan masih menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, sehingga pengabulan gugatan praperadilan menjadi dasar kuat agar bersangkutan dilantik menjadi Kapolri yang baru,” kata dia ketika dihubungi, Senin (16/2).
Karena itu, Presiden Jokowi harus menepati janji bahwa sekembalinya dari lawatan ke luar negeri segera memutuskan nasib Budi Gunawan. Apalagi, dengan pengabulan praperadilan tersebut, maka KPK pasti berpikir untuk memproses hukum lagi Budi Gunawan.
“Saya sejak awal telah menyatakan bahwa Presiden terancam diproses hukum di PTUN sekiranya tidak melantik BG karena sebenarnya telah memiliki kekuatan, baik hukum maupun politik untuk dilantik menjadi Kapolri,” tegasnya.
Sebelumnya, Hakim, Sarpin dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dan penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakankan tidak sah.
“Menyatakan penetapan tersangka pemohon (Budi Gunawan) oleh termohon (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum,” kata dia di PN Jaksel.
Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan Nomor 03/01/01/2015 tidak sah.
Hakim juga menyatakan bahwa tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu