Jakarta, Aktual.co —   Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran bidang pertanian Rp4,1 triliun yang diambilkan dari pemotongan dana perjalanan dinasnya, sebagai usaha mengatasi kesulitan para petani di berbagai daerah pada musim tanam 2015.

“Anggaran Rp4,1 triliun yang dipotongkan dari perjalanan dinas di Kementerian Pertanian ini, dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di bidang pertanian, di antaranya untuk pengadaan 10.000 traktor, untuk dibagikan kepada para petani,” katanya di Bojonegoro, Jatim, Jumat (30/1).

Ia menjelaskan pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan KPK dan Polri menyangkut pemanfaatan anggaran Rp4,1 triliun, sebab polanya untuk pengadaan peralatan pertanian, juga bantuan pertanian lainnya, dengan sistem penunjukan.

“Alokasi anggaran Rp4,1 triliun antara lain, untuk pengadaan berbagai peralatan pertanian, selain untuk pengadaan bibit, dan perbaikan jaringan irigasi. Prinsipnya diarahkan di “kunci-kunci” produksi,” katanya, menegaskan.

Ia juga menyebutkan Bojonegoro juga memperoleh bantuan 460 traktor dan perbaikan jaringan irigasi untuk areal sawah seluas 4.500 hektare, yang berasal dari alokasi anggaran bantuan pertanian.

“Kami hanya akan memberikan bantuan kepada daerah yang bupatinya peduli dengan pertanian, seperti Bojonegoro,” ucapnya.

Yang jelas langkah yang ditempuh tersebut merupakan usaha untuk mengamankan kerja para petani pada musim tanam ini. Ia mencontohkan kalau ada tanaman padi diserang tikus, jangan sampai racun tikus baru datang, setelah tanaman padi habis.

“Program untuk meningkatkan produksi tanaman padi tahun ini sudah kami programkan tersendiri,” ucapnya, menjawab pertanyaan.

Ia menambahkan Pemerintah mantargetkan produksi padi secara Nasional 2015, mencapai 73 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat dibandingkan produksi tanaman padi tahun lalu yang hanya 70 juta ton GKG.

Di Bojonegoro, Amran Sulaiman, dengan didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko melihat wilayah setempat dengan pesawat heli.

Sesuai peta yang disebutkan Bupati Bojonegoro Suyoto bahwa Amran Sulaiman akan memantau panen tanaman padi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo dan lokasi Bendung Karangnongko, di daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menganggap pajak barang mewah akan memengaruhi omzet yang diterima para pengembang perumahan.

“Kalau ada perubahan kebijakan mengenai pajak barang mewah dikhawatirkan akan berdampak pada omzet yang kami terima, apalagi saat ini kan harga bahan-bahan bangunan terus meningkat,” kata Wakil Ketua DPD REI Jateng Tejdo Sukmono di Semarang, Jumat (30/1).

Dalam revisi tersebut menyebutkan rumah dengan harga jual di atas Rp2 miliar atau dengan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 5 persen. Sebelumnya, PPh 22 untuk rumah mewah hanya dikenakan pada harga lebih dari Rp10 miliar.

“Tentu ini harus dikaji ulang karena akan sangat memberatkan pengembang, belum lagi kami harus berhadapan pada harga tanah yang terus meningkat,” katanya.

Menurutnya, akan lebih baik jika PPh 22 tetap dikenakan untuk rumah mewah yang berharga di atas Rp10 miliar.

Senada, Ketua DPD REI Jateng MR Prijanto mengatakan agar kebijakan baru tersebut ditinjau ulang oleh Pemerintah. Menurutnya, kalaupun kebijakan tersebut benar diterapkan maka harus diikuti dengan spesifikasi yang jelas salah satunya mengenai luas bangunan.

“Bisa saja, luas bangunan 500 meter persegi tetapi itu bukan rumah mewah, apakah akan tetap dikenakan PPh 22, seharusnya kan tidak,” katanya.

Menurutnya, rumah mewah yang dimaksud juga harus diikuti dengan spesifikasi tertentu, misalnya lantai dari marmer, dilengkapi dengan kolam renang, dan sejumlah fasilitas mewah lainnya.

“Kalau rumah dengan luas minimal 400 meter persegi tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan maka pengenaan PPh 22 bisa diterapkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka